Setiap orang mempunyai pandangan dan pendapat yang berbeda mengenai pengertian kota (barbara philips, 1981). Istilah kota dapat diartikan sebagai daerah fungsional (daerah yang berdekatan sertabercirikan kepadatan penduduk, fungsi dan fasilitas ekonomi tertentu). Istilah tersebut dapat juga diartikan sebagai daerah administartif yang ditentukan sebagai kesatuan untuk tujuan administrativ, yang biasanya bersifat kota dan sering meliputiu sub daerah yang secara fungsional bersifat pedesaaan (keban,2001). Kota-kota ini terus tumbuh, dan pertumbuhan kota ini tentu saja membawa implikasi makin beratnya tugas pemerintah kota karena harus menyediakan pelayaanan. Oleh karena itu perlu adanya manajemen kota yang baik.
Manajemen kota mempunyai beberapa pengertian antara lain titik temu antara birokrasi yang mengucurkan sumberdaya dan masyarakat yang memerlukan sumberdaya tersebut, khususnya prasarana dan pelayanan; seperangkat kegiatan yang secara bersama-sama membentuk dan mengarahkan pembangunan sosial, ekonomi dan sosial pada kawasan perkotaan; dan lain sebagainya. Manajemen perkotaan juga diperlukan sebagai alat implementasi rencana tata ruang serta pembangunan seluruh sektor.
Peran Pelaku Manajemen Perkotaan
Pelaku Manajemen Perkotaansecara umum dijalankan oleh pemerintah (government/public sector). Namun tidak hanya pemerintahan pelaku manajemen perkotaan, pelaku manajemen perkotaan yang lain diantaranya pihak swasta (private sector), masyarakat (community), serta lembaga swadaya masyarakat (non-governmental organizations/ NGOs).
Semua pelaku manajemen perkotaan yang terlibat dalam pembangunan perkotaan memiliki peran masing-masing. Karakter tersebut yakni :
- Pemerintah berperan dalam merancang kerangka pembangunan, melakukan hal-hal operasional dari skala lokal sampai nasional, melakukan intervensi dalam pembangunan, serta sebagai pihak yang mengatur dan melandaskan hukum dalam setiap pembangunan. Selain itu pemerintah juga bertugas untuk menyediakan basic services seperti infrastruktur kepada masyarakat. Lebih jauh lagi, pemerintah harus bisa melaksanakan good governance yang memperhatikan kesejahteraan ekonomi, kestabilan politik, serta pelaksanaan kebijakanadminstratif. Biasanya pemerintah lebih bersifat kaku dan kurang berani mengambil resiko dalam keputusan pembangunannya.
- Pihak swasta (private sector) memiliki peranan sebagai pihak yang mewakili pasar (masyarakat). Pihak swasta merupakan pihak yang memiliki modal finansial yang besar untuk dapat dimanfaatkan dalam pembangunan. Menurut skala usaha, pihak swasta dapat berupa bisnis kecil sampai perusahaan besar. Secara pasti, swasta merupakan pihak yang memiliki orientasi keuntungan, dimana pihak ini selalu mencari dana sebesar-besarnya untuk tetap menghasilkan pemasukan. Selain itu pihak swasta ini memiliki karakteristik yang lebih flexible dari pemerintah dan berani mengambil resiko.
- Masyarakat merupakan bagian dari manajemen pembangunan yang sekarang ini tidak hanya sebagai objek, tapi juga menjadi pelaku dan tokoh kunci dalam perencanaan dan implementasi suatu program pembangunan. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam manajemen pembangunan kota karena setiap program pembangunan pasti juga ditujukan untuk masyarakat itu sendiri. Masyarakat tahu yang benar-benar mereka butuhkan sehingga pelibatan stakeholder lokal ini menjadi penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat ini juga dapat meningkatkan efisiensi sumber daya, pemerataan, pengembangan SDM, dan pengefektifan biaya pembangunan dengan mengajak masyarakat untuk meningkatkan pembangunan sehingga ada rasa memiliki bersama suatu kota.
- Lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau Non-Governmental Organizations (NGOs). LSM merupakan lembaga yang berorientasi untuk membantu masyarakat lokal sebagai fasilitator dalam penyediaan pelayanan dan melakukan pengembangan masyarakat. Biasanya yang terlibat dalam lembaga ini merupakan pihak-pihak yang memposisikan dirinya sebagai inisiator atau dapat disebut agent of change untuk menjadi sukarelawan atau volunteer sehingga dapat membantu masyarakat dan semua pihak dalam mewujudkan pembangunan.
Pendekatan pembangunan sekarang ini adalah pembangunan partisipatif. Pembangunan partisipatif ini berhubungan dengan mulai bergesernya era sentralisasi (top-down) menjadi desentralisasi (bottom-up). Tujuan dasar dari pelaksaan pembangunan partisipatif adalah melakukan penguatan terhadap komponen masyarakat dan pemerintah agar selalu terlibat dalam setiap tahap pembangunan sehingga terbentuk kemandirian dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan secara partisipatif. Pembangunan partisipatif bertujuan agar keterlibatan dan rasa memiliki warga kota terhadap kotanya dapat dibangkitkan, serta meraih hasil pembangunan kota yang diinginkan bersama. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah perlu dibangun dalam pendekatan ini. Pembangunan partisiaptif ini sekaligus dapat membangun integrasi peran pelaku manajemen pembangunan dalam menyelesaikan masalah-masalah perkotaan secara bersama-sama.
Kedua pendekatan tersebut masih berkaitan dengan pendekatan umum yang dikenal dengan good governance. Tata laksana pemerintahan yang baik ini merupakan seperangkat proses yang digunakan dalam pembangunan untuk mengarahkan proses pembangunan itu agar tetap berada di koridor yang sesuai. Karakteristik dasar dari good governance ini antara lain partisipasi aktif, penegakan hukum, transparansi, responsif, berorientasi pada musyawarah, keadilan dan perlakuan sama untuk semua orang, efektif dan ekonomis, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Manajemen pembangunan kota yang baik memang harus bisa mengaplikasikan pendekatan yang disebutkan diatas. Penangan masalah-masalah yang terjadi dapat menjadi nilai tambah untuk pemerintah karena peduli dan ada tindakan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan. Selain itu, keterlibatan semua pelaku manajemen perkotaan dapat diaplikasikan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Pemerintah harus bisa mengajak semua stakeholder dalam pembangunan. Secara khusus bagi masyarakat, mereka tidak lagi secara pasif menerima bantuan sebagai objek pembangunan, tetapi mereka diajak aktif untuk menjadi subjek dari pembangunan itu sendiri. Dengan adanya pendekatan tersebut maka diharapkan manajemen perkotaan tersebut dapat mewujudkan hasil pembangunan yang lebih baik.
Keuntungan Hubungan Kerjasama Antar Pelaku Manajemen Perkotaan
Konsep partnership atau hubungan pada dasarnya merupakan kerjasama antara pemerintah, pihak swasta, masyarakat dan LSM. Hubungan ini memerlukan kerangka yang jelas mengenai struktur peran dan tanggung jawab setiap pelaku untuk memastikan pemenuhan kebutuhan sosial dalam berbagai aspek, serta menciptakan investasi publik.
Kerjasama tersebut tentu saja harus memiliki keuntungan bersama bagi setiap pihak. Dengan mewujudkan hubungan kerjasama antar pelaku dalam manajemen perkotaan dapat memberikan banyak keuntungan bagi berbagai pihak. Hubungan kerjasama dapat menghemat biaya pembangunan karena ditanggung bersama. Tanggung jawab bersama juga membantu dalam menanggung resiko yang harus dihadapi dalam pembangunan secara bersama-sama. Tingkat pelayanan juga dapat ditingkatkan dengan hubungan kerjasama sehingga juga berdampak pada peningkatan pendapatan. Implementasi juga menjadi lebih efisien dengan pemanfaatan sumberdaya bersama sehingga akan lebih menguntungkan secara finansial. Hubungan kerjasama lebih jauh lagi juga bisa membantu dalam hal ketenagakerjaan serta berujung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan menjadikan kualitas pembangunan yang lebih baik pula.