Menghargai dan Menghormati Presiden Sebagai Kepala Negara

[caption caption="Lukisan Art Gallery Makassar di Anjungan Pantai Losari"][/caption]

Kembali lagi kita melihat kegaduhan yang terjadi dalam lingkup pemerintahan Jokowi-JK,  ketidakharmonisan yang terjadi antara menteri seakan tidak pernah ada habisnya. Menteri hakikatnya adalah pembantu Presiden yang menjadi barisan terindah dalam lapisan kedua penyelenggaraan pemerintahan dan posisinya satu tingkat dibawah kepala Negara, untuk memperbaiki kondisi negara dan rakyat jelata menjadi lebih damai dan sejahtera.

Kita dapat menyaksikan secara jelas energi dan emosional negara terkuras habis hanya untuk mempertahankan ego serta ucapan yang keluar dari mulut para menteri. Mereka mengaktualisasikan kedudukannya sebagai pengambil kebijakan dengan debat tanpa kusir, bahkan tanpa perlu diketahui sebelumnya oleh Presiden. Jokowi-JK tidak dianggap lagi oleh mereka sebagai pemimpin tertinggi bangsa ini.

Kewibawaan seorang kepala pemerintah sekaligus kepala negara sudah pudar, jangan sampai mayoritas Rakyat Indonesia mengikuti gerakan mereka yang tak lagi menghargai Presiden dan Wakil Presiden. Stetmen Presiden melalui media massa di Istananya yang sebelumnya telah mengingatkan kepada seluruh jajaran menteri untuk tidak membuat kegaduhan saling debat menunjukkan perbedaan secara terbuka dihadapan publik. Ternyata tidak ampuh dan tidak dianggap sebagai sebuah teguran keras.

Isi stetmen Jokowi itu kembali diingatkan oleh Juru Bicara Presiden Johan Budi yang mengemukakan bahwa jangan lagi ada menteri yang membuat kegaduhan, apalagi secara terbuka dihadapan publik. Perdebatan atau perbedaan pendapat dan pandangan dijajaran menteri harusnya terjadi di dalam rapat terbatas ataupun dalam rapat kabinet. Mungkin disinilah kita akan melihat karakter kepemimpinan seorang Jokowi dan Jusuf Kalla dalam mengambil sikap tegas untuk cepat menangani kegaduhan yang terjadi selama ini.

Lebih cepat lebih baik, bahkan dalam acara wawancara Presiden RI di Mata Najwa yang telah lalu, Jokowi menyatakan bahwa beliau lebih cepat daripada Jusuf Kalla dalam menangani setiap permasalahan berbangsa dan bernegara. Mari kita lihat bukti pernyataannya dan menunggu kebijakan atau keputusan apa yang akan ditetapkan kepada para menteri, yang sepertinya sengaja ataupun terpancing membuat kegaduhan tersebut. Keharmonisan dan kekompakkan harusnya dapat terjalin dengan kuat bagi seluruh kabinet kerja, agar dapat membantu Presiden dan Wakil Presiden melaksanakan program serta mewujudkan visi misi yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Pemerintah terlihat tidak fokus dan terkesan tidak serius menjalankan mesin pemerintahan yang telah dipercayakan oleh sebagian besar Rakyat Indonesia. Hal ini dikarenakan sebagian para menteri melahirkan versus dikalangannya sendiri, seperti perdebatan antara Menteri ESDM VS Menko Kemaritiman dan perang urat saraf saling mencelah di medsos antara Menteri Desa VS Sekretaris Kabinet. Ini pertanda buruk bagi berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang kuat, konsisten, harmonis, satu pendapat dan pandangan serta satu visi misi. Namun yang kini terjadi bukan lagi menjadi tanda tanya bagi masyarakat umum apa yang telah terjadi di internal pemerintahan Jokowi-JK, tapi telah menjadi tanda seru.

Seharusnya kegaduhan itu tidak boleh terjadi lagi dan lagi, jika para menteri ikhlas menghargai serta menghormati Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Segala kebijakan yang telah diputuskan ataupun belum diputuskan masih dalam tahap pengkajian. Tidak diimbangi dengan perlakuan dan tindakan konkrit oleh para pembantu Presiden serta perangkat pemerintah lainnya yang terkorelasi. Itu karena energi yang ada telah terkuras dengan persoalan internal pemerintahan sendiri. Sehingga urusan nasional dan eksternal kini semakin mengkhawatirkan, bahkan bisa berakibat pada stabilitas dan kondisi perekonomian bangsa.

Presiden sebagai kepala negara sebenarnya memiliki kekuatan absolut dalam mengendalikan roda pemerintahan dan negara berjalan sesuai dengan keinginannya ataupun perencanaan yang telah ditetapkan. Bahkan dapat mengendalikan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara hingga keseluruh daerah. Jika tidak segera menyikapi kegaduhan yang terjadi dikalangan kabinet. Bisa jadi akan mempengaruhi kerja kabinet lainnya yang sudah berjalan baik dan benar. Pandangan mayoritas Rakyat Indonesia terhadap kualitas dan keseriusan Pemerintahan Jokowi-JK secara keseluruhan akan terpuruk.

Jangan sampai momen ini dimanfaatkan oleh sebagian orang/badan/organisasi/lembaga dan lain-lain untuk melahirkan gerakan massal, agar mengikuti sikap dan prilaku para menteri gaduh tersebut untuk tidak menghormati dan menghargai Pemerintah Pusat. Mari bersama mengawal roda pemerintahan yang kuat, bersih, aman, damai dan sejahtera.