Perbandingan jumlah penduduk Indonesia dengan lapangan kerja yang tersedia.
Setiap tahunnya, lebih dari 93 juta individu baru lahir, menambah populasi dunia yang saat ini sudah mencapai lebih dari 5,5 miliar orang. Dari pertambahan penduduk tersebut, sekitar 82 juta berasal dari negara-negara dunia ketiga. Lonjakan populasi dalam skala sebesar ini belum pernah tercatat dalam sejarah sebelumnya. Namun, masalah pertumbuhan populasi bukan hanya tentang angka belaka; ini juga berkaitan dengan kesejahteraan manusia secara global dan kepentingan pembangunan. Pertumbuhan populasi yang begitu cepat mengakibatkan masalah serius terhadap kesejahteraan manusia di seluruh dunia.
Dalam teori Malthus, dikemukakan bahwa meskipun jumlah penduduk terus meningkat, hal ini bisa diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Seperti yang kita tahu, untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik, orang memerlukan pekerjaan agar kebutuhan mereka terpenuhi. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah bahwa jumlah penduduk harus seimbang dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Namun, pada kenyataannya, masih banyak daerah yang menghadapi masalah pengangguran yang tinggi, tidak sejalan dengan teori tersebut.
Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk di Indonesia pada Tahun 2022 mencapai 275,77 juta orang, yang masuk Angkatan kerja 135 juta orang, dalam keseluruhan penduduk yang masuk angkatan kerja terdapat 8,4 juta orang yang belum memiliki pekerjaan (pengangguran). Pada Tahun 2023 jumlah penduduk di Indonesia mencapai 278,70 juta orang, yang masuk Angkatan kerja 138 juta orang, dalam keseluruhan penduduk yang masuk angkatan kerja terdapat 7,9 juta orang yang belum memiliki pekerjaan (pengangguran).
Semakin banyak orang yang mencari pekerjaan di suatu wilayah, semakin tinggi tingkat penawaran tenaga kerja. Namun, jika peningkatan ini tidak diimbangi dengan pertumbuhan peluang pekerjaan, maka pengangguran dapat muncul. Di samping itu, semakin banyak orang yang tersedia untuk bekerja, semakin besar potensi pendukung bagi populasi yang tidak aktif secara ekonomi, sehingga angka ketergantungan akan cenderung menurun. Namun, untuk mencapai hasil ini, perlu adanya cukup peluang pekerjaan yang tersedia. Semua ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dan jumlah lapangan kerja yang ada.
Jumlah pengangguran di indonesia.
Menurut data dari Trading Economy, Indonesia saat ini memiliki tingkat pengangguran kedua tertinggi di kawasan Asia Tenggara pada tahun ini. Pada bulan Februari 2023, tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 5,45%. Namun, menurut informasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Februari 2022, di mana tingkat pengangguran pada waktu itu mencapai 5,83%. BPS juga mencatat bahwa jumlah orang yang menganggur di Indonesia pada bulan Februari 2023 sebanyak 7,99 juta orang. Hal ini mengalami penurunan sekitar 410 ribu orang jika dibandingkan dengan Februari 2022.
Dampak pengangguran sangat luas hingga dapat menjadi tindak pidana.
Pengangguran yang meluas dapat memiliki dampak yang sangat serius dalam masyarakat, meskipun secara umum tidak dianggap sebagai tindak pidana. Ketika banyak orang tidak memiliki pekerjaan, ini dapat mengakibatkan peningkatan kemiskinan, ketidakstabilan sosial, dan masalah kesejahteraan yang meningkat. Hal ini juga bisa menjadi faktor pemicu gangguan sosial, seperti peningkatan tindak kejahatan. Selain itu, pengangguran yang tinggi dapat mengakibatkan beban fiskal pada pemerintah karena pengeluaran tambahan untuk tunjangan pengangguran dan program kesejahteraan. Meskipun pengangguran bukan tindak pidana dalam arti hukum, ada kemungkinan bahwa dalam situasi ekstrem, keadaan tersebut dapat memicu tindakan kriminal oleh individu yang putus asa.
Salah satu faktor meningkatnya pengangguran adalah kurangnya komunikasi dialogis.
Kurangnya komunikasi dialogis memiliki dampak yang signifikan terhadap meningkatnya pengangguran dalam masyarakat. Ketika berbagai pihak, seperti pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, gagal berkomunikasi secara efektif, konsekuensinya bisa beragam. Hubungan yang kurang efektif antara pemerintah dan sektor swasta dapat menghambat kemampuan pemerintah dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.Â
