Kepemimpinan Demokrasi di Era Pemerintahan Jokowi

Kepemimpinan pada dasarnya adalah kemampuan pemimpin dalam memengaruhi, memotivasi, mendorong dan memfasilitasi aktivitas segenap sumber daya manusia untuk memberikan komitmen dan kontribusi terbaiknya untuk mencapai tujuan organisasi.

Pada saat ini, demokrasi di Indonesia sedang berada dititik terendah dan mengalami penurunan, banyak tokoh-tokoh aktivis yang dikriminalisasi. Belum lagi tindakan represif aparat pemerintah terhadap massa demonstrasi dan jurnalis yang dianggap antidemokrasi.

Blunder yang dilakukan Jokowi memancing kemarahan publik karena Presiden Jokowi mendukung pengesahan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dianggap akan melemahkan lembaga tersebut dalam memberantaskan kasus korupsi di Indonesia.

Baca juga : Demokrasi Ala Masyarakat Islam

Banyak juga dari pihak lain yang juga menentang Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dinilai mengandung sejumlah pasal karet. Serta rakyat pun ikut dalam melakukan aksi demonstrasi untuk menolak revisi UU KPK dan RKUHP.

Namun aksi tersebut berakhir ricuh dan tewasnya dua orang mahasiswa setelah bentrok dengan polisi. Kejadiannya terjadi di Kendari, Sulawesi Tenggara. Bahkan pemerintah tidak segan akan memberi sanksi yang tegas kepada Universitas yang memberikan izin mahasiswanya unjuk rasa.

Di era kepemimpinan Jokowi  selama 5 tahun tersebut, penguatan demokrasi seperti diabaikan, namun begitu Presiden Jokowi tetap menyampaikan bahwa kehidupan demokrasi di eranya begitu diperhatikan. Presiden Jokowi menyebutkan bahwa kebebasan pers dan menyampaikan pendapat merupakan pilar demokrasi yang harus tetap dijaga dan dipertahankan.

Baca juga : Kekuatan Anti Demokrasi di Balik Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa kemajemukan etnis, budaya Indonesia, dan Agama dilindungi oleh konstitusi. Semua warga negara memiliki hak yang sama, kesetaraan. Dan model pemaksaan kehendak berdasarkan unsur SARA atau jumlah massa bukanlah bentuk dari demokrasi.

Buktinya setelah satu periode berlalu, pemerintahan Jokowi dinilai belum signifikan dalam memperkuat demokrasi dan institusi demokrasi. Reformasi sistem kepartaian, pemilu, serta lembaga perwakilan juga belum terjadi.

Namun selama 5 tahun memerintah bukan berarti Presiden Jokowi tidak ada melakukan apa-apa untuk memperbaiki demokrasi. Ada salah satu kebijakan Presiden Jokowi yang lumayan menyangkut penguatan institusi demokrasi, yaitu kenaikan bantuan anggaran untuk partai politik.