Perlunya Regulasi Anti Pancasila

Beberapa waktu lalu menemukan sekitar 77 anak usia dini yang sudah dibaiat oleh Negara Islam Indonesia (NII) diantara ribuan masyarakat Sumatera Barat yang juga dibaiat. Tentu saja ini amat mengkhawatirkan karena menyangkut masa depan negara dan bangsa disamping anak itu sendiri.

Mengapa organisasi NII yang didirikan 70 tahun lalu masih saja menarik berbagai kalangan termasuk anak-anak dan remaja yang tidak mengalami zaman itu? Apakah mereka tidak paham soal sejarah dan akhir dari NII saat itu ?

Di sinilah cerdiknya orang-orang di balik organisasi anti Pancasila itu. Mereka umumnya mampu menyusup ke masyarakat akar rumput dan terus menerus menyisir kerentanan ideologi dan pemahaman dangkal soal agama di masyarakat. Kita tahu pemahaman dangkal itu terjadi jika seseorang hanya paham sesuatu dari mentornya dan tidak punya pembanding atau keinginan untuk memperdalamnya secara pribadi. Maka yang terjadi adalah kedangkalan pemahaman itu tadi.

Sehingga tak heran mereka masih saja menjadi semacam inspirasi atau malah ibu kandung bagi seluruh seluruh kelompok terorisme di Indonesia. Anggotanya bisa berpindah dari satu kelompok ke kelompok lainnya dan menjadi mesin pembunuh.

Bom Bali misalnya. Meski pelaku adalah simpatisan Jamaah Islamiyah (yang berpusat di Ngruki Solo) namun inspiratornya tetap adalah NII. Mereka menjadi mesin pembunuh mengerikan dan all out karena sampai rela merampok toko emas untuk mendapatkan modal untuk belanja bahan bom. Mereka juga merakit sendiri bom mobil di Lamongan. Bom mobil itu meledak dengan dahsyat dan menewaskan sekitar 200 orang.

Begitu juga dengan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang dengan terbuka mengatakan bahwa bertanggung jawab atas bom Surabaya dan Makassar. Dua bom itu memang mengerikan karena secara terang-terangan menyasar rumah ibadah umat lain dengan korban yang relatif banyak.

Lalu apa yang perlu untuk mereduksinya?

Harus ada regulasi untuk mencegah itu semua. Regulasi yang ada belum sangat efektif untuk memutus ideologi menyimpang yang anti Pancasila dan NKRI. Sudah saatnya mungkin kita mulai merumuskan regulasi baru untuk bisa mencegah ideologi anti Pancasila secara paten.