Kebebasan Berpendapat, Kebebasan yang Bertanggung Jawab

Apa itu kebebasan berbicara ?

Kebebasan berbicara dan berpendapat dapat diartikan sebagai sebuah kebebasan yang mengacu pada hak untuk berbicara secara bebas tanpa adanya tindakan pembatasan. Namun, kebebasan berpendapat yang dimaksud disini adalah kebebasan yang bertanggung jawab, dimana tentunya tidak membenarkan ujaran kebencian, penyebaran hoaks, provokasi, dll. Namun pada kenyataannya, kebebasan berpendapat ini terkadang digunakan bukan sesuai fungsinya, melainkan disalahgunakan untuk tindakan pencarian, penerimaan dan penyebaran informasi atau ide apapun yang keliru dan berakibat buruk bagi masyarakat.

Kebebasan berbicara di Indonesia telah dijamin, salah satunya yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 28. Dimana dalam pasal ini, terdapat 'jaminan' bahwa semua warga negara untuk bebas mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, tanpa takut adanya hal yang akan mengganggu. Hal tersebut didasarkan pada kebebasan berbicara dan berpendapat sebagai salah satu hak asasi manusia. Indonesia juga sudah meratifikasi konvensi tentang HAM internasional.

Aturan-aturan yang mengatur kebebasan berpendapat

Pengaturan tentang kebebasan berekspresi dan berpendapat telah diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 pengertian tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terdapat juga beberapa aturan yang digunakan di Indonesia tentang kebebasan berpendapat yang diatur dalam :

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB tahun 1948
2. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
3. Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1993 tentang hak asasi manusia
4. UU Republik Indonesia tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum
5. UU Republik Indonesia No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia
6. UU Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
7. UU Republik Indonesia No. 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik

Permasalahan yang ada saat ini adalah, sebagian besar masyarakat Indonesia masih belum dapat membedakan kebebasan berbicara, dengan ujaran kebencian, hoax, dan bentuk pelanggaran pers lainnya. Pola pikir yang hidup di tengah-tengah masyarakat adalah kita berhak menyampaikan pendapat dan bebas mengekspresikan seluruh ide dan opini dari kepala kita ke muka umum. Dimana pada faktanya, terdapat berbagai batasan (yang juga diatur oleh hukum) dalam kebebasan berpendapat.

Kebebasan berpendapat BUKANLAH kebebasan secara mutlak.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Amiruddin, mengatakan bahwa ujaran kebencian tidak termasuk dalam ranah kebebasan berpendapat. Menurutnya, terdapat batasan-batasan yang dapat membedakan antara kedua hal tersebut. 

Kebebasan pendapat diungkapkan secara nalar, dan bisa dipertanggungjawabkan. Kebebasan berpendapat itu dibatasi oleh kebebasan berpendapat orang lain, hakmu dibatasi oleh orang lain,

kata dia usai diskusi media di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat.

Ujaran kebencian, lanjutnya, adalah bagaimana seseorang atau kelompok menyerang personal atau agama suatu kelompok dan dapat mengancam demokrasi dan HAM.

Menurut Amir, batasan-batasan antara ujaran kebencian dan kebebasan berpendapat dapat dilihat dari apakah ucapan tersebut mengandung unsur mengancam seseorang atau golongan tertentu, dan apakah ucapan tersebut juga mengandung unsur kekerasan.

Tindakan Polisi : Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia terkait Ujaran Kebencian.