Mohon tunggu...
Rian Wibowo
Rian Wibowo Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional UPNYK

Jangan lupa istirahat

Selanjutnya

Tutup

Politik

Manuver Politik Luar Negeri Indonesia di Kepulauan Pasifik atas Isu Papua Barat

8 Oktober 2022   12:35 Diperbarui: 8 Oktober 2022   12:45 767
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Kawasan Kepulauan Pasifik merupakan kumpulan negara kepulauan kecil yang berada di Samudera Pasifik yaitu Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Palau, Tuvalu, Vanuatu, Fiji, Kepulauan Marshall, Tonga, Kiribati, Nauru, Samoa dan Federasi Mikronesia. Ukuran wilayah yang relatif kecil, letak geografis yang berada di tengah lautan luas, dan penduduk yang sedikit membuat negara-negara di kawasan ini kurang dikenal oleh masyarakat Indonesia secara umum.

Kawasan Kepulauan Pasifik ini terbagi ke dalam 3 sub wilayah yaitu Melanesia, Mikronesia, dan Polynesia. Sub wilayah Melanesia terdiri dari 4 negara yaitu Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Fiji, dan Vanuatu. Negara-negara Melanesia inilah yang mempunyai kedekatan secara budaya dengan wilayah timur Indonesia khususnya Papua.

Dalam perkembangannya, Indonesia telah menjalin hubungan diplomatik dengan seluruh negara di kepulauan Pasifik. Fiji menjadi negara di kepulauan Pasifik yang memiliki hubungan diplomatik paling awal dengan Indonesia yaitu sejak tahun 1974 dan yang terakhir yaitu Kiribati yang membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia pada tahun 2013. Hubungan diplomatik dan kerja sama dengan negara-negara Pasifik ini sebenarnya dapat dikatakan insignifikan jika dibandingkan dengan kerja sama Indonesia dengan negara-negara di ASEAN mengingat tingkat perekonomian negara-negara tersebut yang relatif kecil.

Namun terlepas insignifikan atau tidak, isu Papua merdeka memaksa arah politik luar negeri Indonesia untuk lebih berfokus serta menaruh perhatian pada negara-negara di kepulauan Pasifik. Dukungan negara-negara Pasifik seperti Vanuatu, Kepulauan Solomon, dan Tuvalu terhadap kemerdekaan Papua Barat yang mencakup Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat milik Indonesia dinilai sebagai bentuk intervensi terhadap kedaulatan dan integritas nasional Indonesia. Pengangkatan isu Papua merdeka dengan pidato Benny Wenda, ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) pada pertemuan organisasi Melanesian Spearhead Group (MSG) dan isu HAM Papua di sidang PBB tahun 2020 oleh Vanuatu membuat Indonesia harus mencari cara untuk menekan dukungan negara-negara Pasifik terhadap kemerdekaan Papua Barat.

Melanesian Spearhead Group (MSG) sendiri merupakan organisasi regional Melanesia yang terdiri dari 4 negara yaitu Papua Nugini, Vanuatu, Fiji, dan Kepulauan Solomon. Organisasi ini berfokus dalam kerja sama pembangunan dan ekonomi. Sebagai negara dengan populasi Melanesia yang cukup signifikan yaitu 11 juta jiwa, Indonesia juga ikut tergabung di dalam MSG dengan menjadi negara observer pada tahun 2011, hingga kemudian pada 26 Juni 2015 mengalami perubahan status setingkat lebih tinggi yaitu sebagai anggota asosiasi. Persamaan kultur, geografis, dan permasalahan perubahan iklim serta aktifnya di dalam kontribusi pembangunan regional Melanesia menjadikan Fiji dan Papua Nugini mengusulkan pemberian status keanggotaan penuh Indonesia di MSG.

Posisi Indonesia sebagai anggota asosiasi di MSG dan berbagai kerja sama yang telah dilakukan dengan negara-negara di kepulauan Pasifik ternyata tidak seluruhnya mendapat tanggapan secara positif khususnya jika menyinggung isu Papua. Bahkan sebelum tegangnya hubungan Indonesia dan Vanuatu di tahun 2020 akibat dukungan Vanuatu terhadap kemerdekaan Papua Barat, beberapa negara di kepulauan Pasifik seperti Nauru, Kepulauan Marshall, Tuvalu, Kepulauan Solomon, Tonga, Palau, dan tentunya Vanuatu telah menyatakan dukungannya terhadap pembebasan Papua Barat di dalam Sidang Umum PBB tahun 2016. Negara-negara tersebut menilai Indonesia telah melakukan pelanggaran HAM di Papua dan masih terus berlangsung hingga saat ini.

Pengangkatan isu Papua Barat yang gencar dibawa oleh negara-negara kepulauan Pasifik di forum dan pertemuan internasional menjadikan Indonesia untuk lebih selektif di dalam menjalin hubungan dekat dengan negara-negara tersebut. Tidak seperti Vanuatu yang cukup frontal dalam menentang Indonesia terkait isu Papua Barat, Papua Nugini dan Fiji justru menjadi negara di kepulauan Pasifik yang terbilang memiliki hubungan cukup dekat dengan Indonesia. Kedua negara tersebut menyatakan menghormati kedaulatan Indonesia atas Papua Barat serta tidak ingin mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Kedekatan Indonesia dengan Papua Nugini dan Fiji di kawasan kepulauan Pasifik serta dukungan mereka terhadap kedaulatan Indonesia diharapkan mampu menekan dukungan negara-negara lainnya di kawasan tersebut di dalam mendukung kemerdekaan Papua Barat.

Selain menjalin hubungan dekat dengan Papua Nugini dan Fiji, langkah selanjutnya yang diambil oleh Indonesia adalah memastikan Australia dan Selandia Baru untuk tetap mendukung Indonesia di dalam isu Papua mengingat kedua negara tersebut memiliki pengaruh yang sangat kuat di kawasan kepulauan Pasifik. Hingga saat ini, Australia dan Selandia Baru berpihak kepada Indonesia dengan mengakui bahwa Papua Barat merupakan bagian dari wilayah Indonesia. Dukungan Papua Nugini, Fiji, Australia, dan Selandia Baru diharapkan dapat mengubah persepsi negara-negara kepulauan Pasifik lainnya dalam melihat isu Papua Barat.

Arah politik luar negeri Indonesia di kepulauan Pasifik terbilang rumit mengingat di kawasan tersebut terdapat dua pihak yang saling berseberangan di dalam melihat isu Papua Barat. Untuk mengubah persepsi suatu negara di dalam melihat suatu isu tidaklah mudah. Peningkatan kerja sama ekonomi dan pembangunan juga tidak dapat menjamin membaiknya citra Indonesia. Menjalin hubungan erat dengan negara-negara di kepulauan Pasifik yang sejak awal telah menyatakan dukungan ataupun netralitas terhadap Indonesia atas isu Papua Barat merupakan langkah penting untuk menekan semakin luasnya dukungan terhadap pembebasan Papua Barat di kawasan tersebut.

Namun, terlepas dari berbagai kebijakan, sikap, dan langkah yang diambil Indonesia di dalam menekan dukungan negara-negara di kepulauan Pasifik terhadap kemerdekaan Papua Barat, yang paling penting adalah dengan membuktikan kepada mereka bahwa Papua akan selamanya menjadi bagian dari Indonesia. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun