Belakangan ini, sebagian mata dunia khususnya Eropa mengarah kepada Skotlandia. Wilayah ini bersatu secara politik dengan Kerajaan Inggris pada tanggal 1 Mei 1707, yang kemudian membentuk Kerajaan Britania Raya. Penyatuan ini disahkan melalui Undang-Undang Penyatuan yang disepakati oleh Parlemen kedua negara. Pada bulan Mei 2011, Partai Nasional Skotlandia menang mutlak di parlemen Skotlandia dan berencana untuk melaksanakan referendum bagi rakyat Skotlandia.
Rakyat Skotlandia Menolak Merdeka
Hasil referendum Skotlandia pada18 September 2014 menunjukkan bahwa 55,3 % rakyat Skotlandia menolak kemerdekaan dan menginginkan tetap bergabung dengan Britania Raya.
Sejak rencana referendum Skotlandia bergulir, banyak pengamat memperkirakan bahwa hal ini akan berdampak pada munculnya gejolak di beberapa negara Uni Eropa. Spanyol, Italia, Prancis dan beberapa negara lainnya masih menghadapi gejolak separatisme. Namun, hasil referendum di Skotlandia sama sekali tidak menimbulkan gejolak. Pemimpin Uni Eropa menyambut positif, bahkan pasar saham di Uni Eropa semakin menguat.
Aspirasi referendum juga dihadapi oleh Indonesia. Aktivis pro kemerdekaan di Papua menuntut dilaksanakan referendum. Perbedaannya, aspirasi referendum di Skotlandia disalurkan secara legal melalui proses politik secara konstitusional. Sedangkan di Papua, referendum disuarakan di jalanan tanpa melalui proses politik yang legal. Aktivis pro kemerdekaan Papua perlu belajar dari bangsa-bangsa Eropa, bahwa perjuangan kemerdekaan harus dilakukan dengan cara-cara cerdas dan konstitusional.
Rakyat Papua yang selama ini memperjuangkan kemerdekaan, harus dengan cerdas mengambil pelajaran dari Skotlandia. Kelompok pro kemerdekaan di Uni Eropa berjuang dengan cara-cara damai. Bahkan ketika hasil referendum tidak sesuai dengan harapan, semua pihak menerima dengan gembira tanpa muncul gejolak. Semua proses dilalui dengan cara damai. Perdamaian harus menjadi acuan dalam menghadapi setiap perbedaan pendapat yang muncul di Papua. Selama ini yang terjadi di Papua, masih jauh dari itu. Kelompok pro kemerdekaan masih membentuk milisi sipil yang dilengkapi senjata untuk menentang Pemerintah Indonesia. Kelompok itu biasa disebut Organisasi Papua Merdeka (OPM). Bahkan sekarang banyak muncul organisasi perjuangan pro kemerdekaan lainnya yang mengedepankan kekerasan untuk menekan Pemerintah Indonesia demi tujuan kemerdekaan Papua.
Perjuangan menuntut kemerdekaan sejatinya adalah perjuangan meraih kesejahteraan. Rakyat harus menjadi sentral dari perjuangan tersebut. Selama ini kelompok pro kemerdekaan Skotlandia selalu berkampanye bahwa rakyat menginginkan kemerdekaan. Padahal dalam prakteknya, referendum membuktikan bahwa rakyat Skotlandia masih memilih tetap bergabung dengan Britania Raya. Referendum Skotlandia membuktikan bahwa visi bangsa-bangsa di Eropa adalah kesatuan. Menjadi sebuah negara berdiri sendiri bukanlah solusi untuk menjawab tantangan global. Rakyat dunia semakin matang menghadapi globalisasi. Masyarakat dunia ingin bersatu dan maju bersama.
Bagaimana Dengan Rakyat Papua?
Jika pertimbangannya jernih, tanpa adanya motif kepentingan politik elit-elit Papua, maka saya selaku putra Papua memandang posisi Papua dalam NKRI adalah lebih strategis daripada Papua menjadi negara merdeka. Rakyat Papua perlu menyadari bahwa kita telah tertinggal jauh dari peradaban internasional. Walaupun tertinggal jauh, bukan berarti kita tidak bisa menyamai bangsa-bangsa di Eropa. Entitas sebagai bangsa Papua harus dipertahankan, tetapi perlu membuka diri untuk menerima nilai-nilai yang dimiliki bangsa Eropa. Rakyat Skotlandia sebagai contoh negara dengan rakyat berpikiran maju sudah membuktikan bahwa bersama beberapa negara yang tergabung dalam Britania Raya mereka dapat mencapai kesejahteraannya.
Lebih jelasnya, rakyat Papua bisa membandingkan bagaimana kondisi rakyat Papua jauh lebih maju dan sejahtera jika dibandingkan dengan negara ras melanesia lainnya di Pasifik Selatan. Memang benar jika dikatakan bahwa rakyat Papua masih tertinggal dibanding rakyat provinsi lainnya di Indonesia. Tetapi kondisi rakyat di Pasifik Selatan jauh lebih tertinggal dibandingkan dengan kondisi kita. Agar lebih adil, kita perlu mendudukkan permasalahannya secara objektif. Bahwa Pemerintah Indonesia telah mengupayakan banyak cara dan membuka peluang yang besar agar Papua mengalami loncatan kemajuan. Kita harus berani mengakui, bahwa sumber daya manusia di Papua yang masih belum siap menangkap peluang yang diberikan kepada kita.
