Baru-baru ini, pemerintah mengeluarkan wacana untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam upaya menyehatkan anggaran negara. Keputusan ini menuai banyak respons dari masyarakat, terutama yang merasa dampaknya akan langsung menggerus daya beli mereka. Sebagai negara dengan jumlah penduduk besar, kebijakan kenaikan BBM tentu akan mempengaruhi hampir seluruh lapisan masyarakat, mulai dari kalangan bawah hingga kalangan menengah.
Di satu sisi, kenaikan harga BBM bisa dilihat sebagai langkah pragmatis untuk mengurangi subsidi yang selama ini membebani anggaran negara. Dengan demikian, pemerintah bisa mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur yang lebih mendasar, seperti pendidikan dan kesehatan. Namun, di sisi lain, harga barang dan jasa lainnya pasti akan ikut terkerek, yang pada akhirnya bisa memicu inflasi dan menambah kesulitan bagi masyarakat yang sudah terbebani dengan harga-harga kebutuhan pokok yang terus naik.
Pemerintah harus lebih berhati-hati dalam merumuskan kebijakan ini. Keputusan untuk menaikkan harga BBM harus diimbangi dengan kebijakan sosial yang dapat membantu kelompok rentan, seperti pemberian bantuan langsung atau peningkatan kualitas layanan publik. Jika tidak, wacana ini bisa menjadi bumerang bagi pemerintah yang akan semakin terisolasi dari aspirasi rakyat. Oleh karena itu, dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan agar kebijakan ini tidak menambah ketidakpuasan publik yang bisa berujung pada ketegangan sosial.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI