Mengenal Sistem Hukum Indonesia, Perpaduan Tradisi dan Modernitas PART 1

Sistem hukum merupakan fondasi penting dalam mengatur kehidupan masyarakat. Lawrence M. Friedman (1975) menjelaskan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga elemen utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga elemen ini bekerja secara sinergis untuk menciptakan sistem hukum yang efektif dan adil. Menurut Satjipto Rahardjo (2000), sistem hukum juga berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang lebih luas, seperti keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. 

Definisi dan Jenis-Jenis Sistem Hukum

Sistem hukum adalah struktur yang melibatkan aturan tertulis dan tidak tertulis, institusi, serta kebiasaan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Di Indonesia, terdapat beberapa jenis sistem hukum yang diterapkan, yaitu:

1. Civil Law: Sistem ini berfokus pada undang-undang tertulis yang disusun oleh badan legislatif. Contohnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tindak pidana di Indonesia. Menurut Peter de Cruz (2007), sistem Civil Law menekankan pada kodifikasi hukum dan interpretasi hakim terhadap undang-undang.
2. Common Law: Sistem hukum yang berkembang di Inggris dan diadopsi oleh negara-negara lain, seperti Amerika Serikat. Sistem ini berdasarkan preseden, di mana keputusan pengadilan sebelumnya menjadi acuan untuk kasus berikutnya. Meskipun Indonesia tidak menganut sistem Common Law secara penuh, beberapa aspeknya, seperti yurisprudensi, memiliki pengaruh dalam praktik peradilan (Bedner, 2013).
3. Hukum Adat: Berdasarkan kebiasaan yang diakui di masyarakat adat. Misalnya, penyelesaian sengketa tanah di Papua sering kali dilakukan melalui hukum adat setempat. Benda-Beckmann & Benda-Beckmann (2011) menekankan pentingnya hukum adat dalam pluralisme hukum Indonesia, terutama dalam konteks pengelolaan sumber daya alam dan penyelesaian konflik lokal.
4. Hukum Agama: Berdasarkan ajaran agama yang diakui secara formal dalam kasus tertentu. Contohnya adalah penggunaan hukum Islam dalam kasus perceraian dan warisan bagi Muslim di Indonesia. Menurut Cammack & Feener (2012), integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional Indonesia mencerminkan kompleksitas hubungan antara agama dan negara.

Perbandingan Sistem Hukum

Sistem hukum di Indonesia adalah campuran dari beberapa sistem hukum, termasuk Civil Law, Hukum Adat, dan Hukum Agama. Dalam kehidupan sehari-hari, hukum pidana dan perdata diatur oleh KUHP sebagai penerapan dari Civil Law. Namun, dalam kasus tertentu seperti pernikahan dan warisan, hukum agama berlaku. Di beberapa daerah, seperti Papua, hukum adat tetap digunakan dalam penyelesaian sengketa tanah (Friedman, 1975). Pluralisme hukum ini, menurut Bowen (2003), mencerminkan keragaman budaya dan sejarah Indonesia, serta upaya negara untuk mengakomodasi berbagai tradisi hukum yang ada.

Studi Kasus

Sebagai contoh penerapan hukum, kasus pidana seperti pencurian diadili berdasarkan KUHP, di mana pelaku dihukum sesuai undang-undang. Sementara itu, di Bali, sengketa tanah sering diselesaikan melalui lembaga adat. Di Aceh, hukum syariah berjalan berdampingan dengan hukum nasional dalam hal perceraian dan pembagian harta. Butt (2010) menjelaskan bahwa implementasi syariah di Aceh menunjukkan fleksibilitas sistem hukum Indonesia dalam mengakomodasi kekhususan daerah, meskipun hal ini juga menimbulkan tantangan dalam harmonisasi hukum nasional.

Kesimpulan

Sistem hukum di Indonesia mencerminkan keragaman budaya dan kepercayaan masyarakatnya. Campuran antara Civil Law, Hukum Adat, dan Hukum Agama menciptakan dinamika tersendiri dalam penegakan hukum, yang mencerminkan kebutuhan masyarakat akan keadilan yang holistik. Menurut Tamanaha (2008), pluralisme hukum semacam ini dapat menjadi kekuatan sekaligus tantangan bagi negara dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya terus-menerus untuk mengharmonisasikan berbagai sistem hukum ini guna menciptakan keadilan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam.

Pustaka

• Benda-Beckmann, F. V., & Benda-Beckmann, K. V. (2011). Myths and stereotypes about adat law: A reassessment of Van Vollenhoven in the light of current struggles over adat law in Indonesia. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 167(2-3), 167-195.
• Bowen, J. R. (2003). Islam, law, and equality in Indonesia: An anthropology of public reasoning. Cambridge University Press.
• Butt, S. (2010). Islam, the state and the Constitutional Court in Indonesia. Pacific Rim Law & Policy Journal, 19(2), 279-301.
• Cammack, M. E., & Feener, R. M. (2012). The Islamic legal system in Indonesia. Pacific Rim Law & Policy Journal, 21(1), 13-42.
• Cruz, P. D. (2007). Comparative law in a changing world. Routledge-Cavendish.
• Friedman, L. M. (1975). The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation.
• Rahardjo, S. (2000). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti.
• Tamanaha, B. Z. (2008). Understanding legal pluralism: Past to present, local to global. Sydney Law Review, 30, 375-411.