Antiklimaks DPR Tandingan?

Geger di DPR kabarnya akan mulai menemui anti klimaks. Kabar ini baik bagi kondusivitas politik, tetapi kurang menarik bagi dinamika media yang suka kontroversi dan polemik. Sebelumnya kubu Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mencapai puncak perseteruan. Semua buntut dari hasil perebutan posisi kekuasaan.

KMP sukses menyabet bersih seluruh kompetisi, antara lain paket pimpinan MPR, DPR, hingga alat kelengkapan dewan. KIH dibawah komando PDIP menyangkut alat kelengkapan dewan tidak legowo dan menolaknya. KIH bermanuver melakukan mosi tidak percaya hingga membuat DPR tandingan dengan struktur sampai alat kelengkapan dewan.

Realita politik hakikatnya memang kompetisi perebutan kekuasaan. Namun jangan lupa bahwa politik juga merupakan kompromi. Politik hampir pasti tidak sampai mencapai talak tiga. Artinya rujuk cerai menjadi fenomena biasa. Bahkan tidak mungkin bumbu-bumbu sandiwara kental demi menaikkan bargaining. Siapa yang menjamin bahwa gonjang-ganjing di DPR kali ini serius? Sejak awal kubu KIH juga kurang solid beberapa legislator tidak menyetujui langkah membentuk DPR tandingan. Sebut misalnya Pramono Anung dari PDIP.

Apapun yang terjadi biarkan saja karena itu menjadi dinamika politik yang wajar. Hal yang mengkhawatirkan jika dinamika itu merugikan kepentingan rakyat. Sangat tipis memang beda antara sandiwara, dagelan, atau dinamika politik. Kini semua dikabarkan akan berakhir. Adalah dari Pramono Anung kabar terhembuskan. KIH dan KMP dikatakan mencapai titik kompromi. Sudah terprediksikan bahwa kompromi itu adalah pembagian kursi. Sebanyak 16 kursi alat kelengkapan dewan akan diberikan KMP dan KIH.

Pertanyaannya benerkah ini adalah antiklimaks? Apapun politk itu seperti sepakbola, tidak ada jaminan kepastian. Selama bipolarisasi politik tetap ekstrim meruncing, maka dinamika semacam ini akan tetap berlangsung selama lima tahun mendatang. Sekali lagi apapun yang terjadi rakyat jangan sampai terkorbankan. Rakyat mesti melek dan berani mengawasi hingga menuntut terhadap tingkah polah wakil-wakilnya di parlemen.