Pelantikan DPR RI 2024 menuai Kritik Masyarakat: Representasi Wakil Rakyat atau Wakil Konglomerat?

Pada tanggal 1 Oktober 2024, pemerintah melantik sebanyak 580 anggota DPR dengan masa jabatan periode 2024-2029 dari delapan partai politik (PDI-P, Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, PKS, Demokrat, dan PAN). Pelantikan yang diselenggarakan di Ruang Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR RI itu menuai banyak kritik tajam oleh masyarakat lantaran dianggap sebagai ajang pamer harta kekayaan dan tidak mencerminkan kehidupan dari rakyat yang mereka wakili. Masyarakat menilai pejabat-pejabat tersebut tak lagi segan menunjukkan gaya hidup mereka yang hedonis. Berbagai cuplikan video yang beredar di media sosial memperlihatkan banyak dari anggota pelantikan beserta keluarganya yang tak malu menenteng barang-barang yang menjadi kemustahilan dimiliki bagi masyarakat biasa, seperti Hermes, Chanel, Dior dan merk ternama lainnya.

DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat adalah sebuah lembaga tinggi legislatif negara yang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan lembaga perwakilan rakyat. Anggota-anggota DPR berasal dari partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum. Dengan tugas utama mereka yang menjabat sebagai perwakilan dari rakyat, tentunya hal tersebut di atas bisa dikatakan tidak sesuai bila disandingkan dengan tugas pokok dan fungsi mereka. Wajah pejabat negara seharusnya ditunjukkan sebagai contoh dan teladan bagi masyarakat selayaknya mereka yang menjadi perwakilan rakyat bukan malah sebaliknya.

Kekecewaan publik tergambar jelas dalam cuitan viral di media sosial. Salah satunya adalah cuitan twitter dari pemilik akun @sweezeir, "gw liat dari vid pelantikan dpr ini pada nentengin dior, chanel apa gamalu ya? dimana dimana para pejabat/tokoh publik berlomba2 menjadi sederhana supaya disegani rakyat, ini mereka malah belomba2 pake brand mahal karena takut kalah saing sma yg lain." yang di retweet sebanyak 16,9 ribu oleh warganet, tampak jelas bahwa publik memang menyoroti penampilan dan sikap para pejabat negara Indonesia dalam pelantikan tersebut.

Catatan: Penulis mengartikan gw adalah gue atau dalam arti aku dalam bahsa gaul, vid sebagai video, nentengin berarti membawa dengan mencolok, gamalu adalah singkatan dari nggak malu, berlomba2 berarti belomba-lomba, sma sebagai sama, dan yg sebagai yang. (cuitan pada 3 Oktober 2024.) 

Kontras antara gaya hidup mewah para anggota DPR dan kondisi riil masyarakat Indonesia semakin mencolok jika dibandingkan dengan data dan fakta berikut:

• Tingkat Kemiskinan:  Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,22 juta orang dengan presentase miskin sebesaar 9,03%.
• Ketimpangan Pendapatan: Indonesia  masih  dihadapkan  pada tingginya  kesenjangan  pendapatan. Rasio Gini  per Maret 2024  sebesar 0,379,  menunjukkan  ketimpangan yang  cukup  signifikan.
•  Upah Minimum:  Upah Minimum Provinsi (UMP)  di  beberapa  daerah di Indonesia  masih  jauh  di  bawah standar  hidup  layak.

Sementara itu, Menurut beberapa sumber, total tunjangan perbulan para anggota DPR RI bisa mencapai sekitar Rp 54.051.903. Gaji pokok yang diterima adalah Rp 4.200.000 perbulan, dengan tunjangan-tunjangan tambahan, salah satu contohnya seperti tunjangan jabatan yang mencapai sebesar Rp 9.700.000 dan tunjangan komunikasi sebesar Rp 15.540.000 perbulan (Kompas, CNBC Indonesia, Ayobandung).

Kondisi tersebut berbeda dengan negara-negara lain, salah satu contohnya melansir dari artikel idntimes.com yang mengutip dari wartawan Brazil yang bertugas di Swedia, Claudia Wallin, dalam bukunya, Sweden: The Untold Story (2018), menceritakan para menteri dan anggota parlemen negara Brazil bepergian dengan bus dan kereta, sama seperti warga yang mereka wakili. Tidak ada mobil dinas atau sopir pribadi. Tidak ada kemewahan atau hak istimewa bagi wakil rakyat. Mereka juga tak punya hak atas kekebalan parlemen sehingga dapat diadili di pengadilan. Tanpa sekretaris pribadi, kantor mereka juga minimalis dan hanya berukuran delapan meter persegi. Prinsipnya sederhana saja, rakyatlah yang menggaji mereka. Politikus yang berani menghabiskan uang rakyat untuk, misalnya, naik taksi alih-alih naik kereta, segera akan menjadi berita utama di berbagai media. 

Gaya hidup mewah yang ditampilkan para pejabat negara Indonesia ini jelas tidak sejalan bila disandingkan dengan kondisi nyata para rakyatnya. Hal ini juga bertentangan dengan nilai-nilai kesederhanaan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seorang wakil rakyat. Kami sebagai masyarakat menuntut para wakil rakyat untuk lebih peka terhadap kondisi masyarakat dan menghindari gaya hidup yang dapat merusak citra dari lembaga legislatif itu sendiri. Dan tak kalah penting juga untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara agar kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dapat pulih kembali.