Seni yang ada dipikiran pemerintah dalam menerapkan kebijakan harus didasari dengan kepercayaan dan kepuasan rakyat terhadap kebijakan apa yang dibuat pemerintah, pentingnya pemerintah dalam memperhatikan apa yang diperlukan dan dibutuhkan rakyat tentu itu akan menciptakan kesuksesan terhadap program kerja yang dibuatnya, dan juga akan berjalan sesuai apa yang diharapkan.
Kepercayaan publik dibangun atas apa yang dirasakan oleh rakyat, apa yang masyarakat dapat, perubahan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, perubahan lebih maju dalam perekonomian, pembagunan, pembaharuan dan lain-lain.
Mentri keuangan mengatakan bahwa cara membangun kepercayaan publik adalah dengan cara yang pertama transparansi, yang kedua adalah akuntabilitasi, yang ketiga adalah mengenai peningkatan kualitas pelayanan publik.
Transparansi
Yang dimaksud transparansi itu merupakan keterbukaan dalam menyampaikan informasi pelayanan publik yang sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kepada masyarakat secara jelas tanpa dikurang dan dilebihkan. Kalaupun ada informasi yang tidak boleh diketahui publik atau yang disebut dengan “rahasia publik” maka harus ada kriteria yang jelas. Selain itu Keterbukaan juga dapat diartikan sebagai informasi yang cukup terkait dengan kinerja lembaga pemerintah yang penyajiannya berupa bentuk media yang mudah dipahami masyarakat.
Nah terkait informasi yang tidak boleh dipublikasikan atau yang disebut “rahasia publik” ada jenis pengecualian informasi menurut UU KIP, apakah itu?. Dalam sebuah penelitian yang dilaksanakan Parliementary Center (IPC) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU),yang dikutif oleh Alamsyah,manyatakan bahwa dalam UU KIP terdapat beberapa jenis pengecualian informasi, yaitu dalam pasal 6 UU KIP menjelaskan kerahasiaan mendasar yang dapat dijadikan sebagai dasar pengecualian informasi sebagai berikut: Informasi publik yang tidak dapat diberikan kepada badan publik, adalah :Informasi yang membahayakan negara, Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat, Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi, Informasi yang berkaitan rahasia jabatan dan Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.
Akuntabilita
Untuk meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah perlu dengan adanya akuntabilitasi. Banyak pihak yang berpendapat bahwa akuntabilitasi sangat berkaitan dengan tranparansi, kenapa bisa berkaitan? Karena Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk pertanggung jawaban seseorang terhadap apa yang dilakukan dirinya yang berdampak pada orang lain dan berasal dari kewajiban setiap individu atau kelompok terhadap aksi/tindakan. Sedangkan transparansi merupakan sebuah keterbukaan informasi yang sesuai dengan apa yang diterapkan. Jadi transparansi dan akuntabilitasi sangat berkaitan dikarenakan transparasi merujuk pada kebebasan memperoleh informasi sedangkan akuntabilitasi yang bertanggungjawab atas tindakan penyampaian informasi yang disampaikan.
Akuntabilitas merupakan sebagai pemberi arahan untuk mencapai tujuan nasional yang lebih luas dengan tinkatan efesiensi, efektivitas, kejujuran , dan kebijakan tertinggi yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan adanya akuntabilitasi (pertanggung jawaban) dapat mewujudkan harapan-harapan publik terhadap perubahan yang akan terjadi dimasa depan yang lebih baik. Peningkatan akuntabilitas juga kegiatan pemerintah diharapkan akan berdampak dapat berkurangnya kegiatan korupsi.
Peningkatan kualitas pelayanan publik
Peningkatan kualitas publik merupakan suatu upaya penting yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pemerintah,bahwa pemerintah sudah membuktikan dan memberikan pelayanan yang lebih baik , lebih aman, lebih terpercaya, dan juga terjangkau untuk semua rakyat.
