Sesuaikah Sistem Sanitary Landfill di TPA Baru Darupono, Kabupaten Kendal dengan UU Nomor 32 Tahun 2009?

Oleh : Retno Nova Amaliah & Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.

Menjadi sebuah keprihatinan bersama manakala melintas di sebuah kawasan yang tampak sampah menggunung dan berserakan. Sejak dulu sampai dengan akhir tahun 2020, kelebihan kapasitas tempat pembuangan akhir sampah yang berada di daerah Darupono, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal menjadi permasalahan tersendiri bagi masyarakat dan pemerintah setempat.

Pemerintah Kabupaten Kendal menanggapi hal tersebut dengan membuat rencana Tempat Pembuangan Akhir baru yang berbasis sanitary landfill. Sistem ini sudah banyak digunakan berbagai kota di Indonesia.

Tahap pengolahan sampah yakni dengan cara dipilah terlebih dahulu antara sampah organik dan sampah anorganik, sampah organik akan dipadatkan kemudian dihubungkan dengan saluran khusus untuk mengalirkan air limbah dan gas metana dari sampah ke bak penampungan (block cell), sementara sampah anorganik akan dimanfaatkan dengan cara didaur ulang menggunakan mesin/menjadi barang kerajinan. Setelah itu, sampah dibuang dan ditumpuk di lokasi cekung, dipadatkan, lalu ditimbun dengan tanah.

Tampak depan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Darupono Baru, Kabupaten Kendal

Tempat pembuangan akhir (TPA) baru tersebut sudah dikelola Pemerintah Kabupaten sejak tahun 2021. Produksi sampah masyarakat Kabupaten Kendal masih cukup tinggi, yakni mencapai 80 ton per hari yang umumnya dari sampah rumah tangga.

Dilihat dari banyaknya jumlah sampah rumah tangga tersebut, sudah pasti terdapat banyak limbah jenis B3 (bahan beracun dan berbahaya). Penggunaan sanitary landfill ini juga dapat berdampak buruk bagi keberlangsungan ekosistem disekitarnya jika tidak digunakan dengan baik dan benar. 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (2) yang merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Undang-undang tersebut menjelaskan dalam BAB X bagian 3 Pasal 69 mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi larangan melakukan pencemaran, memasukkan benda berbahaya dan beracun (B3), memasukkan limbah ke media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan lain sebagainya.

Larangan dari pasal diatas mempunyai sanksi yang tegas dalam Pasal 103, yang berbunyi: “Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Allah SWT juga menyuruh umat-Nya untuk melestarikan alam dan lingkungannya yang termahtub di dalam Al-Qur’an Surah Al-Rum ayat 41-42 dan Surah Al-A’raf ayat 56-58.

Pada Q.S. Ar Rum ayat 41 – 42 menerangkan bahwa Allah SWT menciptakan alam semesta dan segala isinya adalah untuk dimanfaatkan oleh manusia demi kesejahteraan hidup dan kemakmurannya.

Pada Al Qur’an Q.S. Al A’raf ayat 56  Allah melarang manusia untuk berbuat kerusakan, baik di darat, di laut, di udara bahkan dimana saja.  Karena kerusakan yang disebabkan ulah manusia itu akan membahayan pada tata kehidupan manusia sendiri, seperti kerusakan tata lingkungan alam, pencemaran udara, dan bencana-bencana alam lainnya. Sedangkan, dalam ayat 57-58 Allah menunjukkan kasih sayang-Nya kepada umat manusia dengan cara meniupkan angin sehingga turun hujan.

Dalam menggunakan sistem sanitary landfill untuk pengolahan akhir tersebut memungkinkan dapat terjadi pencemaran lingkungan jika tidak diatasi dengan baik, terutama cairan kimia dari pipa yang bocor dan meresap ke dalam tanah bisa mencemari tanah dan air, gas metana yang tidak dialirkan dengan benar dapat menimbulkan bahaya ledakan, serta dapat juga menghasilkan polusi udara.

Dukungan program yang kuat dari tingkat desa (hulu) sangat diperlukan, karena pemerintah tidak akan bisa menyelesaikan 100 persen masalah sampah. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kendal juga ikut menggandeng masyarakat dan pegiat lingkungan dalam melakukan upaya sosialisasi tentang pengolahan sampah.

Dimulai dengan pengumpulan sampah yang digalakkan oleh anggota PKK, tempat usaha, siswa, pejabat pemerintah dan lain sebagainya. Sampah yang dikumpulkan tersebut masih bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan barang-barang dan material yang bermanfaat, seperti pupuk tanaman dan berbagai jenis kerajinan.

Hal tersebut merupakan langkah utama dalam mendukung terealisasinya tempat pembuangan akhir yang berbasis sanitary landfill yang aman untuk kelestarian alam sekitar.

Dengan menggunakan metode sanitary landfill yang baru ini juga, diharapkan ada pelatihan khusus bagi petugas yang mengelola tempat pembuangan akhir tersebut. Untuk menghindari kesalahan dalam pengoperasian setiap sistem dan untuk melindungi alam dan masyarakat disekitarnya.