Tagar #BaliDaruratDemokrasi Iringi Konferensi World Water Forum di Bali

Perhelatan World Water Forum (WWF) ke-10 telah diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada tanggal 18 hingga 25 Mei 2024. World Water Forum telah dibuka oleh Presiden Joko Widodo sendiri. WWF menjadi forum diplomasi pada sektor air berskala internasional yang diadakan oleh Dewan Air Dunia atau World Water Council. Konferensi Tingkat Tinggi ini melibatkan pemangku kepentingan pada sektor sumber daya air seperti pemerintah, lembaga multilateral, akademisi, hingga warga sipil. World Water Forum ke-10 dilaksanakan dengan membawa beberapa subtema meliputi ketahanan dan kesejahteraan air, air untuk manusia dan alam, pengurangan dan pengelolaan risiko bencana, pembiayaan air berkelanjutan, pengetahuan dan inovasi, serta tata kelola, kerja sama, dan hidro-diplomasi. 

Seiringan dengan pelaksanaan KTT World Water Forum yang dilaksanakan di Nusa Dua tersebut juga terjadi pembubaran forum diskusi People’s Water Forum (PWF). People’s Water Forum merupakan forum diskusi oleh rakyat sipil guna mewadahi dan mengkritisi persoalan air yang masih dianggap privat serta mendorong pengelolaan air berbasis rakyat. Sayangnya, forum diskusi oleh PWF tersebut dibubarkan oleh sekelompok ormas bernama Patriot Garuda Nusantara (PGN). Pembubaran tersebut dilakukan oleh PWF pada forum PWF yang dilaksanakan di Institut Seni Indonesia, Denpasar, pada Senin, 20 Mei 2024. PWF beralasan bahwa kelompoknya membubarkan aktivitas PWF lantaran forum ini dianggap melanggar imbauan Pemerintah Provinsi Bali untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama perhelatan KTT World Water Forum dilaksanakan. Imbauan Pemerintah Provinsi Bali yang digunakan oleh ormas PGN sebagai landasan membubarkan forum PWF dinilai membatasi forum demokratis oleh rakyat. 

Aksi PGN dalam membubarkan forum PWF dianggap mengintimidasi dan bersikap anarkis. Pasalnya, ormas PGN secara paksa merampas banner dan atribut lain yang digunakan oleh forum PWF. Selain intimidasi dari PGN, panitia PWF telah mendapatkan peringatan dan intimidasi lain dari aparat yang melarang terlaksananya forum PWF. Statement yang menyatakan bahwa forum PWF sebagai tandingan WWF telah mengganggu terlaksananya WWF sehingga halal untuk dibubarkan sepatutnya dipertanyakan. 

Pembubaran forum rakyat tersebut menaikkan tagar #BaliDaruratDemokrasi di media sosial. Intimidasi yang dianggap sebagai pengekangan demokrasi tersebut terjadi bersamaan dengan peringatan 26 tahun Reformasi 1998. Demokrasi dinilai tidak berjalan dengan semestinya akibat pembatasan diskusi forum dan berpikir yang dilakukan rakyat sipil oleh organisasi masyarakat. Anomali yang terjadi ini berbanding terbalik dengan kondisi perhelatan World Water Forum yang mendapatkan fasilitas dan dukungan penuh dari mayoritas masyarakat serta pemerintah. Namun, PGN hadir melakukan intimidasi berupa sabotase, kekerasan fisik pada beberapa peserta PWF, hingga pelarangan liputan oleh jurnalis. Demokrasi dipertanyakan di tengah pembatasan dan intimidasi ini. Perlakuan anti demokrasi yang dilakukan oleh PGN ini telah melanggar hak-hak rakyat untuk mendapatkan rasa aman, hak atas mengemukakan pendapat, serta hak untuk berkumpul yang diatur dalam konstitusi. Pembubaran paksa dan intimidasi justru menjadi wajah buruk dan kelam terjadinya perlakuan anti demokrasi kepada pegiat Hak Asasi Manusia. Forum masyarakat sipil dibubarkan menjadi kesedihan tersendiri pada negara demokrasi ini. Pelarangan liputan kepada jurnalis telah dikonfirmasi oleh AJI Denpasar yang menyatakan telah mendapatkan laporan peretasan media sosial Whatsapp dan pemutusan jaringan internet pada jurnalis di sekitar Hotel Oranjje, Denpasar. Pengacakan sinyal dan peretasan ini menjadi bukti kebebasan pers telah dipincangi. Pers sebagai pilar demokrasi dibatasi sehingga merebaknya tagar #BaliDaruratDemokrasi menjadi media solidaritas mengecam tindakan intimidatif ormas PGN pada PWF.

Tagar #BaliDaruratDemokrasi telah mewarnai perhelatan KTT World Water Forum ke-10 di Nusa Dua, Bali. Tindakan represi, pembungkaman, dan pembatasan yang dilakukan ormas PGN pada PWF memunculkan respon masyarakat luas melalui tagar #BaliDaruratDemokrasi. People’s Water Forum sebagai forum diskusi telah dibatasi akibat dianggap mengganggu forum KTT WWF tersebut. Sikap intimidatif dan represif oleh ormas PGN tanpa dalil hukum yang jelas merujuk pada tindakan anti rakyat dan anti demokrasi. Tindakan tersebut telah merenggut kebebasan berpendapat dan berkumpul forum PWF 2024. Maka, masyarakat melalui tagar #BaliDaruratDemokrasi memiliki solidaritas dan keprihatinan atas melemahnya demokrasi Indonesia yang tercermin dalam tindakan ormas PGN pada PWF 2024.