Demokratisasi di Indonesia Tidak Mencerminkan Kesejahteraan Rakyat

Secara umum demokratisasi adalah proses untuk melakukan pendemokrasian kepada seluruh rakyat agar ikut andil bagian dalam pemerintahan melalui wakil-wakil yang sudah dipilih atau ikut turut andil bagian kedalam berbagai bidang negara atau masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung, dengan beberapa pertimbangan yang tentunya adalah untuk memperhatikan hak dan juga kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua rakyat di sebuah negara. 

Dua konsep yaitu demokrasi dan kesejahteraan nyatanya sampai saat ini masih belum terselesaikan untuk diperdebatkan, terkait dengan hubungan antara keduanya. 

Permasalahan yang menjadi pembahasan utama adalah, apakah benar demokrasi mempengaruhi atau dapat mengakibatkan terwujudnya kesejahteraan atau justru sebaliknya, yaitu kesejahteraanlah yang dapat meningkatkan terwujudnya tujuan demokrasi.

Agar demokrasi yang yang ada di sebuah negara dapat dijalankan dengan baik dan dapat memberikan dampak yang baik pula terhadap kesejahteraan rakyat, yaitu kebebasan dan penegakan hukum, maka terdapat dua hal penting yang dapat mewujudkannya. 

Kedua hal tersebut harus bisa berjalan secara bersamaan, dimana kebebasan harus dipayungi oleh supremasi hukum. Sedangkan penegakan hukum harus menjadi panglima dan juga tidak pandang bulu dalam hal apapun pada proses penegakannya. 

Untuk melakukan tujuan pemerintah dalam meningkatkan kualitas demokrasi yang dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat, tidak terlepas dari perbaikan institusi dan sistem politik agar dapat melahirkan pemimpin yang bersimpati dan peduli terhadp kepentingan rakyat dan agar bisa menciptakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.  

Pelaksanaan sistem pemilu harus dapat memberikan kesempatan kepada putera terbaik bangsa yang memiliki visi, misi, dan konsep untuk membangun bangsa Indonesia, bukan kepada tokoh yang sekedar memiliki popularitas yang tinggi, namun tidak memiliki visi, misi yang jelas untuk program kedepannya.

Adanya beberapa elite politik yang memiliki jabatan atau kekuasaan dan juga memiliki kekuatan keuangan dapat membuat demokrasi yang ada di internal partai politik menjadi terhenti. 

Maka dari itu untuk mencegah permasalahan mengenai partai politik tidak hanya dikuasai oleh beberapa pihak tertentu yang mempunyai kekayaan, secara institusi partai politik harus mempunyai kekuatan finansial yang cukup dan memadai dalam menghadapi persaingan yang ada di bidang politik.  

Keuangan atau dana pada partai politik dapat diperoleh melalui iuran anggota partai, selain itu bisa juga berasal dari bantuan anggaran negara yang mana dapat dijadikan salah satu solusi dalam upaya partai untuk melahirkan pemimpin yang memumpuni. 

Walaupun demikian, partai politik juga tetap dituntut untuk melakukan pertanggung jawaban pada setiap pengeluaran uang yang berasal dari bantuan negara tersebut.