WAWASAN NUSANTARA
oleh Renny Masmada
Deklarasi Djuanda, 13 Desember 1957 menjadi tonggak sejarah lahirnya Wawasan Nusantara. Batas laut teritorial yang sebelumnya diatur di dalam Territoriale Zee Maritiem Kringen Ordinatie 1939 (Ordinasi tentang Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim) peninggalan kolonial Belanda, mengalami perubahan. Wilayah laut Indonesia menjadi lebih luas.
Walau Deklarasi Djuanda ditolak pada Konferensi Hukum Laut di Geneva tahun 1958, namun momentum ini cukup memberikan semangat maritim yang pernah ada sejak zaman Indonesia purba dulu.
Deklarasi Djuanda dikukuhkan pada tanggal 18 Februari 1960 dalam Undang-Undang No. 4/Prp tahun 1960 tentang perairan Indonesia.
Sedang Konsep Nusantara dituangkan dalam Wawasan Nusantara sebagai dasar pokok pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara melalui Ketetapan MPRS No. IV tahun 1973. Tahun 1978 pada Konferensi Hukum Laut pada sidang ke tujuh di Geneva, konsepsi Wawasan Nusantara mendapat pengakuan dunia Internasional.
Dan, pada 10 Desember 1982, dengan perjuangan diplomatik yang tak kenal lelah, konsep Wawasan Nusantara dapat diterima dan ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa, United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang No. 17 tanggal 31 Desember 1985 tentang pengesahan UNCLOS.
Apalagi kemudian pada tanggal 26 September 1998, B.J. Habibie mengumumkan deklarasi yang populer dikenal dengan Deklarasi Bunaken, menyatakan bahwa sudah waktunya visi pembangunan dan persatuan Indonesia berorientasi ke laut.
Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia mulai kembali memiliki kepercayaan diri memiliki 3,9 juta km² luas lautan yang terbentang di antara 17.500 lebih pulau yang tercatat sebagai pulau terbanyak di dunia.
Yang menarik, adalah bahwa Deklarasi Djuanda melahirkan konsepsi Wawasan Nusantara.
Sedang Wawasan Nusantara sebenarnya adalah implementasi dari Politik Nusantara yang diterapkan oleh Gajah Mada, Mahapatih Amangkubumi Majapahit lebih dari 600 tahun lalu.
