Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) kini tinggal hanya beberapa bulan lagi. Pada era ini batas negara akan semakin tipis karena lalu lintas barang, jasa, tenaga kerja serta investasi antar negara akan berjalan nyaris tanpa penghambat. Kompetisi akan segera dimulai, sudah siapkah SDM Indonesia untuk berada di tengah-tengahnya? Saat ini Indonesia merupakan salah satu negara di ASEAN yang memiliki jumlah penduduk sangat banyak, akan tetapi jumlah SDM berkualitasnya masih sangat rendah sekali. Jika SDM Indonesia tidak memiliki kemampuan atau kompetensi yang cukup dalam bersaing merebut pekerjaan pastinya mereka akan tersisih dari era kompetisi bebas ini. Jelas sekali dapat dibayangkan jika tetap dengan situasi seperti yang ada sekarang ini maka pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) nanti angka pengangguran akan meningkat pesat dan tentunya memberikan dampak negatif pada perekonomian bangsa.
Untuk mengantisipasi hal tersebut pemerintah sudah seharusnya segera melakukan pembenahan pada sektor ini. Pendidikan adalah sektor penentu paling utama pada kualitas SDM diantara sekian banyak sektor lainnya. Tanggung jawab pemerintah yang satu ini sangatlah besar, terutama di beberapa waktu terakhir ini dimana pemberitaan berbagai media baik cetak maupun elektronik tentang “Ijasah Palsu” cukup mencoreng wajah sistem pendidikan di republik ini.
Buruknya sistem pengawasan pendidikan di Indonesia tentunya sudah terjadi sangat lama sekali. Mulai dari sering bocornya soal-soal ujian nasional, praktek jasa pembuatan skripsi atau tesis, sistem per”jokian” pada beberapa ujian / test, manipulasi syarat kelulusan sampai dengan jual beli “Ijasah Palsu”. Tidak jarang bahkan pengawas sistem pendidikan sendiripun turut dalam pencemaran sistem pendidikan yang sebenarnya telah tertata dengan baik. Banyak sekali perguruan-perguruan tinggi yang tidak memiliki ijin dari Kementerian Ristek dan Dikti yang lolos dari pengawasan atau bahkan sengaja diloloskan oleh oknum-oknum tertentu. Seharusnya pengawasan dibarengi dengan penegakan hukum yang kuat tentang Sistem Pendidikan Nasional seperti tertuang dalam Pasal 67 dan Pasal 70 Undang-undang No.20 Tahun 2003. Masyarakat selaku pemangku kepentingan juga harusnya turut bertanggung jawab dalam melakukan kendali sosial pendidikan. Misalnya dengan tidak ikut terlibat, serta turut melakukan pengawasan dan melaporkan jika mengetahui adanya praktik-praktik kecurangan. Kesadaran masyarakat tentang tingginya peran pendidikan dalam meningkatkan kompetensi / keterampilan sebagai modal kerja harus ditingkatkan. Revolusi mental pendidikan bangsa harus kembali ditegakkan.
Kamis, 21 Mei 2015 Menteri Riset Tekhnologi dan Pendidikan Tinggi Muhamad Nasir melakukan sidak di daerah Bekasi dan mendapati Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Adhy Niaga terbukti telah meluluskan beberapa mahasiswa tanpa memenuhi persyaratan kelulusan. Nasir menghimbau masyarakat agar tidak ikut melakukan praktek jual beli ijazah palsu. Dianggap sebagai isu nasional Nasir juga berjanji akan terus melakukan inspeksi mendadak ke berbagai daerah. Menteri Aparatur dan Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi akan mengeluarkan surat edaran ke kantor kementerian, lembaga dan pemerintah untuk mengecek ulang ijazah milik PNS. Pemerintah Provinsi DKI melalui Sekretaris Daerahnya mengatakan akan segera melakukan pengecekan ulang terhadapa Ijazah 73.000 PNS DKI. Beberapa daerah lainnya juga secara bersama-sama akan lakukan hal serupa dan berikan sanksi administratif kepada mereka yang nantinya terbukti menggunakan ijazah palsu. Indonesia harus segera bangkit dari keterpurukannya jika tidak ingin terisisih dalam persaingan di era ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Dari sekian banyak SDM berkualitas di negeri ini terdapat sejumlah SDM yang ternyata ber“Ijazah Palsu”. Dapat diartikan bahwa sejumlah SDM kita yang sebenarnya sangat minim keterampilan atau kompetensinya tetapi menduduki jabatan yang tidak semestinya. Jika kembali pada penyebab terjadinya hal tersebut maka akan timbul banyak sekali pertanyaan. Mengapa orang lebih memilih “Ijazah Palsu” daripada harus menjalani proses pendidikan semestinya untuk dapatkan keterampilan dan Ijazah aslinya? Tentu banyak sekali faktor penyebabnya, salah satu diantaranya adalah sistem kepangkatan pada beberapa perusahaan / institusi pemerintahan yang menganut sistem penggolongan berdasarkan tingkat pendidikan / Ijazah. Hal ini memicu ambisi seseorang untuk mengambil jalan pintas menggunakan “Ijazah Palsu” yang sudah pasti prosesnya lebih cepat dan mudah. Memang selain tingkat pendidikan / ijazah ada test kelayakan / kompetensi yang diberikan, akan tetapi prosesnya banyak sekali diwarnai kecurangan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Seorang karyawan tidak dapat menduduki jabatan / golongan tertentu sekalipun telah dinyatakan lulus pada uji kelayakan / kompetensi jika tidak dilengkapi dengan Ijazah sesuai yang telah ditentukan. Artinya dalam hal ini Ijazah merupakan syarat penentu utama sebelum uji kelayakan / kompetensi yang kebanyakan dalam prakteknya tidak dapat dipastikan tingkat kemurniannya. Kelemahan dan kecurangan yang terjadi pada sistem perekrutan karyawan harus segera dibenahi. Peningkatan sistem pendidikan serta pengawasannya segera diperbaiki. Reformasi mental masyarakat akan pentingnya pendidikan dalam peningkatan kompetensi / keterampilan harus digalakan sedini mungkin
