Biaya pembangunan yang terbatas mengakibatkan munculnya masalah dalam negara yang berkembang. Sektor pembangunan dalam negara tersebut menjadi terhambat. Hal ini karena biaya yang digunakan dalam pembangunan tidak dalam jumlah yang sedikit. Â Sehingga, kurangnya biaya dapat menjadi alasan suatu negara dalam melakukan utang luar negeri (ULN). Utang Luar Negeri (ULN) juga dikenal sebagai pinjaman luar negeri merupakan pinjaman yang diperoleh dari para kreditor di luar negara tersebut. Utang Luar Negeri dapat berbentuk uang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain, atau lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia.
Utang luar negeri digunakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan untuk menutupi tiga defisit, yaitu:
1. Kesenjangan tabungan investasi yang terjadi saat investasi melebihi tabungan domestik. Dalam hal ini negara membutuhkan dana dari luar negeri untuk berinvestasi dengan dana yang lebih besar daripada dana tabungan yang dimiliki. Kesenjangan tabungan investasi tersebut dapat ditutupi dengan pinjaman dana dari kreditor luar negeri.
2.Defisit anggaran yang terjadi saat pengeluaran pemerintah melebihi pendapatan. Hal ini karena utang luar negeri digunakan dalam membiayai pengeluaran pemerintah yang tidak dapat dibiayai oleh pendapatan domestik. Sehingga, utang luar negeri ini dapat mempertahankan stabilitas keuangan negara.
3. Defisit transaksi berjalan dapat terjadi ketika nilai impor melebihi nilai ekspor. Hal ini dikarenakan utang luar negeri digunakan untuk membiayai defisit transaksi berjalan maka tekanan pada kurs dollar berkurang dan dapat terhindar dari krisis keuangan.
Utang luar negeri di negara-negara berkembang dapat dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu:
1. Pinjaman Resmi (Official Development Fund) merupakan bantuan pinjaman resmi yang diberikan oleh negara industri ke negara sedang berkembang. Pinjaman Resmi biasanya berupa hibah (grants) atau pinjaman lunak (soft loans) yakni dengan bunga yang rendah dan jangka waktu peminjaman yang lebih lama.
2. Kredit ekspor merupakan pinjaman yang diberikan oleh bank komersial/ lembaga keuangan swasta lainnya untuk membiayai ekspor barang. Kredit ekspor ini biasanya berbentuk pinjaman dengan jangka waktu yang relatif singkat dan bunga yang diberikan lebih tinggi.
3. Pinjaman swasta merupakan pinjaman yang diberikan oleh perusahaan manufaktur, eksportir, atau pemasok barang lainnya kepada pemerintah atau perusahaan di negara sedang berkembang. Pinjaman swasta tersebut biasanya berbentuk pinjaman dengan jangka waktu yang relatif singkat dan bunga yang lebih tinggi.
Utang luar negeri memiliki dampak dalam perekonomian suatu negara. Berikut merupakan dampak positif dan negatif dari utang luar negeri:
Dampak Positif dari utang luar negeri yakni 1) dapat membantu meningkatkan pembangunan ekonomi suatu negara dengan memberikan sumber daya untuk proyek infrastruktur dan investasi; 2) meningkatkan tabungan domestik suatu negara dengan mengurangi defisit anggaran dan meningkatkan kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan; 3) meningkatkan produksi suatu negara dengan memberikan sumber daya untuk meningkatkan kemampuan industri dan pertanian.
Dampak Negatif dari utang luar negeri yaitu 1) ULN yang tidak terkontrol dapat menyebabkan krisis ekonomi dengan meningkatkan beban bunga dan cicilan yang berat; 2) dapat menghabiskan sebagian besar dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar cicilan dan bunga, sehingga mengurangi sumber daya untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi; 3) membuat ketergantungan pada Utang Luar Negeri (ULN) ; 4) dapat menghilangkan kontribusi positifnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemiskinan.
Indonesia yang termasuk negara berkembang memiliki Utang luar negeri (ULN). Utang luar negeri milik Indonesia meningkat pada bulan Februari tahun 2024 untuk pembiayaan proyek-proyek pemerintah. Bank Indonesia (BI) mencatat, pemerintah memiliki ULN sebesar 194,8 miliar US dollar, atau tumbuh 1,3% (yoy), yang meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan 0,1% (yoy) pada bulan sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan oleh pengambilan pinjaman dari luar negeri, terutama pinjaman multilateral. Pinjaman multilateral tersebut bertujuan untuk mendukung pembiayaan sejumlah program dan proyek pemerintah. Program dan proyek tersebut antara lain sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang mencapai angka 21,1% dari total utang luar negeri pemerintah, Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 18,1% dari total utang luar negeri. Jasa Pendidikan sebanyak 16,9%, dan Konstruksi sekitar 13,7%, serta Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 9,7% dari total utang luar negeri. Posisi utang luar negeri Pemerintah Indonesia masih dikatakan relatif aman dan terkendali. Hal ini dikarenakan hampir seluruh utang luar negeri memiliki angsuran pembayaran dengan jangka waktu yang panjang dan dengan pangsa mencapai 99,98% dari total ULN pemerintah.
Penggunaan utang luar negeri untuk pembiayaan proyek-proyek pemerintah tersebut dapat meningkatkan beban bunga dan pokok utang, serta mempengaruhi stabilitas keuangan negara. Sehingga, pemerintah Indonesia sebaiknya lebih selektif dalam menggunakan pinjaman luar negeri dan memastikan bahwa penggunaannya efektif dan efisien. Pemerintah Indonesia harus lebih baik dalam mengelola utang luar negeri, seperti dengan mengoptimalkan penggunaan pinjaman multilateral dan memastikan bahwa penggunaannya sesuai dengan tujuan dan prioritas nasional. Tidak hanya itu, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan utang luar negeri juga diperlukan. Pemerintah Indonesia juga seharusnya tidak terlalu bergantung pada pinjaman dari luar negeri. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia dapat menggunakan pendanaan utang dalam negeri melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) rupiah dan melakukan pinjam dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan meningkatkan investasi, produktivitas, dan pendapatan nasional.
