[caption id="" align="alignleft" width="620" caption="under kontruction bandara ssq"][/caption] PEKANABARU - Runway bandara Sultan Syarif Kasim Pekanbaru diharapkan rampung tahun 2013. Dengan demikian pada tahun 2014 Provinsi Riau sudah bisa menjadi lokasi embarkasi pemberangkatan ibadah haji. Demikian dikatakan Ketua Komisi C DPRD Riau Aziz Zaenal akhir pekan lalu. "Saat ini dalam penimbunan, diharapkan rampung dan semua keperluan terpenuhi. Oleh karena itu kita harapkan dalam APBD Perubahan Riau 2012 apa saja kebutuhannya terpenuhi," ujar Aziz. Dikatakan dengan memiliki embarkasi sendiri, jemaha haji Riau tidak perlu ke Batam lagi. Dengan demikian diharapkan akan terjadi penghematan anggaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). "Kalau sudah rampung kita tidak perlu ke Batam lagi. Apalagi saat ini sedang dibangun Asrama Haji Riau yang terletak di Jalan Mana Tahan Kompleks Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) Perkanbaru," ujarnya. Dengan berfungsinya Bandara Internasional Sultan Syarif Qasim (SSQ) II Pekanbaru, keinginan Provinsi Riau menjadi Embarkasi/ Debarkasi sendiri tidak lagi menjadi hal yang mustahil. Tinggal bagaimana memperkuat kominten semua pihak untuk segera merealisasikan dan menyelesaikan pembangunan Asrama Haji sebagai prasarana utama proses penyelenggaraan haji. "Karena dilihat dari potensi dan jumlah jamaah haji Riau sudah sangat memungkinkan untuk memiliki embarkasi. Semoga saja, perjalanan menuju Embarkasi Riau tidak menemui tantangan yang berarti, sehingga keinginan untuk memberikan pelayanan yang efesien kepada jamaah haji Riau dapat segera terwujud, Makanya pembangunan runway ini kita harapkan tidak ada kendala," imbuh Aziz. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama (Menag) dan Menteri Perhubungan (Menhub) Tentang Persyaratan Embarkasi dan Debarkasi Haji untuk memiliki Embarkasi/ Debarkasi maka harus didukung oleh kesiapan sarana dan prasarana teknis kebandraan. Kemudian mengedepankan prinsip efesiens, efektif dan berjangka panjang bagi perkembangan ekonomi serta kemanfaatan fungsi transportasi bagi suatu daerah secara maksimal. Kebijakan ini dijadikan sebagai pedoman dan starting point bagi terwujudknya embarkasi/ debarkasi haji baru yang dapat meningkatkan pelayanan secara optimal. Kemudian memuaskan keinginan masyarakat secara rasional dan proporsional. (nto)