Masalah utama dalam perekonomian adalah tingginya tingkat utang publik yang mencegahnya membayar kesejahteraan. Ini terjadi ketika pemerintah memiliki hutang dalam jumlah besar tetapi tidak dapat mengelolanya dengan baik atau mengalokasikan uang yang terkumpul untuk inisiatif yang meningkatkan kesejahteraan warga negara.
Utang luar negeri Indonesia memiliki tren peningkatan pertumbuhan dari tahun ke tahun. Tentu saja hal ini menimbulkan berbagai dampak jangka panjang dan jangka pendek bagi bangsa Indonesia. Perlu diketahui, dalam waktu dekat, utang luar negeri telah secara signifikan membiayai pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian, selama tiga dasawarsa sebelum krisis ekonomi, tingkat pendapatan per kapita masyarakat meningkat sebagai akibat dari pelaksanaan pembangunan ekonomi tersebut.
Timbulnya krisis ekonomi Indonesia, yang dibayangi oleh krisis moneter di Asia Tenggara, telah mematahkan banyak mata rantai ekonomi negara yang dibangun PJP I dan PJP II. Ketidakseimbangan neraca pembayaran luar negeri merupakan penyumbang utama krisis ekonomi yang melanda berbagai negara ASEAN, termasuk Indonesia. Neraca surplus modal, khususnya yang memiliki modal jangka pendek (portofolio investasi) yang lebih tidak stabil, digunakan untuk menyeimbangkan defisit neraca berjalan. Oleh karena itu, jika terjadi rush maka akan membahayakan posisi cadangan devisa dan akhirnya menimbulkan krisis nilai tukar mata uang nasional relatif terhadap mata uang lainnya. Hal inilah yang mengakibatkan semakin beratnya utang internasional. Berdasarkan nilai mata uang rupiah, Indonesia, termasuk utang luar negeri pemerintah, lebih sulit untuk diperkirakan.
Berikut ini adalah beberapa akar penyebab potensial untuk masalah ini:
1. Defisit Anggaran yang Berkelanjutan
Defisit anggaran yang berkelanjutan dapat berkembang jika pemerintah terus membelanjakan lebih dari yang dapat diperolehnya dari pajak dan sumber lainnya. Utang akan terus meningkat dan berpotensi memicu bencana keuangan.
2. Kurangnya Transparansi dalam Pengelolaan Utang
Jika pemerintah tidak mengelola utangnya secara transparan atau menggunakan uang yang dipinjamnya untuk tujuan yang tidak jelas atau tidak berguna, pemerintah mungkin tidak dapat meningkatkan kesejahteraan warganya.
3. Pemborosan dan Korupsi
Manfaat yang seharusnya diterima oleh masyarakat tidak akan terwujud jika dana utang tidak digunakan dengan bijak dan benar, atau jika ada korupsi dalam pengelolaan dana tersebut.
4. Pertumbuhan Ekonomi Lemah
Pemerintah mungkin mengalami kesulitan membayar utangnya jika ekonomi tidak berkembang cukup cepat untuk menghasilkan pendapatan yang diperlukan untuk melunasi utang.
Utang tinggi yang tidak ditangani dengan benar mungkin memiliki efek sebagai berikut:
1. Penurunan Kesejahteraan Penduduk
Jika pemerintah tidak mampu menyediakan dana yang cukup untuk layanan penting seperti infrastruktur, perawatan kesehatan, dan pendidikan, maka kesejahteraan penduduk akan terganggu.
2. Kenaikan Pajak di Masa Depan
Pemerintah mungkin harus menaikkan pajak di masa depan untuk melunasi utang, yang dapat menyulitkan masyarakat.
