Benarkah Pendidikan Anak Papua Masih Terbelakang?

[caption id="attachment_321698" align="aligncenter" width="300" caption="sumber gambar : unicen.ac.id"][/caption]

Salah satu media online Papua memberitakan bahwa pada 27 Maret 2014 yang lalu, Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura telah menyelenggarakan acara wisuda bagi1.356 orang wisudawan dan wisudawati dari berbagai program jurusan yang telah berhasil menyelesaikan masa-masa studi nya di Uncen.

Masing-masing yang diwisuda dari pasca sarjana 157 mahasiswa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 712 mahasiswa, Fakultas Hukum 37 mahasiswa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 185 mahasiswa, Fakultas Ekonomi 113 mahasiswa, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 21 mahasiswa, Fakultas Teknik 80 mahasiswa, dan Fakultas Kesehatan Masyarakat 51 mahasiswa, meskipun Anak asli Papua yang wisuda saat itu kurang lebih hanya 40% saja karena selebihnyamerupakan mahasiswa/i pendatang.

Jika selama ini masih saja banyak pihak yang berpendapat bahkan menghujat pemerintah pusat yang telah gagal melakukan dan mendorong percepatan pembangunan dalam bidang pendidikan di Papua pasca berintegrasi dengan Indonesia, rasanya pendapat ini memang teramat sangat berlebihan dan hanya memojokan pihak pemerintah pusat sebagai penyelenggara negara yang sudah sepantasnya membuat program pemerataan pembangunan bagi seluruh provinsi yang berada dalam naungan NKRI, bahkan tidak sedikit yang menyatakan bahwa Papua selalu di "anak tirikan" oleh pemerintah pusat diantara provinsi-provinsi lainnya.

Dengan terselenggarakannya acara wisuda di Uncen pada Maret lalu dan tentunya wisuda-wisuda sebelumnya, sebetulnya dapat dilihat sebagai salah satu indikator bahwa pendidikan di Papua sudah semakin meningkat menjadi lebih baik selama masa integrasi, meskipun barangkali belum maksimal pemerataannya sesuai dengan yang diinginkan khususnya oleh masyarakat Papua sendiri karena selama pelaksanaan percepatan pembangunan pendidikan ini pasti tetap akan ditemui kendala-kendala yang terjadi dilapangan sehingga mempengaruhi hasil pencapaiannya.

Bagaimanapun Papua sudah sejak lama memiliki putra-putri asli Papua yang berpendidikan tinggi sekelas S1, S2 dan bahkan dengan strata lebih tinggi, sehingga lebih pantas jika penilaian tidak lagi mengatakan sebagai kegagalan telak bagi pemerintah pusatsehingga pilihan Papua Merdeka dianggap sebagai suatu bayaran mahal yang harus di berikan oleh pemerintah Indonesia sebagai akibat dari kegagalannya.