Jika peran Parpol seperti itu, apakah respon negatif masyarakat terhadap ungkapan "petugas partai" itu keliru? Tidak juga. Sebab, banyak indikasi kalau kader yang terpilih, bahkan presiden, dikendalikan atau ditekan oleh parpol. Ia diminta untuk menjalankan langkah dan kebijakan sesuai dengan kepentingan dan kemauan parpol.
Di beberapa kesempatan, misalnya, Mega secara gamblang mengungkapkan ke publik, bahwa langkah dan kebijakan tertentu dari Jokowi atas permintaannya. Seolah mau menunjukan taring dan wewenang kuatnya sebagai ketua umum PDIP. Lantas, warga menafsirkannya secara buruk. Bahwa Jokowi ada dalam kendali Mega.
Dalam konteks itu, respon negatif atas ungkapan petugas partai sangat wajar. Perlu dilihat dan ditanggapi secara positif. Menempatkannya sebagai peringatan. Kepada siapapun kader partai yang kemudian jadi presiden. Sekaligus peringatan kepada parpol pengusung.
Bahwa ketika partai sudah mengutus seseorang untuk jadi calon presiden atau wakil presiden, begitu terpilih, ia sudah menjadi milik seluruh warga Indonesia. Harus patuh kepada aspirasi dan kehendak rakyat. Tidak tunduk pada kemauan partai.
Tugas partai adalah memastikan kadernya bekerja demi kepentingan rakyat, bukan demi kemauan parpol. Kemauan parpol pun mesti selaras dengan kehendak rakyat. Mudah-mudahan begitu.
