Menguatkan Kesehatan Mental melalui UU Kesehatan 2023: Apa yang Perlu Diketahui?

Kesehatan mental terkadang terlupakan sebagai salah satu topik yang harus sering dibicarakan, tetapi dalam sebuah turunannya, topik ini memiliki dampak sangat besar pada kehidupan kita. Saat kesadaran akan kesehatan mental sudah mengarah ke arah yang benar, hal itu disulap menjadi satu dengan penerapan Undang-Undang Kesehatan 2023 -- Indonesia melakukan langkah besar. Salah satu dari beberapa upaya untuk melakukan perbaikan menyeluruh dalam sistem kesehatan adalah perlindungan kesehatan mental. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah langkah besar, tetapi apakah kita tahu apa yang harus kita harapkan dari hal tersebut? Bagaimana UU ini membangun sistem kesehatan mental yang lebih kuat di Indonesia?

1. Apa Itu UU Kesehatan 2023?
Undang-Undang Kesehatan tahun 2023 yang baru bermaksud untuk menyederhanakan dan merevitalisasi layanan kesehatan di Indonesia, dengan mendedikasikan kesehatan mental pada peran pentingnya dalam inisiatif kesehatan sesuai dengan pasal 22(1). Undang-undang ini mengumumkan serangkaian arahan baru yang berkonsentrasi pada penegakan hak atas kesehatan, termasuk hak untuk mendapatkan layanan kesehatan psikologis yang memadai.

2. Kesehatan Mental Jadi Prioritas
Salah satu perubahan yang dibawa oleh UU Kesehatan adalah untuk menjamin bahwa setiap orang dapat mencapai standar kesejahteraan yang unggul dan terhindar dari kondisi kesehatan mental (Pasal 74 ayat (2)). Sebelumnya, isu kesehatan mental seringkali diremehkan dan diabaikan dalam pelayanan kesehatan. Dalam UU Kesehatan 2023, kesehatan mental mendapat perhatian lebih serius. Layanan kesehatan mental pun telah dijamin pada pasal 76 UU Kesehatan.

3. Akses yang Lebih Mudah dan Terjangkau
Orang dengan masalah kesehatan mental sulit mendapatkan layanan kesehatan yang baik. Banyak yang enggan meminta bantuan karena sulit menemukan tempat untuk membantun kesejahteraan emosional. Undang-undang ini bermaksud untuk mendorong aksesibilitas umum terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76.

4. Perlindungan Hukum untuk Penderita Gangguan Mental
UU Kesehatan 2023 juga memberikan peningkatan perlindungan hukum bagi seseorang dengan penyakit mental. Sebelumnya, banyak orang yang berpikir mereka tidak diperlakukan setara atau ditolak secara tidak adil ketika mencari bantuan untuk kesehatan mental mereka. UU ini melindungi hak individu dengan kondisi psikologis untuk mendapatkan pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Selain itu, UU ini juga melindungi individu dengan kondisi psikologis, memastikan tidak dianiaya atau dimanfaatkan dalam berbagai aspek pekerjaan atau hak sosial. Hal ini terdapat dalam Pasal 76 ayat (2) dan juga Pasal 77 UU Kesehatan.

5. Peran UU Kesehatan untuk Masalah Kesehatan Mental:
Dengan adanya UU Kesehatan 2023, diharapkan beberapa hal berikut dapat terwujud terkait kesehatan mental:
Peningkatan Kesadaran dan Pengurangan Stigma: Fokus pada pencegahan dan promosi kesehatan mental dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengurangi stigma yang seringkali melekat pada masalah kesehatan mental.
Akses Layanan yang Lebih Merata dan Terjangkau: Kemudahan akses dan penguatan sistem kesehatan dapat memastikan layanan kesehatan mental tersedia lebih merata di seluruh Indonesia dan lebih terjangkau bagi masyarakat.
Peningkatan Kualitas Layanan: Dengan SDM yang lebih terlatih dan fasilitas yang memadai, kualitas layanan kesehatan mental diharapkan meningkat.

Penguatan Program Pencegahan dan Intervensi Dini: Fokus pada pencegahan akan mendorong pengembangan program-program pencegahan dan intervensi dini yang lebih efektif.
Melalui UU Kesehatan 2023, Indonesia memiliki peluang untuk membangun masyarakat yang lebih sehat, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara mental, sehingga setiap warga negara dapat hidup dengan kualitas hidup yang lebih baik dan lebih bahagia.
Untuk mewujudkan tujuan ini, dibutuhkan kerjasama yang erat antara pemerintah, lembaga kesehatan, dan masyarakat. Kesadaran akan pentingnya kesehatan mental harus terus digalakkan, dan setiap individu harus diberi kesempatan untuk mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan tanpa takut dikucilkan.