Ketegangan politik antara Cina dan AS beserta sekutunya telah mengubah dinamika geopolitik global dengan mengalihkan perhatian dari Heartland ke Asia, terutama mempengaruhi konstelasi di Asia Pasifik, khususnya Laut Cina Selatan dan perairan sekitarnya. Jika suatu saat terjadi konflik terbuka di perairan, implikasinya akan semakin besar.
Dalam konteks ini, para pembuat kebijakan strategis di bidang luar negeri dan ekonomi harus secara serius mempertimbangkan nilai strategis wilayah Indonesia dari sudut pandang geopolitik, serta menganggap geopolitik sebagai satu aspek integral dalam membangun ketahanan nasional.
Indonesia, dengan kesadaran akan signifikansinya dalam geopolitik global, Harus mengantisipasi dalam menghadapi potensi konflik terbuka antara AS dan Cina, serta kemungkinan terjadinya perang proxy di kawasan. Dampak dari konflik tersebut akan dirasakan tidak hanya oleh Indonesia sendiri, tetapi juga oleh ASEAN secara keseluruhan.
Dari analisis situasi yang diprediksi sebelumnya, pentingnya Selat Sunda dari perspektif geopolitik semakin terungkap. Ini berarti bahwa jika Selat Malaka menjadi tidak aman untuk dilalui oleh pelayaran internasional karena adanya konflik, maka rute alternatif tercepat, baik dari maupun menuju Lautan Hindia dan Lautan Pasifik, kemungkinan besar akan melalui Selat Sunda dan selat-selat lainnya dalam koridor (ALKI) di Indonesia.
Untuk merespons pergeseran dinamika geopolitik global, penting untuk menginisiasi pembahasan produk hukum terkait penggunaan geopolitical leverage, seperti prosedur "penutupan sementara" selat-selat di Indonesia saat dinamika pelayaran mengancam keamanan nasional dan Kepentingan Nasional RI. Langkah ini perlu diambil secara segera oleh seluruh elit dan pembuat kebijakan di negara ini sebagai tanggapan terhadap perubahan situasi global yang tengah terjadi.
Dari pelajaran yang didapat dari pengalaman pahit JSS, ditekankan bahwa geopolitik harus menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan secara serius dalam merancang kebijakan ekonomi dan luar negeri yang terpadu. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan yang sejalan antara kedaulatan negara, kesejahteraan masyarakat, dan kepentingan pendukung lainnya. Oleh karena itu, kebijakan nasional yang diambil perlu melibatkan berbagai instansi terkait, serta mengakomodasi pandangan dari para tokoh dan masyarakat yang terlibat (Stakeholder).
Kedepannya, dalam upaya pembangunan Indonesia, peningkatan sistem pengawasan dan pengamanan terhadap selat-selat Indonesia (ALKI) menjadi hal yang sangat penting. Hal ini memerlukan dukungan yang kuat dari berbagai lembaga dan kementerian terkait, serta melibatkan TNI-Polri sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan perairan.
Ketika sistem pengamanan dan pengawasan perairan Indonesia telah ditingkatkan menjadi lebih canggih dan andal di masa mendatang, hal tersebut akan secara pasti meningkatkan kekuatan diplomasi Indonesia di berbagai forum internasional. Bahkan lebih dari itu, hal tersebut berpotensi mengubah dinamika leverage geopolitik menjadi sebuah alat yang efektif, yang dapat digunakan sebagai senjata geopolitik bagi negara ini yang kita cintai.
Dalam menyadari pergeseran sentral geopolitik ke Asia Pasifik, di mana India, Cina, dan Rusia muncul sebagai kekuatan baru yang berpotensi menjadi alternatif di luar pengaruh blok AS dan Eropa Barat, penting bagi politik luar negeri Indonesia untuk mengambil langkah aktif. Hal ini memerlukan penyusunan Strategi Perimbangan Kekuatan Baru yang didasarkan pada prinsip kemitraan strategis dengan ketiga negara tersebut. Prinsip-prinsip kesetaraan, keuntungan bersama, dan saling penguatan harus menjadi landasan dalam aktualisasi politik luar negeri yang bebas aktif bagi Indonesia.
