Dilema Indonesia

PPKM telah berjalan hampir 1 bulan, dalam rentan waktu itu pula belum ada tanda tanda penurunan penyebaran virus covid 19. Data dilapangan justru menunjukkan naiknya angka positif diatas 50.000 kasus perhari. Pemerintah membuat pernyataan beberapa waktu lalu bahwa Covid 19 ini masih terkendali, tetapi yang adalah sebaliknya dan akhirnya pernyataan itu dikoreksi hingga permintaan maaf dari Pak Luhut selaku Koordinator PPKM  Jawa-Bali. Ini adalah contoh dimana pemerintah belum bisa memberi kepastian dan ketenangan terhadap masyarakatnya.

 Machiavelli dalam bukunya 'The Prince' mengatakan "It is a common fault of men not to reckon on storms in fair weather" ( Ini adalah kesalahan umum pria untuk tidak memperhitungkan badai dalam cuaca yang cerah ). Quote ini cocok untuk menggambarkan respon pemerintah Indonesia saat awal penyebaran virus Covid 19 di Indonesia. Pemerintah terkesan menganggap virus ini sangat remeh sehingga Indonesia banyak kehilangan GOLDEN TIME untuk bertindak semestinya. Malaysia dan Singapura mengambil langkah cepat dangan berinvestasi pada alat tes Covid 19 serta penambahan rumah sakit serta alat alat kesehatan yang dibutuhkan. selain itu mereka juga membentuk tim first response untuk mengidentifikasi sedini mungkin penyebaran Covid 19 di negaranya. Sedangkan di Indonesia sendiri masih berkutit dengan jamu herbal, sego kucing, dan perijinan yang ruwet. Kesan yang ditimbulkan hanyalah dagelan semata, bukan sense of crisis.

Dalam PPKM darurat yang sekarang masih berjalan, terdapat banyak pertentangan dalam penerapannya, terutama dari segi ekonomi dan juga segi kesehatan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi hanya sebesar 3,8%, itupun jika pemerintah bisa mengendalikan penyebaran Covid dengan baik. Sedangkan dari segi kesehatan, PPKM hanya bisa melandaikan kurva, bukan memutus rantai penyebaran virus. Program vaksinasi pun masih belum memenuhi target pemerintah, entah karena animo masyarakat yang minim dan kontroversi vaksin berbayar. 

didalam UU No 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, disebutkan dalam pasal 55 ayat (1) yang berbunyi "Selama dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat,". Sementara itu di dalam Peraturan PSBB yang setelahnya menjadi PPKM tidak mencamtumkan pemenuhan kebutuhan dasar. Menurut saya, ini adalah bukti kalau pemerintah tidak bisa dan belum dapat memenuhi kewajiban dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Indonesia. Seringkali banyak istilah yang dibuat pemerintah untuk menghindari penggunaan kata 'Karantina'.Istilah yang digunakan oleh pemerintah adalah PSBB dan PPKM. Perbedaan ini membuat masyrakat bingung, karena inkonsistensi pemerintah dalam membuat kebijakan. 

ketika jaminan kebutuhan dasar masyarakat menjadi tidak jelas, maka dilema pun terjadi. Masyarakat dibuat bingung antara menaati kebijakan PPKM atau tetap bekerja demi memenuhi kebutuhan mereka.Ketika pedagang bakso disuruh untuk bubar, apakah negara menjamin kebutuhan dia selama dia tidak berjualan ?, atau dia hanya disuruh diam dirumah hingga mati kelaparan tanpa bantuan ?. inilah realita yang terjadi di masyarakat. Mereka akhirnya hanya bisa pasrah ketika dagangan mereka diambil petugas, dan juga mereka tidak bisa membayar denda hukuman.Pemerintah pun belum bisa memberikan solusi konkrit atas dilema yang terjadi di masyarakat sekarang. 

walaupun pemerintah memiliki salah yang amat banyak terhadap masyarakat kecil, tetapi kita sebagai masyarakat yang memiliki kesadaran hendaknya tetap membantu saudara kita sebisa mungkin untuk meringankan beban mereka. ketika negara tidak bisa membantu mereka, maka kitalah yang bisa membantu mereka. Didalam Trisila Bung Karno salah satunya isinya yaitu Sosio Nasionalisme, yaitu nasionalisme masyarakat yang berperikemanusiaan. Maka dari itu sebagai perwujudan dari pemikiran Bung Karno, kita yang sadar akan kesusahannya masyarakat membantu meringankan beban mereka. Kita tidak bisa selalu mengandalkan pemerintah yang seringkali bermasalah, seperti korupsi dan kebijakan yang tumpang tindih serta tidak berpihak pada rakyat. 

demikian opini yang saya buat, tulisan ini ada karena keresahan yang saya alami terhadap keadaan sekarang ini. saya sangat terbuka jika ada sanggahan, kritikan, serta saran.