Jujur saya tergerak untuk menulis artikel kembali tentang Amien Rais setelah mengamati perkembangan kasus terbaru dugaan korupsi alkes yang menyeret nama beliau. Terus terang saya miris melihat berbagai macam respon publik atas sikap beberapa tokoh penting muhammadiyah dan partai amanat nasional.
Ada saja komentar-komentar yang menganggap muhammadiyah sudah meninggalkan ruh ajaran Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah sekaligus saudara seperguruan Hasyim Asyari sang pendiri Nahdatul Ulama. Pihak yang kontra menolak berbagai komentar tokoh muhammadiyah dan lebih berharap muhammadiyah agar fokus saja dengan amal usahanya untuk membangun negeri. Sebaliknya pihak yang pro mendukung berbagai komentar tokoh muhammadiyah dan menganggap wajar apabila suatu almamater atau organisasi membela salah satu kader ataupun simpatisanya.
Mencermati Respon Muhammadiyah
Menurut politisi Partai Amanat Nasional Hanafi Rais  pernyataan keras mantan Ketua PP Muhammadiyah Pak Din Syamsudin komentarnya jelas. KPK seolah-olah menjadi rangkaian dari aparat yang menyasar para alumni 212. Instrumennya adalah polisi yang menangkapi tokoh 212. Sinyalemen Din sebagai tokoh besar Muhammadiyah mewakili suara warga Muhammadiyah. Hal ini menunjukkan adanya kemarahan yang bisa mengarah kepada perlawanan.
Sementara itu Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak menilai, ada upaya pembusukan dengan menuduh Amien Rais korupsi pengadaan alat kesehatan yang telah menjerat mantan Menkes Siti Fadilah Supari sebagai terdakwa. Oleh karenanya media dan sosial media digiring memberitakan seolah Amien Rais terlibat dalam praktik korupsi.
Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Taufan Putra Revolusi merasa penjelasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada utusan Amien Rais di Gedung KPK belum terang benderang. Atas alasan itu, IMM mendesak agar KPK bisa memberikan penjelasan yang lebih memadai. Terlebih, pimpinan KPK telah menolak niat baik Amien Rais yang hendak memberikan penjelasan.
Sepintas dari pernyataan beberapa tokoh diatas menimbulkan kekhawatiran adanya upaya membenturkan Muhammadiyah dan Partai Amanat Nasional disatu sisi dengan pemerintah Indonesia disisi lain. Di lihat dari kekuatan muhammadiyah jelas tak bisa dianggap enteng. Muhammadiyah sudah diakui sebagai organisasi islam terkaya di Indonesia dengan amal usahanya yang tersebar dimana-mana. Selain itu Muhammadiyah adalah salah satu organisasi yang memiliki organisasi para militer yaitu KOKAM (Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah) yang menempati posisi terbesar kedua setelah Banser (Badan Anshor Serba Guna) Nahdatul Ulama.Â
Sejarah Indonesia mencatat tokoh muhammadiyah telah berperan menempatkan kedua kader terbaiknya sebagai pemimpin sipil pertama yaitu Presiden Soekarno (Tokoh Guru Muhammadiyah Bengkulu) dan pemimpin militer pertama yaitu Jenderal Besar Sudirman (Tokoh Hizbul Wathon dan Pemuda Muhammadiyah Jawa tengah).Â
Saya harap kita semua ikut menjaga ketertiban masyarakat agar tidak menyeret muhammadiyah dalam eskalasi konflik politik Indonesia karena sangat berpotensi besar menimbulkan perang saudara. Cara terbaik saya rasa adalah dengan memposisikan Amien Rais sebagai individu warga negara yang harus taat hukum dan bukan sebagai alumnus ataupun lulusan mana agar orang-orang awam dan para pemecah belah Indonesia tidak mudah melakukan pelabelan-pelabelan yang berpotensi meretak persatuan dan kesatuan Indonesia.
Kita semua patut bersyukur atas kebijaksanaan tokoh puncak sekaligus pemimpin Muhammadiyah saat ini yaitu Haedar Nashir. Mungkin beliau sadar bahwa akan sia-sia dan memalukan apabila muhammadiyah sebagai salah satu orang tua Indonesia sampai berkonflik dengan anak kandungnya sendiri yaitu pemerintah Indonesia.Â
Komentar Ketua Muhammadiyah Haedar Nashir yang menyerukan agar penegakan hukum harus objektif. Peran PP Muhammadiyah dalam politik sambung Haedar merupakan bentuk tanggungjawab moral. Muhammadiyah ada dalam posisi yang benar dan tepat. Kalau Muhammadiyah memberi referensi seseorang menjadi menteri, presiden, menjadi gubernur, itu sebagai tanggung jawab moral keagamaan dan kebangsaan. Tidak untuk kepentingan konspirasi, apalagi untuk kolusi nepotisme dan korupsi.
