Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah sebuah lembaga legislatif yang berisi sekelompok orang yang dipilih oleh rakyat untuk mewakili mereka dalam kedudukan politik. Kedudukan DPR memiliki peran penting dalam politik pemerintahan Indonesia. DPR memiliki fungsi sebagai pembuat undang-undang dan pengawas pemerintah. DPR memiliki fungsi pembuat undang-undang bertujuan untuk menciptakan undang-undang yang sesuai dengan kebutuhan dan terciptanya masyarakat yang sejahtera. Sekaligus DPR juga memiliki fungsi sebagai pengawas pemerintah yang berarti DPR seharusnya menjadi anjing pengawas ekseskutif dalam menjalankan tugasnya agar tidak terjadi pemerintahan yang korup.
Namun itu adalah pengertian DPR yang dikatakan oleh buku pelajaran dan sumber-sumber pengatahuan yang beredar. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang kita kenal saat ini rasanya sangat jauh untuk dikatakan sebagai wakil rakyat yang membela kepentingan rakyat. Dari berbagai survei yang dilakukan DPR selalu mendapat tingkat kepuasan terendah di masyarakat dengan 50-60 persen saja. Tidak terkejut rasanya melihat hasil survei ini, penulis justru menilai seharusnya DPR mendapat nilai yang lebih rendah lagi. Rendahnya kepercayaan terhadap institusi ini tak lepas dari gelagat para anggota DPR yang tak mencerminkan kepentingan rakyat dan kebijakan-kebijakan yang dibuat banyak yang dianggap justru menyusahkan rakyat. Sudah seharusnya DPR mengganti namanya dari Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Dewan Pengkhianat Rakyat.
Banyak alasan untuk menyebut DPR bukanlah Dewan Perwakilan Rakyat namun Dewan Pengkhianat Rakyat. Yang pertama, DPR banyak melahirkan para koruptor. Sudah menjadi rahasaia umum bahwa banyak kasus korupsi yang terjadi di institusi ini. Tidak nanggung-nanggung banyak petinggi DPR yang terseret kasus korupsi. Misalnya Ketua DPR RI 2016-2017 Setya Novanto yang terlibat kasus korupsi pengadaan korupsi E-KTP yang merugikan negara 2,3T. Kalau sekelas ketuanya saja terlibat korupsi apalagi para anggota yang berada di bawahnya. Memang tidak semua anggota DPR korupsi namun mungkin presentasinya hanya 10-20% saja. Kalau mayoritas yang duduk di DPR adalah seorang koruptor, bagaimana bisa kita bisa percaya dengan kehadiran wakil rakyat kita.Â
Yang Kedua, tidak ada yang namanya wakil rakyat, yang ada hanyalah wakil ketua partai. Memang benar kehendak rakyat diwakili oleh anggota DPR namun banyak anggota DPR yang tidak berani mengusulkan UU kalau belum diperintah atasan alias ketua partai. Hal ini diungkapkan secara terang-terangan oleh Bambang Pacul, Ketua Komisi Hukum DPR RI saat rapat kerja bersama menkopolhukam. Jadi berharap DPR dapat menghasilkan undang-undang yang pro rakyat ibarat berharap ayam jantan akan bertelur.
Yang ketiga, DPR yang seharusnya menjadi pengawas eksekutif justru kebanyakan menjadi pembela pemerintah. Hal ini bisa dilihat dari minimnya partai yang menjadi oposisi pemerintah. Contohnya saja selama periode ke-2 pemerintahan Jokowi hanya ada 2 partai oposisi yakni PKS dan Demokrat. Tentunya dengan minimnya oposisi menjadikan pemerintah eksekutif ini minim dengan penjaga agar pemerintahannya tidak korup. Dan ini yang menyebabkan fungsi oposisi diambil oleh golongan mahasiswa dan para pengamat yang justru banyak menyebabkan kehebohan di media sosial. Seperti yang terjadi oleh Rocky Gerung kemarin yang mengkritik pemerintah dengan sebutan yang kasar. Andaikan DPR berhasil menjalankan fungsinya dengan baik tentu hal ini tidak akan terjadi.
Sudah saatnya DPR kembali ke marwahnya sebagai Dewan Perwakilan Rakyat yang membela kepentingan rakyat dan tidak adalagi fenomena dimana disaat para wakil rakyat ini  mau mencalonkan diri, dia mengemis suara dari masyarakat dan saat sudah terpilih mereka justru pura-pura tuli akan rakyatnya. Meskipun DPR saat ini bisa dikatakan sangat jelek namun bukan berarti lembaga ini harus dihilangkan. Hal ini sudah harusnya menjadi kesadaran bersama elit politik dan masyarakat umum untuk mengawal DPR dan meningkatkan kualitas DPR yang ada dengan menjadikan karakter sebagai prioritas utama saat memilih anggota DPR. Jadi, mari serukan Dewan Pengkhianat Rakyat sampai institusi ini berbenah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat.
