Saya sangat berharap sekali Presiden kita pak Jokowi sempat membaca artikel ini. Ini tentang Ahok, Gubernur DKI saat ini yang ternyata punya ambisi untuk menjadi Presiden RI suatu saat nanti.
Pak Jokowi yth, Saya tahu bahwa bapak cukup mengenal Ahok. Tanpa bapak ketahui, Pak Jokowi adalah Presiden yang saya kawal sejak masih jadi Walikota yang pada saat itu sedang dicalonkan jadi Gubernur DKI. Profile bapak saya hapal sekali. Karakter, Kecerdasan dan Moralitas bapak juga saya ketahui dengan baik, dan tidak ada yang berubah sama sekali sampai sekarang. Dengan demikian pak Jokowi pasti tahu perubahan-perubahan karakter yang terjadi pada Ahok sejak dirinya menjadi Gubernur DKI.
Kita tidak perlu bicara dosa-dosa Ahok di Belitung Timur tentang Pembangunan Dermaga Manggar. Kita cukup melihat sepak terjang Ahok setelah menjadi Gubernur DKI pada November 2014.
Setelah 2 tahun mengikuti sepak terjang Ahok dan mempelajari karakternya, saya berkesimpulan Ahok adalah Pemimpin yang Fasis. Kental dengan Nepotisme. Adalah Veronica Tan, istri Ahok dimana begitu Ahok jadi Gubernur dengan beraninya memimpin rapat di Balai Kota bersama adik Ahok, Harry yang membahas tentang Revitalisasi Kota Tua.
Veronica Tan juga yang memaksa Ahok untuk membeli lahan RS Sumber Waras yang penuh masalah itu. Ahok memutuskan membeli lahan itu pada bulan Mei 2014 dan langsung memaksakannya terealisasi tahun itu juga. Ahok telah mengintimidasi institusi-institusi di Pemprov DKI sehingga Lahan yang bermasalah itu dibayar Pemprov DKI sejumlah Rp.756 Milyar.
Saya tahu bahwa BPK sudah bertemu dengan pak Jokowi, jadi saya tidak perlu mengurai lagi 6 tahapan kesalahan Ahok dan pelanggaran-pelanggaran Perundang-undangan yang sudah dilakukan Ahok dalam pembelian lahan RS Sumber Waras. Saya yakin sekali dengan kecerdasan pak Jokowi dan staff-staff ahli bapak sudah pasti bisa menyimpulkan Ahok memang bersalah di Kasus Sumber Waras.
Kasus Sumber Waras itu sudah saya cermati baik-baik. Sudah saya analisa sehingga ada sekitar 4-5 artikel sudah saya buat berdasarkan Kronologisnya maupun tinjauan hukumnya sesuai dengan pengetahuan yang saya miliki. (barangkali ada yang ingin membaca silahkan lihat daftar artikel pada profile saya).
Jadi ketika fakta-fakta Kasus Sumber Waras itu sudah sangat kuat dan sudah saya tuliskan di beberapa artikel, ternyata KPK tidak bisa menetapkan Ahok sebagai TSK. Saya bingung, pak Jokowi. saya merasa ada yang salah dengan KPK Jilid 4 ini. Dan saya coba analisa selama seminggu lebih. Saya ingat-ingat proses Seleksi Capim KPK dengan peristiwa-peristiwa politik yang menyertainya. Saya kumpulkan informasinya. Akhirnya saya menyimpulkan KPK Jilid 4 Masuk Angin.
**KPK Jilid 4 Mungkin Dikendalikan Polri**
Berikut ini kesimpulan saya sendiri loh, pak Jokowi. Ini soal keyakinan analisa ya pak. Saya tidak punya bukti tetapi saya sangat yakin bahwa KPK jilid 4 ini adalah KPK yang bisa diintervensi beberapa Pihak. Kemungkinan besar KPK jilid 4 yang ada saat ini dibawah kendali oleh beberapa Elit dari Polri, Lembaga Peradilan dan Elit Parpol tertentu, PDIP salah satunya. Saya sudah menulis 2 artikel tentang ini.
Saya mencium gelagat buruknya sejak Plt Ketua KPK Taufikurahman Ruki menyerahkan Berkas Budi Gunawan ke Kejagung. Setelah itu informasinya Taufikkurahman juga yang menanda-tangani RUU KPK yang draftnya membuat Publik marah. Yang katanya Umur KPK menjadi 12 tahun, kewenangan Penyadapan dan Penuntutan ditiadakan dan lain-lainnya.
