Media merupakan alat untuk kita manusia dalam hal pencarian informasi atau berita. Pada awal perkembangannya di Indonesia media di gunakan guna menyadarkan semangat berbangsa dan semangat melepaskan diri dari bangsa jajahan lewat tulisan tulisan yang membakar jiwa nasionalisme masyarakat kita. Tentu kita semua tahu ada beberapa jenis media, media cetak, media elektronik serta yang terbaru ialah media social. Pada tulisan kali ini penulis akan memberikan sedikit pandangan tentang bagaimana media dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat kita terutama dalam hal politik. Kabar terbaru dari lembaga survey kita bahwasanya partai nasdem menempati posisi ke empat dalam raihan poling survey sementara, padahal kita tahu bahwa nasdem merupakan partai yang baru berdiri melejitnya popularitas partai nasdem tidak lepas dari peran media televisii kita yang hampir setiap waktu mengiklankan partai bernomer 1 ini. Nama nama seperti abruizal bakrie, prabowo kemudian mungkin hary tanoe bisa terus melejit naik dalam tingkat popularitas, karena serangan kampanye lewat televisi ini bisa langsung masuk kedalam dalam ruang keluarga, ruang ruang pribadi kita dimana rata rata manusia pada saat ini sudah memiliki televisinya di masing masing ruang pribadinya. Hal seperti ini sebenarnya menjadi persoalan karena televisi bisa mengemas sesuatu yang terlihat kurang baik menjadi baik, missalnya tinggi badan seseorang pun bisa terlihat lebih atletis di tv daripada aslinya karena efek kamera belum lagi efek cahaya yang tentunya akan membuat para capres yang selalu tampil di iklan ini semakin terlihat menarik.
Prof Jacques gerstle dalam diskusi public di Fisip uin Jakarta menyatakan bahwa media khususnya elektronik ini merupakan jenis penyampaian aspirasi yang modern dan ini sah sah saja asalkan ada batasan tertentu dan tv seharusnya bisa lebih berimbang dalam hal pemberitaan dan tidak boleh memihak sisi lain. Tv atau pun media social menurutnya menjadi ruang public baru dalam demokrasi deliberative habermas, ruang public tidak hanya ada pada sebuah organisasi social ataupun LSM, sekarang individu yang tidak ikut serta dalam organisasi social ataupun LSM dapat ikut serta dalam membangun opini public yang baik. Tapi dalam konteks Indonesia 3 capres kita seperti surya paloh, abruizal bakrie dan harry tanoe merupakan orang yang memiliki media ini, tentu di khawatirkan, dalam setiap pemberitaan yang di tayangkan, terselip slogan slogan kampanye dari para capres ini. Bukan hanya iklan saja melainkan kegiatan para capres ini yang selalu beritakan seperti kegiatan social dari perindo kemudian rakernas partai golkar dll, hal ini mungkin membuat komisi penyiaran kita sulit untuk mengkategorikan hal seperti ini dalam kategori kampanye atau berita. Padahal secara aturan kampanye dalam KPU hal yang demikian sebetulnya tidak di benarkan. Kampanye yang di perbolehkan apalagi kampanye capres biasanya terjadi setelah pemilihan legislative. Tapi jika kita mengambil garis positif dari penyampaian pendapat atau kampanye yang di lakukan lewat media, para responden atau masyarakat umum yang sibuk dengan urusan pekerjaan dan lain sebagainya, mereka tidak perlu khawatir karena media bisa menyampaikan aspirasi sampai kedalam sudut ruang pribadi masyarakat. Tapi kita juga harus dapat melihat sisi lainnya dalam melihat calon calon yang hanya mengandalkan kampanye melalui media, kita pun sebagai masyarakat harus melihat bagaimana latar belakang politik, lalu kinerja social politik yang di lakukan para calon belakangan ini, bagaimana kualitas mereka di balik layar televisi itu patut kita cari tahu. Munculnya hegemoni media dalam wilayah politik ini menurut Michael Bauman (2007) di sebut dengan istilah telepolitics, yakni bergesernya peran partai dan munculnya dominasi media terutama televisi dalam mempersuasi pemilih. Seperti yang sudah di jelaskan di atas bahwasanya cara serangan kampanye via media ini tidak merepotkan pemilih di bandingkan dengan kampanye yang bersifat konvensional yang mengharuskan masyarakat bertatap muka dengan calon. Interaksi lewat televisi lebih bersifat one way traffic communication atau komunikasi satu lajur dimana masyarakat tentu tidak bisa melakukan sesi Tanya jawab ketika ada iklan kampanye ataupun berinteraksi secara lebih dari satu pihak.
Menurut Burhanudin muhtadi selaku peneliti LSI (lembaga survey Indonesia) beliau menemukan gejala di atas di sebut dengan silent revolution (revolusi diam) melalui observasi sistematik terhadap memori dan intensitas pemilih terhadap iklan iklan partai dan dampak elektoralnya terhadap elektabilitas partai. Kompetisi antar partai jelas mengalami pergeseran nilai, dari memperjuangkan nilai nilai ideology yang mengidentikan partai dengan massa pemilih kemudian nilai semacam ini bergeser menjadi kompetisi parpol yang seakan akan menjadikan televisi sebagai medium utama dalam persaingan partai politik. Karena memang televisi lebih cepat dalam menyampaikan informasi politik saat ini. Kebebasan pers juga sebagai titik tolak dimana media televisi Indonesia bisa sampai menjadi alat politik. Kita mundur satu orde ketika zaman soeharto dimana pers tidak mendapat kebebasan, pada masa seperti ini isu isu politik pun jarang di ketahui oleh masyarakat karena pers betul betul di kebiri kebebasannya, jadi pada intinya pers sebagian besar di kuasai oleh pemerintahan. Untuk mengetahui isu isu pemerintahan pun sulit apalagi untuk berkampanye lewat media khususnya televise?. Jadi tentu sejauh media bisa berperan membantu menemukan solusi politik Negara Indonesia lalu bisa terus mengawal isu isu dan masyarakat bisa terus beropini maka tentu nilai nilai demokrasi pun tinggi. Mudah mudahan insan media kita terus mengedepankan kecerdasan bangsanya daripada hanya sekedar menjadi media yang di boncengi oleh pihak tertentu.
