Kepincangan Kabinet Kerja dengan DPR Deadlock Democrazy

Warta - Polemik yang terjadi di Parlemen antara Koalisi Prabowo Yudhoyono (KPY) dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) semakin kompleks. Munculnya dualisme dalam DPR perlu perhatian khusus dari para Elite Politik di Indonesia untuk membuat DPR kembali bersatu.

Pemerintahan Presiden Jokowidodo dengan Kabinet Kerjanya yang melenggang menjalankan misinya dengan system Blusukan para menteri sebagai program pamungkasnya semakin hari semakin marak dilakukan.
Disisi lain DPR yang mengalami deadlock democarzy (kebuntuan dalam politik) menyebabkan munculnya dualisme dalam DPR antara kubu KPY dengan KIH. KPY dengan arogannya untuk menguasai parlemen dengan menyapu bersih kursi kepemimpinan di DPR dan KIH dengan gaya kakunya untuk melontarkan mosi tidak percaya atas kepemimpinana Setya Novanto, Cs.
Kepincangan antara Pemerintahan dengan DPR di Indonesia ini perlu mendapat perhatian khusus di empat point utama dibalik terjadinya kesenjangan politik di Indonesia.
Pertama, Mahkamah Konstitusional (MK) dibawah kuasa Hamdan Zoelva harus membuka kebali pintu sidang untuk melakukan kajian ulang terhadap UU MD3 yan telah disahkan, mengingat awal cikal bakal terjadinya kekisruhan di parlemen akibat adanya sistem paket dalam UU MD3 tersebut.
Kedua, Para Kader PPP secara kompak harus mendukung pelaksanaan islah yang akan dilaksanakan Mbah Moen untuk mempersatukan kembali perseteruan dua kubu dalam Partai berlambang Ka'Bah ini. Dualisme dalam PPP antara kubu SDA dengan Kubu Romi sangat mempengaruhi Deadlock yang terjadi dalam DPR.
Ketiga, Para pimpinan MPR dan DPR yang dipegang dari Koaisi Prabowo Yudhoyono sudah seharusnya merubah prilaku buruknya yang selalu mementingkan kepentingan Golongan dari KPY, dan harus memulai membuka musyawarah terbuka anggota antara KPY dan KIH guna tercapainya DPR yang bersatu kembali. Para pimpinan MPR dan DPR sebaiknya menghilangkan sifat arogan untuk berkuasa dan belajar menjadi pemimpin yang demokrasi dan transparan.
Keempat, Komunikasi para petinggi elite politik. Presiden Jokowidodo, Megawati soekarnoputri sebagai petinggi dalam KIH dan Prabowo Subyanto,Susilo Bambang Yudhoyono sebagai petinggi dalam KPY sudah sepantasnya melakukan pertemuan dan duduk manis untuk melakukan musyawarah untuk mencari solusi terbaik "Win win solution" untuk mempersatukan kembali DPR demi lancarnya kinerja pemerintahan di Indonesia.
Munculnya 60 persen wajah baru dalam parlemen saat ini menunjukan belum adanya kedewasaan anggota dewan baru dalam berpolitik, sehingga terjadinya dualisme dalam DPR berlangsung dalam rentan waktu yang cukup lama tanpa adanya solusi sehingga situasi politik di Indonesia menjadi Pincang antara Pemerintahan yang berjalan begitu pesat dan DPR yang mengalamai Deadlock Demokrazy. -JWB- (6/11)