Belum reda luka hati Partai Demokrat karena fitnah Kivlan Zen, kini datang pula tuduhan yang lebih menyakitkan dari Arief Poyuono, wakil ketua umum Partai Gerindra. Tampaknya, keberadaan partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini di kubu oposisi, tak pernah lepas dari disakiti dan dikhianati oleh rekan koalisi.
Publik masih mengingat kegaduhan politik saat awal-awal koalisi ini terbentuk. Kala itu, Wakil Sekjen Demokrat, Andi Arief, mengumbar ke media sosial perihal 'jenderal kardus'. Mungkin tidak banyak yang tahu, inilah pengkhianatan pertama yang diderita parpol berlambang bintang mercy itu.
Awal bergabungnya Demokrat ke koalisi oposisi yang sudah dihuni Gerindra, PKS, dan PAN ini, bermula dari permintaan Prabowo Subianto. Saat mendatangi SBY, ia meminta Demokrat mendukung pencalonannya sebagai calon presiden, sekaligus meminang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai calon pendampingnya.
Dari berbagai hasil survei ketika itu, AHY memang kandidat paling potensial untuk dijadikan calon wakil presiden. Baik untuk kubu oposisi maupun bagi petahana. Karenanya, mendapatkan suara Demokrat menjadi sangat vital. Sebab, keberadaan mereka bisa mendongkrak suara, sekaligus menghalangi kubu pesaing untuk menjadi lebih kuat.
Namun, di tengah perjalanan, terjadi dinamika politik. Prabowo tiba-tiba menunjuk Sandi sebagai pendamping. Kabarnya, itu karena SBY tak mau membayar mahar. Demokrat protes, bukan lantaran rasa cemburu AHY tak jadi dipilih, tapi lebih kepada proses penunjukkan yang dinilai tidak beretika dan jauh dari sopan santun serta fatsun politik SBY.
Sebagaimana diketahui, Andi Arief, mengungkapkan, bahwa Sandi membayar Rp 500 miliar agar PKS dan PAN mendukungnya sebagai cawapres. Rumor ini sulit dibantahkan, karena sebelumnya mereka ngotot mengajukan nama kader masing-masing, bahkan usulan itu dilabeli "harga mati". Tapi ketika Sandi muncul, mereka benar-benar melunak. Sepertinya harga itu sudah dibayar tunai.
SBY tak menerima cara-cara seperti ini. Bagi dia, berkoalisi dalam kontestasi, tak patut dilandasi oleh politik transaksi. Ini jelas sangat merusak nilai-nilai demokrasi. Selain itu, elektabilitas Sandi juga sangat rendah. Ia pun berasal dari partai yang sama pula dengan Prabowo, yakni Gerindra. Jadi, pencalonan keduanya diyakini tidak akan terlalu menambah suara.
Dari sinilah muncul istilah 'jenderal kardus'. Andi menilai Prabowo tak kuasa menghentikan politik transaksional di depan matanya. Ia tak sanggup mempertahankan pilihannya dan rela mengikuti desakan rekan koalisi. Beginilah ceritanya Demokrat dikhianati, lantaran enggan membayar upeti.
Meski begitu, pada akhirnya SBY tetap menunaikan janji untuk mendukung Prabowo tanpa syarat. Inilah sebuah kedewasaan dalam berpolitik. Semua dinamika terjadi, semata-mata karena alasan etika dan hitung-hitungan untuk meraih kemenangan.
Namun, usai kontestasi, Demokrat lagi-lagi disakiti. Partai ini dituding abu-abu, bahkan dianggap hendak berkhianat. Pasalnya, mereka berbeda pendapat dari rekan koalisi yang mengklaim diri menang telak dalam kontestasi.
Ada dua hal yang ditentang Demokrat, klaim menang 62 persen yang tak jelas sumbernya, dan seruan 'people power' menuntut penyerahan kekuasaan. Wajar saja, SBY tak setuju dengan cara-cara inkonstitusional seperti itu. Bagi dia, perebutan kekuasaan harus dilakukan dengan mekanisme yang sesuai aturan perundang-undangan. Bukan dengan aksi jalanan dan menduduki gedung-gedung pemerintahan.
