Titik Nol Kemacetan Jakarta

Kondisi kemacetan Jakarta yang semakin parah membutuhkan inovasi untuk mengatasinya. Permasalahan utama kemacetan di Jakarta adalah jumlah pengguna kendaraan pribadi yang semakin hari semakin bertambah. Maka, untuk mengatasinya dibutuhkan solusi agar volume kendaraan yang melintas di jalanan bisa berkurang.

Atas dasar itulah pemerintah daerah DKI Jakarta membangun sistem jalan berbayar atau disebut juga dengan nama Electronic Road Pricing(ERP). Wakil gubernur non aktif DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat mengatakan bahwa ERP merupakan kebijakan paling efektif untuk mengurangi jumlah volume kendaraan di Jakarta. Djarot juga menginginkan nantinya jika ERP sudah dapat dioperasikan secara efektif, masyarakat lebih memilih menggunakan transportasi umum dibandingkan kendaraan pribadi.

"Menurut saya yang paling efektif ya ERP. Nantinya kami ingin dengan adanya ERP maka akan banyak masyarakat menggunakan transportasi publik,” ujar Djarot.

ERP diterapkan berbarengan dengan sistem pendataan kendaraan bermotor yang berbasis elektronik, yaitu electronic registration dan identification(ERI). Dengan demikian, penegakan hukum lalu lintas yang dipakai juga berbasis elektronik, yaitu electronic law enforcement (ELE) sehingga tidak perlu lagi ada penilangan di tempat.

Pengendara yang mobilnya tidak dipasang OBU atau saldo OBU habis, gerbang elektonik ERP dapat mendeteksi dan merekam data. Data kemudian akan diberikan oleh petugas Dishub ke Kepolisian yang nantinya akan mengirimkan surat tilang ke alamat pemilik kendaraan.

Tarif ERP yang akan berlaku di Jakarta diperkirakan Rp 20.000 untuk sekali melintas per kendaraan. Dia mengatakan, masih ada kemungkinan perubahan tarif, tergantung situasi dan kondisi. ERP rencananya akan diterapkan di sejumlah titik, yakni Bundaran Senayan-Kota yang melalui Jalan Sudirman, Thamrin, Medan Merdeka Barat, Hayam Wuruk, dan Gajah Mada. Kemudian dari Ragunan-Menteng, yang melalui kawasan Warung Buncit, Mampang Prapatan, dan Kuningan (HR Rasuna Said).

Berbagai inovasi yang dilakukan Pemda DKI Jakarta menunjukkan adanya itikad baik untuk mencari solusi atas kemacetan yang selama ini terjadi di jalanan Jakarta. Oleh karena itu apresiasi patut kita berikan khususnya kepada Pemda DKI semasa kepemimpinan Basuki-Djarot yang sudah mencanangkan ERP. Kita sebagai masyarakat juga harus tahu diri apakah sudah siap menanggalkan kendaraan pribadi untuk kerja atau tidak?