Ketika Nama Jabatan (yang Salah) Digunakan

Hari itu, seperti biasanya para petugas kesehatan di salah satu Puskesmas di daerah Bekasi melayani pasien yang datang yang mengeluhkan keadaannya. Para dokter dengan teliti memeriksa pasien yang datang silih berganti. Datanglah kemudian seorang perempuan dewasa ke kamar periksa sang dokter dan berkata, “Dok, saya mau periksa ini,” katanya sambil menyerahkan surat rujukan pemeriksaan laboratorium dari sebuah Rumah Sakit Swasta yang juga terletak di Bekasi. Sang dokter yang melihatnya kemudian berkata, “Kalo permintaan dari rumah sakit swasta ngga bisa di cek di sini bu. Permintaannya harus dari kita.” Perempuan tersebut kemudian keluar dari kamar periksa setelah ber ‘oh’ kepada sang dokter.

[caption id="attachment_247840" align="aligncenter" width="300" caption="sumber: www.asrulhidayat16.blogspot.com"][/caption]

Sebagai informasi, Puskesmas di Bekasi telah membebaskan biaya untuk pengobatan termasuk untuk pemeriksaan laboratorium. Hal tersebut dimaksudkan agar Puskesmas di Bekasi sebagai pelayanan kesehatan lapisan pertama mampu mengakomodasi semua rakyat khususnya yang menengah kebawah. Jika orang yang mampu melakukan pengobatan di Rumah Sakit Swasta, namun meminta periksa darah secara gratis, reagen atau alat uji yang diperuntukkan bagi rakyat yang memang benar-benar membutuhkan menjadi berkurang. Analoginya sama dengan subsidi BBM yang tidak tepat sasaran.

Si perempuan yang tadi datang untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaannya di sebuah rumah sakit swasta ditolak karena dirinya dianggap mampu untuk melakukan pemeriksaan di laboratorium Rumah Sakit tersebut karena dirinya juga mampu untuk menjalani pengobatan di rumah sakit swasta. Jika untuk melakukan pemeriksaan laboratorium tersebut dirinya merasa keberatan sebenarnya, dirinya bisa saja mendapatkan pemeriksaan laboratorium secara gratis di Puskesmas tersebut asalkan dirinya mau diperiksa ulang oleh dokter yang bertugas disana. Namun, substansi yang diperiksa mungkin saja berbeda dengan apa yang direkomendasikan di rumah sakit sebelumnya yang telah Ia datangi.

Perempuan tadi rupanya tidak datang sendirian. Tak lama setelah dirinya keluar dari kamar periksa, muncullah sosok laki-laki. Suaminya ternyata. Dirinya kemudian bertanya kepada dokter yang tadi menolak istrinya, “Kenapa istri saya tidak bisa diperiksa disini?”. Sang dokter pun menjelaskan seperti apa yang telah saya tuliskan diatas. Sang suami pun kembali menegaskan , “Bener tuh peraturannya begitu?”. Dokter yang sejak tadi memberikan penjelasan tersebut berkata, “Bener Pak. Masa Saya bohong.” Si Bapak sepertinya tetap berusaha agar istrinya berhasil mendapatkan izin untuk melakukan pemeriksaan di Puskesmas, akhirnya dia mengeluarkan jurus pamungkasnya dengan berkata, “Saya ini dari Tipikor loh!”

Sang dokter dan dokter lainnya yang berada dalam ruangan tersebut berusaha menahan senyum mendengar pernyataan si Bapak tadi. Tipikor merupakan akronim dari Tindak Pidana Korupsi. Tindak Pidana Korupsi bukanlah suatu institusi atau lembaga melainkan suatu tindakan melawan hukum yang terkait dengan upaya memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang mengakibatkan kerugian pada ekonomi negara. Dengan kata lain, tipikor adalah suatu tindakan atau kegiatan bukan jabatan.

Sepertinya Bapak tadi agak bingung membedakan KPK dan Tipikor yaa...