Manfaat Bendungan Semantok yang Senilai Rp. 2,5 Triliun bagi Nganjuk

Manfaat Bendungan Semantok yang senilai Rp.2,5 Triliun bagi Nganjuk

Pada 20 Desember 2022 Bendungan Semantok telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Sekertaris Negara Pratikno, beserta Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawangsa. Yang ditandai dengan penandatanganan prasasti. Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwasanya dengan adanya Bendungan Semantok di Kabupaten Nganjuk diharapkan dapat memajukan hasil panen di wilayah sekitarnya karena Nganjuk termasuk penghasil padi bagi Indonesia dan memang mata pencaharian sebagian besar masyarakat Nganjuk adalah sebagai petani.

Bendungan yang dibangun sejak 2017 lalu pengerjaan pembangunanya sempat terhenti karena pandemi COVID selama kurang lebih 2 tahun dan akhirnya pembangunanya baru rampung pada akhir 2022 ini masuk kedalam proyek pembangunan 9 bendungan yang harus rampung pada tahun 2024. Bendungan ini adalah peresmian ke-8 oleh Presiden Joko Widodo. Di provinsi Jawa Timur Selain Bendungan Semantok ada bendungan lain yang masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) yaitu Bendungan Tukul di Kabupaten Pacitan, Bendungan Tugu di Kabupaten Trenggalek, Bendungan Bendo di Kabupaten Ponorogo, dan Bendungan Gongseng di Kabupaten Bojonegoro. Banyaknya bendungan yang dibangun diharapkan bisa menyokong dan meningkatkan kualitas pertanian dan daerah tersebut.

Nyatanya pembangunan Bendungan Semantok ini sendiri tidak lepas dari adanya permasalahan yang ada mulai dari membeludaknya anggaran pembangunan hingga masalah masalah lingkungan dan sosial. Bendungan Semantok yang dibangun di Kecamatan Rejoso ini karena pembangunanya banyak menggusur pemukiman dan lahan milik masyarakat namun memang adanya ganti rugi sudah ada untuk pihak yang lahanya tergusur. Masalah lain yang muncul adalah masalah lingkungan dimana karena pembangunan bendungan ini lingkungan sekitar area pembangunan banyak yang rusak dan tandus. Namun sejak pengerjaan pembangunanya rampung hingga saat ini sudah banyak upaya pengembalian kualitas lingkungan di sekitar daerah pembangunan Bendungan Semantok.

Selain itu ada juga masalah yang sebenarnya sangat penting yaitu membeludaknya anggaran pembangunan Bendungan Semantok, dari yang mulanya Rp 805 miliar, menjadi Rp 1,17 Triliun, lalu membengkak lagi hingga tembus Rp 2,5 Triliun. Pembengkakan biaya pembangunan Bendungan Semantok ini dikarenakan adanya perubahan rancangan awal dari rekayasa struktur pondasi dan volume timbunan hal ini disampaikan oleh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, Haeruddin C. Maddi pada 20 Desember 2022. Perubahan Struktur bangunan ini terjadi sebab adanya perubahan jenis timbunan untuk menambahkan volume Bendungan.

Dikutip dari situs resmi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), pada awalnya Bendungan Semantok direncanakan memiliki investasi total Rp805 miliar yang bersumber dari APBN. Yang memiliki daya tampung sebesar 17,63meter kubik. Namun pada laporan pembangunan kedua oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) anggaran naik menjadi Rp 1,17 triliun berbarengan dengan laporan dinaikanya kapasitas tampung Bendungan Semantok sebesar 32,67 juta meter kubik yang naik dari kapasitas semula. Dan pada laporan pembangunan akhir anggaran pembangunanya membeludak hingga Rp. 2,5 Triliun. Dana APBN yang digelontorkan pemerintah memang terlihat sangat banyak tetapi dibandingkan dengan pembangunan beberapa bendungan lain yang sudah dibangun biaya sebesar ini normal saja apalagi melihat bahwasanya Bendungan Semantok adalah bendungan terpanjang di Asia Tenggara dan tentu saja pembiayaan pembangunanya juga harus besar sesuai dengan ukuran dan kualitasnya.

Dilain hal setelah diresmikan pada 20 Desember 2022 hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Nganjuk masih belum ada kesepakatan untuk Pengelolaan Bendungan Semantok. Hingga saat ini Bendungan Semantok pengelolaanya masih dipegang penuh oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBW). Menurut Pelaksana Tugas Bupati Nganjuk, H Marhaen Djumadi dengan belum adanya kesepakatan kerjasama pengelolaan Bendungan Semantok oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) maka Pemkab Nganjuk juga belum mendapat manfaat finansial dari pengelolaan Bendungan Semantok. Pada saat peresmianya sendiri Presiden Joko Widodo mengatakan sendiri bahwa pembangunan Bendungan Semantok ini adalah untuk menopang kesejahteraan masyarakat disekitarnya umumnya masyarakat di Kabupaten Nganjuk namun nyatanya hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Nganjuk masih menunggu kepastiaan dari pihak BBWS dan kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan tetapi hingga saat ini masih belum ada tindak lanjut apapun terkait rencana kerja sama pengelolaan Bendungan Semantok oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Padahal saat ini saja meskipun belum dibuka untuk masyarakat umum sudah cukup banyak masyarakat yang datang hanya untuk melihat Bendungan Semantok dari kejauhan dan hal ini juga menarik para pelaku ekonomi untuk mendirikan usahanya di area sekitar Bendungan Semantok, jika saja kerja sama pengelolaan Bendungan Semantok antara Pemkab Nganjuk dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) sudah terlaksana maka keuntungan yang didapat oleh Pemkab Nganjuk akan sangat menguntungkan dan dapat sangat mensejahterakan masyarakat Kabupaten Nganjuk karena dapat menjadi sumber PAD (Pendapatan Akhir Daerah) untuk pembangunan Kabupaten Nganjuk. Dan hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Nganjuk akan terus berupaya agar kesepakatan untuk pengelolaan Bendungan Semantok dapat terlaksana.

Bendungan Semantok yang tujuan utama pembangunanya adalah untuk menyuplai irigasi di Kawasan Nganjuk dan diharapkan bisa meningkatkan hasil panen karena memang mayoritas mata pencaharian di Kabupaten Nganjuk adalah sebagai petani. Bendungan Semantok ini juga diharapkan akan menambah daftar jumlah tampungan air di Jawa Timur. Karena potensinya sangat besar pada Bendungan Semantok ini maka pengelolaanya juga harus dikelola dengan serius dan baik agar tidak mengurangi kualitas dan kuantitas airnya.

Meskipun pembangunan Bendungan Semantok di Kabupaten Nganjuk menemui beberapa kendala seperti yang telah disebutkan diatas tetapi tujuan dari pembangunan Bendungan semantok ini sendiri sudah jelas dan tinggal menjalankan pengelolaan yang baik sesuai semestinya. Diharapkan juga masyarakat di Kabupaten Nganjuk dapat hiduup sejahtera dan lebih maju dengan adanya pembangunan Bendungan Semantok ini. Dilain sisi pemerintah kabupaten Nganjuk juga harus terus berusaha untuk mendapat kerja sama pengelolaan Bendungan Semantok dengan Balai Besar Wilayah Sungai agar manfaat yang didapat oleh masyarakat Nganjuk dapat dirasakan sepenuhnya. Jangan sampai masyarakat malah dirugikan dengan adanya Pembangunan Bendungan Semantok karena manfaat yang didapatkan sangat sedikit. Adanya Bendungan Semantok di Kabupaten Nganjuk juga diharapkan menjadikan Nganjuk sebagai daerah yang maju dan tidak selalu tertinggal dengan daerah lain di sekitarnnya seperti yang terjadi selama ini. Jangan sampai juga Negara rugi karena menggelontorkan dana yang tidak sedikit untuk pembangunan Bendungan Semantok ini, dari yang sebelumnya Rp. 805 miliar menjadi Rp. 1,17 triliun, dan membeludak lagi jadi Rp. 2,5 triliun pada akhirnya. Harapan dari pemerintah sangat tinggi untuk memajukan wilayah Nganjuk dengan dibangunya Bendungan Semantok, dan pemerintah sangat serius dalam pembangunanya jangan sampai program pembangunan banyak Bendungan di provinsi Jawa Timur menjadi hal yang percuma karena pengelolaanya yang tidak serius.