Bandung (08/10/2024) Menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden pada tanggal 20 Oktober mendatang, publik banyak mempertanyakan kesiapan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran dalam membentuk rangkaian menteri yang akan membantunya melaksanakan tugas negara. Prabowo-Gibran digadang-gadang akan membentuk kabinet Zaken. Kabinet yang berkomposisi kalangan profesional dan ahli pada bidangnya.
Dilansir dari laman resmi cnnindonesia.com, Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, berkata bahwa Prabowo Subianto sedang menyaring nama-nama yang akan mengisi kabinet tersebut.
Prabowo-Gibran memang belum mengumumkan secara resmi siapa saja yang akan menjadi anggota menterinya dalam kabinet Zaken ini, dan akan mengumumkannya secara resmi sehari setelah hari pelantikannya yaitu pada tanggal 21 Oktober. Namun, keputusannya untuk membentuk kabinet Zaken ini menuai pro-kontra di mata publik.
Ada yang menilai bahwa kabinet Zaken Prabowo-Gibran akan sulit terlaksana. Karena meskipun komposisi kabinet diisi oleh profesional, mereka adalah kader partai politik yang mendukung Prabowo di pemilihan yang lalu. Selain itu, banyak pengamat berpendapat bahwa penambahan jumlah kementerian akan menciptakan kabinet yang gemuk dan tidak efektif, berpotensi menyebabkan overlapping tugas dan birokrasi yang rumit.
Pembengkakkan anggaran juga ikut disoroti sebab pembentukan lebih banyak pos kementerian akan memerlukan dana yang tidak sedikit. Pembengkakan anggaran ini tidak hanya berdampak pada tahun anggaran berjalan, tetapi juga dapat memengaruhi kestabilan keuangan negara dalam jangka panjang.
Di sisi lain, ada juga yang menilai bahwa penambahan jumlah kementerian hingga 40 pos dapat dilihat sebagai bentuk akomodasi politik yang menjaga stabilitas koalisi. Hal ini diharapkan dapat mempermudah pengesahan kebijakan di DPR. Juga kabinet yang diisi oleh perwakilan dari berbagai partai memungkinkan adanya representasi yang lebih luas dari kepentingan masyarakat. Maka dari itu, publik mengharapkan kabinet ini dapat memudahkan implementasi kebijakan dengan dukungan dari berbagai partai politik, sehingga kebijakan yang diusung dapat segera diimplementasikan.
Publik juga mengharapkan kabinet ini tidak hanya kompeten tetapi juga bebas dari praktik korupsi dan kolusi. Keberhasilan kabinet sangat bergantung pada kemampuan Prabowo untuk menyeimbangkan kepentingan politik dengan kebutuhan untuk membangun pemerintahan yang efisien dan responsif.
Terlepas dari semua pro-kontra tersebut, kabinet Zaken Prabowo-Gibran perlu berusaha untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan politik dan profesionalisme agar dapat berfungsi secara efektif dan memberikan manfaat yang signifikan bagi negara.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H