Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional atas Serangan Udara Koalisi Negara Arab Saudi

     Salah satu penyebab dari munculnya Konflik Yaman selain karena dampak Arab Spring tahun 2011, adalah Yaman merupakan korban proxy war antara Iran yang beraliran Syiah dan Arab Saudi yang beraliran Sunni. Proxy war adalah dimana dua negara yang sedang bersaing dan saling adu kekuatan secara tidak langsung di daerah konflik. Beberapa negara yang terlibat koalisi dengan Arab Saudi yakni Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, Qatar, Maroko, Sudan, Yordania, dan Mesir yang turut berkontribusi melakukan serang udara secara masif. Arab Saudi membentuk koalisi internasional untuk mengembalikan kedudukan Hadi. Perbedaan ideologi politik mendorong terciptanya polarisasi yang kuat antara Iran dan Arab Saudi yang memberi dampak pada seluruh aspek ekonomi, politik dan sosial di Yaman. 

     Intervensi militer yang dilakukan oleh Arab Saudi di Yaman telah memicu berbagai tanggapan dalam komunitas internasional. Salah satu yang paling mencolok adalah reaksi pemerintah Iran terhadap langkah Arab Saudi ini. Kebijakan luar negeri Arab Saudi yang memutuskan untuk menyerang Yaman telah memperburuk ketegangan dan memperparah konflik di kawasan tersebut. Secara umum, konflik ini telah berkembang menjadi pertarungan besar antara negara-negara Muslim Sunni yang dipimpin oleh Arab Saudi dan negara-negara Muslim Syiah yang dipimpin oleh Iran, menambah kompleksitas dan intensitas ketegangan di Timur Tengah. 

Alasan Politis Koalisi Negara Arab Melakukan Intervensi dalam Konflik Yaman

     Yaman memiliki posisi strategis di Timur Tengah, dengan perairannya yang menjadi jalur penting bagi kapal-kapal yang melintas ke dan dari Terusan Suez. Pelabuhan Aden, yang merupakan salah satu pelabuhan tersibuk di dunia, juga berperan besar dalam perdagangan internasional. Bagi Arab Saudi, sebagai penghasil dan pengekspor minyak utama, stabilitas keamanan di Yaman sangat penting. Ketika stabilitas terguncang, kontrol pemerintah atas wilayahnya bisa hilang, mengganggu aktivitas politik dan ekonomi di kawasan tersebut.

     Arab Saudi yang menganut monarki absolut, khawatir terhadap dampak revolusi politik di tengah gelombang demokratisasi. Mengingat jatuhnya banyak rezim otoriter selama Arab Spring, Arab Saudi merasa perlu mengambil langkah tegas untuk menjaga stabilitas internal. Salah satunya adalah dengan melakukan intervensi militer di Yaman, yang diberi legitimasi melalui permintaan Presiden Hadi untuk bantuan militer dalam memadamkan pemberontakan di negaranya.

Bentuk Pelanggaran HHI yang Dilakukan Koalisi Negara Arab

     Serangan udara yang dilancarkan oleh koalisi negara-negara Arab, terutama yang dipimpin oleh Arab Saudi, di wilayah Yaman telah menimbulkan kontroversi besar terkait dengan pelanggaran hukum humaniter internasional (HHI). Sejak dimulainya intervensi militer pada tahun 2015, koalisi ini melakukan serangan udara dengan tujuan utama untuk mengalahkan kelompok Houthi, yang menguasai sebagian besar wilayah Yaman. Namun, berbagai laporan dari organisasi internasional, seperti PBB dan Human Rights Watch, mengungkapkan bahwa serangan udara ini sering kali melibatkan sasaran-sasaran sipil, termasuk rumah-rumah, pasar, sekolah, dan rumah sakit, yang jelas-jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar HHI.

     Pelanggaran hukum humaniter internasional yang paling mendasar adalah prinsip proporsionalitas dan diskriminasi dalam serangan militer. Prinsip proporsionalitas mengharuskan agar kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan udara tidak berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang diharapkan. Namun, serangan yang tidak tepat sasaran, seperti penghancuran rumah-rumah penduduk dan fasilitas sipil lainnya, menunjukkan bahwa koalisi Arab sering kali melanggar prinsip ini. Selain itu, serangan terhadap sasaran sipil yang jelas, termasuk serangan terhadap rumah sakit dan sekolah, menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip diskriminasi yang mengharuskan agar serangan hanya ditujukan pada target militer.

     Lebih jauh lagi, penggunaan senjata yang tidak akurat, seperti bom berdaya ledak besar dan bom cluster, menambah tingginya jumlah korban sipil. Meskipun serangan udara ini dirancang untuk menargetkan kelompok Houthi dan pasukan loyalis mereka, dampaknya pada warga sipil yang tidak terlibat dalam konflik sangat besar. Laporan-laporan dari lapangan menunjukkan bahwa banyak anak-anak, perempuan, dan lansia menjadi korban dari serangan ini, yang semakin memperburuk situasi kemanusiaan di negara yang sudah dilanda perang selama bertahun-tahun.

     Pelanggaran ini mendapat kecaman dari berbagai pihak, baik dari organisasi internasional, negara-negara lain, maupun masyarakat sipil. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) beberapa kali mendesak koalisi negara-negara Arab untuk menangguhkan serangan udara yang membahayakan warga sipil dan meminta investigasi terhadap serangan yang diduga melanggar hukum internasional. Namun, meskipun terdapat bukti-bukti yang kuat mengenai pelanggaran tersebut, proses pertanggungjawaban yang efektif terhadap pelaku pelanggaran hukum humaniter internasional ini masih terbatas.

     Konflik di Yaman telah menciptakan krisis kemanusiaan yang mendalam, dan serangan udara yang tidak terkendali oleh koalisi Arab telah menambah penderitaan rakyat Yaman. Pelanggaran hukum humaniter internasional yang terjadi dalam serangan-serangan ini tidak hanya merusak infrastruktur dan menambah korban jiwa, tetapi juga semakin memperburuk prospek perdamaian yang sudah sangat sulit tercapai. Penting bagi komunitas internasional untuk menuntut akuntabilitas dan mendesak agar prinsip-prinsip hukum internasional dihormati untuk melindungi warga sipil yang terperangkap dalam konflik ini.