Sisi Negatif Infrastruktur di Kalangan Masyarakat

Dikatakan negara apabila memiliki penduduk (rakyat),sistem kepemimpinan.tak hanya itu dalam hal ini memiliki banyak keanekaragaman.baik secara budaya,adat -istiadat,agama,Bahasa,dll.nah Dalam keberagaman pasti memiliki sudut pandang yang berbeda baik itu karakter maupun hal hal yang umum. Dan segala sesuatu pastinya  memiliki sisi positif maupun negatif. Manusia bukanlah sosok yang individualisme tapi manusia merupakan mahluk sosial.

inilah sebagai hal utama dalam pengelolaan kepemimpinan di suatu negara mulai dari sistem kepemimpinan,pelayanan masyarakat,pembangunan infrastruktur dll.mengenai infrastruktur ,hal ini memiliki banyak dampak positif bagi negara  tentunya,tapi sayangnya  ada satu sisi yang sepertinya pemerintah di negara kita belum fokus terhadap penyelesaian masalah tersebut.sebulum melangkah di pembahasan permasalah yg memiliki kausalitas ,sebaiknya mari memahami apa yang di maksud dengan infrastruktur.

infrastruktur merupakan  fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan ,dan di butuhkan agen-agen publik untuk fungsi pememerintahan dalam penyediaan dan pelayanan untuk memfasilitasi tujuan sosial dan ekonomi. dalam hal ini dapat diambil suatu pencapaian yang gemilang untuk negara kita,mengapa pembangunan infrastruktur saat ini dapat mewujudkan biaya angkut logistik secara kompetitif sehingga mendukung transformasi ekonomi,peningkatan daya saing investasi,pembuatan Kawasan ekonomi baru,peningkatan pelayanan publik dapat dilihat pula pembangunan tol ataupun jalan layang,waduk dll.

tetapi disinilah yang menjadi tanda tanya mengenai,dampak negatif dari sisi positif ini.memang telah memberi pencapain besar terhadap negara.tapi suatu negara yang Makmur itu pastinya masyarakat dalam negara tersebut merasakan kenyamanan dan keadilan.sedangkan yang terjadi saat ini lebih mendominasi  dari sisi negatif kepada masyarakat.

kita dapat melihat problematika ini secara nyata dan faktual,sekarang kebijakan pemerintah yang di berikan kepada masyarakat atas pembangunan infrastruktur saat ini sangat tidak akurat.bukan hanya kebijakan tetapi,pemerintah belum menindaklanjuti kerugian terhadap masyarakat .

kita ketahui  presiden Jokowi secara nyata mendukung beberapa proyek infrastruktur besar seperti pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Batang di Jawa Tengah dan jalan tol Balikpapan-Samarinda dengan memaksa dan presiden joko Widodo hadir pada upacara groundbreaking kedua proyek tersebut, meskipun bagian dari masyarakat setempat terus memprotes terhadap proyeknya dan menolak untuk menjual tanah mereka.     

Ini juga harus dianggap sebagai tanda kepada investor bahwa pemerintahan joko Widodo tidak akan membiarkan proyek penting ditunda terus. Namun, para pengkritik bilang bahwa orang yang dipaksa pindah (dan jual tanah mereka) mengalami kesusahan.               untuk menemukan sumber pendapatan baru (mereka hanya menerima kompensasi dalam bentuk uang tunai satu kali saja) dan menghadapi kesulitan untuk beradaptasi dalam lingkungan sosial yang baru. Para pengkritik juga mengatakan bahwa orang-orang biasa (yang dipaksa jual tanah mereka) memiliki sangat sedikit ruang untuk bernegosiasi untuk mendapatkan kompensasi yang adil.

Dari problematika inilah presfektif kita mengetahui bahwa kurang pedulinya pemerintah,dalam pemberian keadilan jika infrastruktur negara kita membaik .sangat di syukuri tetapi buat apa negara kita di kategorikan negara maju oleh us, jika masih banyak masyarakat di Indonesia tidak mendapat keadilan dan kenyamanan sebagaimana mestinya.saat ini banyak  kasus dari pembangunan infrastruktur membuat masyarakat resah.memang infrastruktur di butuhkan oleh negara kita,akan tetapi pengelolaan yang tidak berjalan sesuai asas kemanusian.yang kaya akan semakin kaya,dan yang miskin semakin miskin.dalam hal ini hanya di butuhkan ketegasan dari aparat negara kita,menerapkan hukum sebagaimana mestinya.sangat di sayangkan padahal masyarakat telah memilih secara mutlak,memberikan harapan bagaimana keaadaan Indonesia kedepannya.sebagai pemegang kekuasaan dan pemikul amanah .masyarakat di negara Indonesia membutuhkan keadilan,pemerataan yang sama.tanpa menindasi latar belakang.                                                                                                                                                                                                                                            

rakyat tidak peduli lagi dengan visi-misi yang akan di jalankan oleh calon pemegang kekuasaan ,hanya butuh Tindakan yang nyata, tanpa basa basi ataupun janji manis yang di utarakan sebelum memiliki kewenangan dan kekuasaan.Infrastruktur di butuhkan oleh negara dengan syarat tetap memperhatikan kondisi rakyat indonesia,ketegasan dan dorongan pemerintah di butuhkan untuk merealisasikan keadilan di negara kita.   pembangunan suatu infrastruktur baik itu berupa,pltu,plta,waduk,tol/jalan layang,pelabuhan,bandara,pengelolaan limbah,dll.pemerintah melihat dampak kedepannya jangan sampai pembangunan tersebut dapat merusak lahan ataupun ekosistem mahluk hidup.penindak lanjutan kerugian kepada korban seharusnya di berikan sesuai hak rakyat .pemerintah harus mengimplementasikan kebijaksanaan dalam melaksanakan kewajiban sebagai pemegang amanah.

penulis:Resky Maharani M  mahasiswa ilmu pemerintahan 

Universitas Muhammadiyah Malang