Bandung MASIH Darurat Sampah.

Masalah Sampah di Kota Bandung Semakin hari semakin Mengkhawatirkan. Dengan volume sampah yang mencapai sekitar 1.500 ton per Hari, Bandung tengah menghadapi Krisis Lingkungan yang serius. Sampah Sampah yang menumpuk tidak hanya merusak estetika Kota bandung yang di kenal sebagai Paris Van Java, Tetapi juga mengancam Kesehatan Masyarakat dan Keberlanjutan Lingkungan.

Pemerintah Kota (Pemkot) bandung sebenarnya telah mencoba atasi Permasalahan ini dengan berbagai progamam, seperti pembentuk Satuan Tugas percepatan Pengelolaan Sampah dan Pengembangan kawasan Bebas Sampah (KBS). Namun implementasi Dari rencana-rencana ini tampak nya masi jauh dari kata efektif. Sebab tumpukan tumpukan sampah masih terlihat di berbagai titik Kota, Mulai dari pasar hingga kawasan kawasan pemungkiman padat penduduk, hal ini menunjukan bahwa upaya pemerintah masih belum berhasil menyentuh akar permasalahan.

Banyak diantara warga yang menyatakan kekecewaan nya terhadap pemerintan yang di nilai kurang serius dalam menangani permasalahan sampah ini. Kurang nya tindak lanjut Kongkrit dari program-program yang telah di buat pemerintah dalam meminimalisir sampah membuat masyarakat kehilangan kepercayaan. Bahkan Transparansi Dalam pelaksanaan program-program tersebut sering dipertanyakan oleh masyarakat termasuk aktivis lingkungan.

Meski Pemerintah Memegang peran penting. Masyarakat juga harus memiliki rasa Tanggung Jawab besar dalam pengelolaan Sampah. Kesadaran akan pentingnya Pengurangan Sampah mulai dari rumah tangga perlu ditinggalkan. Konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) harus terus di sosialisasikan agar menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari hari. 

Keberhasilan inisiatif semacam ini membutuhkan dukungan dukungan penuh dari pemerintah, baik dalam regulasi maupun dalam penyediaan fasilitas pendukung seperti bak sampah, layanan pengangkut sampah yang tepat waktu, kolaborasi antar pemerintah dengan sektor swasta untuk menciptakan solusi yang Sustainable.

Darurat sampah harus menjadi peringatan bagi semua pohak bahwa perubahan dasar diperlukan segera. Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan program pengolahan sampah.