[caption caption="Ilustrasi: KOMPAS.com/INDRA AKUNTONO"][/caption]Ada yang baru di Senin pagi ini. APTB tak lagi beroperasi sesuai trayek awalnya. Ia hanya diperbolehkan “mengantar” penumpang sampai halte busway terdekat.
Wacana dilarang masuknya APTB ke daerah ibu kota memang sudah terdengar cukup lama. Tapi, sepertinya hal itu baru benar-benar berlaku hari ini, Senin, 7 Maret 2016. Menurut sang kenek yang terdengar “pasrah”, aturan ini sudah berlaku sejak Sabtu, 5 Maret 2016. “Coba aja Bapak cek Youtube, takut saya dikira boong gitu, Pak.”
Para penumpang yang sebagian besar baru tahu, mau tidak mau mencak-mencak dan bingung. Ditambah lagi, ongkos yang dikeluarkan pun sama besarnya, padahal trayek yang ditempuh jauh lebih singkat.
Larangan Pemkot DKI ini bukannya tanpa alasan. Langkah ini diambil sebagai antisipasi untuk mengurangi kemacetan di ibu kota. Saya sendiri, sebagai penumpang yang ikut bingung pagi ini, mau tidak mau harus mengikuti. Mau marah? Sama siapa? Siapa yang salah? Ikut menyalahkan Ahok? Tidak tepat rasanya.
Angkutan Perbatasan Terintegrasi Bus Transjakarta memang dibuat untuk memudahkan mereka yang tinggal di daerah penyangga ibu kota untuk bisa menggunakan fasilitas Transjakarta. Saya pribadi menganggap bahwa memang seharusnya (terpaksa dengan berat hati menulisnya) APTB hanya mengantar hingga halte TJ terdekat. Kalau tidak, memang bisa saja APTB ini menyumbang bertambahnya jumlah kendaraan yang masuk ke ibu kota.
Coba bayangkan ini. Tadinya, Bekasi (via tol barat) tidak memiliki angkutan umum yang mengarah ke Tanah Abang. Setelah ramai APTB, warga planet Bekasi akhirnya dapat menikmati duduk manis sampai Tanah Abang tanpa harus berganti moda transportasi. Artinya, ada bus dengan trayek baru yang kini melesak di tengah ibu kota yang sudah padat. Menambah kemacetan? Harus dibuktikan. Menambah jumlah kendaraan di ruas jalan ibu kota yang berpotensi menambah kemacetan? Tentu.
Lantas, ketika para penumpang marah dan sebal di atas APTB karena kebijakan ini, siapa yang harus disalahkan? Menurut saya, hal ini sama dengan kasus mereka yang tinggal di tanah pemerintah selama berpuluh tahun kemudian harus digusur dan hanya diberi waktu “singkat” untuk mempersiapkan diri. Marah? Pasti. Tapi itu bukan tanah mereka. Masalahnya, mereka telanjur menganggap itu tanah mereka. Hei, kenapa jadi soal tanah? Ah baiklah. Intinya, para penumpang sudah terbiasa dengan pola lama. Perubahan kebiasaan inilah yang membuat mereka kaget dan ada rasa tidak terima.
Ya begitulah. Mau marah tak mungkin. Mari kita maklumi saja.
Salam,
Saya yang kebingungan di dalam bus APTB Bekasi-Tanah Abang karena harus turun di Cawang-UKI