[caption id="" align="alignleft" width="620" caption="Kebun kelapa yang terkena dampak intrusi air laut"][/caption] PEKANBARU - Anggota DPRD Riau dari daerah pemilihan (dapil) Indragiri Hilir (Inhil) Syamsuri Latif mengharapkan Pemprov Riau ikut membantu penanganan masalah intrusi air laut yang melanda perkebunan kelapa warga di daerah itu. Saat ini petani kelapa di Inhil menjerit. "Karena saat ini sebagian besar kebun kelapa rusak berat akibat intrusi air laut. Kabupaten Indragiri Hilir dikenal sebagai kabupaten penghasil kelapa terbesar di Riau. Hingga saat ini lebih 70 persen penduduk Inhil merupakan petani kelapa," ujar Syamsuri, di Gedung Lancang Kuning. Untuk mengatasi kerusakan kelapa warga tersebut, Inhil memerlukan sharing program dengan Provinsi Riau. Sebab dengan kemampuan keuangan yang terbatas, Inhil tidak mampu mengatasi masalah tersebut. Menurutnya APBD Inhil tahun 2012 adalah sebesar Rp1,4 triliun. Namun luasnya wilayah Inhil, APBD yang sebesar itu sulit untuk membaginya. Dikatakan Syamsuri, salah satu cara ampuh untuk mencegah intrusi air laut adalah dengan membuat tanggul-tanggul mencegah air laut masuk ke kebun kelapa warga. Untuk membuat tanggul ini Inhil memerlukan alat berat. "Sebenarnya juga intrusi air laut yang melanda perkebunan kelapa masyarakat di Inhil selama ini akibat tidak terkendalinya penebangan pohon bakau yang berada di garis-garis pantai pulau-pulau di Indragiri Hilir. Pohon bakau merupakan salah satu fungsinya adalah untuk mencegah abrasi dan masuknya air laut ke daratan. Rusaknya pohon hutan bakau yang tumbuh di bibir pantai menyebabkan runtuhnya bibir pantai," jelasnya. Akibatnya saat pasang, air bebas masuk ke daratan. Ke depan imbuhnya perlu ada langkah-langkah untuk melakukan reklamasi pantai dengan menanam kembali hutan bakau yang rusak. (nto)
