Oleh : Rizal Fikri Yuslihun
Papua adalah provinsi yang terletak di pesisir utara Papua, Indonesia. Provinsi Papua sebelumnya bernama Irian Barat (1956 – 1973) dan Irian Jaya (1973 – 2000) yang mencakup seluruh Tanah Papua bekas Keresidenan Nugini Barat. Ibu kota Papua berada di Kota Jayapura, yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Pada tanggal 30 Juni 2022, wilayah provinsi Papua mengalami pemekaran, yang membentuk provinsi baru yakni provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan, serta Papua Selatan.[6] Setelah pemekaran provinsi baru, pada akhir tahun 2023, jumlah penduduk provinsi Papua sebanyak 1.085.281 jiwa.
Kemiskinan PapuaÂ
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kemiskinan di Papua naik 0,21 persen poin menjadi 20,10 juta jiwa per september 2022, dibandingkan Maret 2022. Dari total 25 provinsi yang naik tingkat kemiskinannnya, tercatat Maluku, Maluku
Utara, Papua dan Papua Barat mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin. Hal ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah. Pasalnya, dana alokasi khusus untuk Papua cukup besar. Selain itu, Papua merupakan lokasi tambang Freeport yang menghasilkan devisa luar biasa. Adapun, secara masional jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 26,36 juta orang, meningkat 0,20 juta orang terhadap Maret 2022 dan menurun 0,14 juta orang terhadap September 2021. Dari angka-angka diatas tentu kita bisa melihat bahwa Papua masih harus berjuang melawan garis kemiskinan yang angkanya tentu masih sangat tinggi.
Isi Perut Freeport Masih Bikin Melongo
Pertambangan PT. Freeport Indonesia di Tembagapura, Timika,Papua, Indonesia sudah beroperasi sejak tahun 1967. Nyatanya pertambangan yang sudah berumur 56 tahun tersebut masih akan bisa menghasilkan tambang yang sangat banyak hingga tahun 2052. Setidaknya, masih terdapat sumber daya potensial yang tersimpan sebanyak 3 miliar ton untuk dikembangkan. Dari cadangan tersebut potensi pendapatan bagi negara bisa menyentuh diangka US$ 80 miliar hingga 2041. Namun dibalik banyaknya potensi pendapatan negara yang dihasilkan oleh PT. Freeport masih banyak masyarakat Papua yang berada pada garis kemiskinan. Bahkan data menyebut, di Papua ada lebih dari 620 ribu anak di jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK tidak bersekolah atau tidak menyelesaikan pendidikannya. Maka dari itu Pemerintah kedepan harus lebih memperhatikan anak-anak Papua sehingga mereka bisa mewujudkan cita-cita dan mimpi mereka.
Meningkatkan Keadilan di Papua
Oleh karenannya penulis menyarankan kepada pemerintah kedepan agar terus meningkatkan anggaran untuk pembangunan insfrastuktur baik dari segi jalan.pendidikan,kesehatan maupun ekonomi. Dalam hal pendidikan pemerintah harus terus  meningkatkan pembangunan dalam hal kapasitas,kompetensi,distribusi dan kekurangan guru.
Kemudian dalam hal pembangunan insfrastuktur di Papua sendiri Presiden Jokowi menyebut bahwa tanah Papua menjadi prioritas pemerintah dalam mewujudkan Indonesiasentris. Maka dari itu pembangunan insfrastuktur seperti jalan,jembatan,bandara, hingga pos lintas batas negara harus terus dilakukan.Â
Dalam hal kesehatan peningkatan tenaga medis, dokter dan infrastuktur kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit di Papua harus lebih ditingkatkan agar masyarakat papua lebih mudah mengakses kesehatan. Jika dari 3 permasalahan itu dapat terselesaikan maka Provinsi Papua akan jauh lebih baik dan bisa menciptakan suasana ekonomi yang baik serta masyarakat Papua bisa lebih sejahtera dan rasa keadilan akan timbul di Tanah Papua.
