Udah Bisa Nyoblos Belum?

Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak yang akan dilakukan Februari mendatang masih menyisakan beberapa masalah. Masalah utama yang harus segera diatasi yaitu transparansi dan pelengkapan data DPS (Daftar Pemilih Sementara) yang akan dipindahkan ke DPT (Daftar Pemilih Tetap). Permasalahannya adalah masih cukup warga Jakarta  yang sudah terdaftar di Kelurahan dan memiliki KTP Jakarta namanya malah tidak masuk dalam DPS.

Keluhan masyarakat berawal saat mereka mengecek situs www.kpujakarta.go.id cukup dengan memasukkan nama dan NIK (Nomor Induk Kependudukan) akan terlihat hasilnya apakah kita sudah terdaftar di DPT atau belum. Sejauh ini, KPUD DKI Jakarta sudah menetapkan jumlah DPT sebesar 7.108.589 jiwa. Jumlah ini memang sudah cukup besar, namun fakta di lapangan menunjukkan masih banyak Penduduk Jakarta yang belum masuk dalam DPT.

Tim Pemenangan Calon Petahana, Basuki Tjahja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat memiliki cara tertentu untuk menanggulangi masalah ini. Tim Pemenangan Petahana, I Gusti Artha menghimbau agar seluruh penduduk Jakarta memastikan sudah mendapat stiker pemilih dari KPU, terdaftar namanya di Kelurahan dan namanya tercantum dalam website KPU. Langkah-langkah diatas perlu dilakukan untuk meminimalisir dan menanggulangi kecurangan Pilkada kali ini.

Hal serupa disampaikan oleh Ahok, menurutnya kecurangan sudah sering terjadi pada Pilkada, seperti yang terjadi di Babel (Bangka Belitung) pada tahun 2007. "Kami akan gugat, misalnya ada oknum yang menahan. Misalnya ada warga yang rumahnya sudah ditempel stiker terdaftat sebagai pemilih, sudah dapat surat, pas dicek diwebsite KPU tidak ada. Berarti mungkin ada oknum RT atau siapa yang menghilangkan datanya," kata Ahok.

Pasangan Ahok, Djarot pun memberikan pandangannya tersendiri terkait permasalahan ini. Menurut Djarot jika langkah antisipasi tetap tidak membuahkan hasil, penduduk Jakarta yang sudah memiliki E-KTP langsung datang saja ke TPS untuk melakukan pemilihan. "Kami tetap dorong mereka masuk DPT semua. Tapi kalau tidak masuk (DPT), mereka tetap harus masuk (datang ke TPS dan menggunakan hak pilih)," kata Djarot.

Selain hal di atas,Tim Pemenangan Ahok-Djarot juga siap menurunkan saksi di TPS-TPS yang ada di Jakarta. Penempatan saksi-saksi di TPS berguna untuk mengawasi dan meminimalisir tingkat kecurangan yang mungkin terjadi. Semoga penduduk Jakarta yang sudah mempunyai hak pilih dapat terpenuhi hak-haknya dan Demokrasi di Jakarta semakin mutakhir dan transparan