Partai Keadilan Sejahtera (PKS) beberapa pekan terakhir menjadi “buah bibir” media dan masyarakat karena masalah korupsi dan yang teranyar adalah soal sikap PKS menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang akan dilakukan pemerintah dalam waktu dekat.
Sebetulnya, yang menolak kenaikan harga BBM bukan hanya PKS, tetapi juga PDI Perjuangan, Partai Hanura, dan Partai Gerindra. Hanya saja, masalahnya adalah, PKS adalah bagian dari koalisi pemerintahan SBY-Boediono.
Untuk mengabarkan sikap penolakan ini kepada masyarakat umum secara masif, PKS menyebar dan memasang spanduk penolakan itu di sudut-sudut jalan di Jakarta. Di spanduk-spanduk tersebut tertulis kalimat “PKS Tolak Kenaikan BBM”. Kalimat itu diapit gambar Presiden PKS Anis Matta.
PKS mengkalim, pertimbangan menolak kenaikan harga BBM ini murni karena memikirkan masyarakat, kenaikan ini akan membebani masyarakat, terutama bila kebijakan itu dilaksanakan menjelang puasa dan Idul Fitri. Alasan pemerintah menaikkan harga BBM, menurut PKS, tak rasional dan belum sesuai dengan keadaan (baca di sini).
Dalam logika politis, langkah penolakan PKS ini bukan “barang gratis”. Di tengah runtuhnya citra sebagai partai dakwah karena skandal korupsi yang (diduga) melibatkan mantan presidennya LHI, geliat penolakan PKS merupakan bagian dari manuver untuk mencoba meraih kembali simpati dan dukungan publik. PKS berusaha mengesankan dirinya sebagai partai yang memperjuangkan “nasib rakyat kecil”.
Pertanyaannya, apakah upaya PKS tersebut akan berhasil? Kalau melihat konstelasi wacana dan “tabiat politik” yang ditampilkan PKS akhir-akhir ini, saya kira usaha PKS tersebut akan kandas, malah akan memperburuk cintranya. Ada beberapa alasan yang bisa saya ajukan di sini.
Pertama, skema kenaikan harga BBM ini diikuti oleh opsi kompensasi. Dalam rapat Setgab yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Boediono di rumah dinasnya, Selasa malam, muncul empat kompensasi yang disepakati dan akan diajukan pemerintah dalam Rancangan APBN Perubahan 2013, yaitu bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan beras miskin.
Skema kompensasi ini justru menepis kekhawatiran PKS bahwa kenaikan harga BMM akan membuat masyarakat kecil menjadi susah, sebab bantuan kompensasi ini akan menyasar masyarakat yang dianggap kecil dan tidak mampu tersebut. Masyarakat kecil tidak akan peduli apakah langkah kompensasi ini bentuk “sogokan” halus menjelang pemilu 2014. Yang mereka lihat adalah kenyataan bahwa mereka mendapat bantuan langsung dan riil, dan bantuan tersebut merupakan kebijakan pemerintah SBY-Boediono.
Kedua, gaung kasus korupsi yang diduga melibatkan elite PKS jauh lebih masif dan menyasar memori publik. Korupsi adalah momok dan paling dibenci masyarakat saat ini. Citra buruk ini diperparah oleh sikap dan komunikasi politik yang reaktif dan tidak elegan dari sejumlah elite PKS. Sebagai contoh adalah langkah PKS melaporkan Jubir KPK Johan Budi ke kepolisian dengan delik “pencemaran nama baik”. Berbagai kalangan menilai, sikap PKS ini hanya mengada-ada.
Komunikasi poltik buruk lain dari PKS adalah sikap resiten PKS ketika para penyidik KPK ingin menyita beberapa mobil yang diduga milik LHI. Yang paling menggelikan adalah tuduhan bahwa karut marut dan persoalamn yang dialami PKS saat ini merupakan bagian dari konspirasi zuionis dan lain-lain. Mengkambinghitamkan orang lain tanpa bukti jelas justru membuat PKS dinilai masyarakat sebagai partai yang “geyel”. Berbagai serangan verbal dari PKS ke KPK juga ikut andil dalam memperburuk citra PKS.
Ketiga, PKS dianggap partai yang tidak punya rasa malu dan harga diri. Mengapa? PKS kerap bersikap berseberang dengan pemerintah SBY-Boediono yang merupakan rekan koalisinya. Salah satu contoh konkritnya adalah penolakan terhadap kenaikan BMM sekarang ini. Kalau punya harga diri, PKS seharusnya secara tegas menyatakan keluar dari koalisi. Namun, faktanya PKS tidak berani melakukan langkah tegas tersebut. Malah Anis Matta mempersilahkan menteri dari PKS untuk mendukung kebijakan pemerintah. Ini jelas memperlihatkan inkonsistensi PKS. Klaim militansi keberpihakan PKS kepada masyarakat kecil pun menjadi tidak punya nilai. Lantas, masuk akal kalau ada penilaian bahwa sikap penolakan PKS hanya untuk pencitraan superfisial atau akal-akalan saja.
