[caption id="" align="aligncenter" width="598" caption="sumber: blog.binusian.org"][/caption]
“Kita harus membuka lembaran baru ekonomi Indonesia. Ekonomi yang melahirkan wirausahawan profesional, mandiri dan berpihak pada rakyat”
Badan Pusat Statistik pada Januari 2014, per September 2013 melansir ada 28,55 juta warga miskin di negeri ini. Bertambah 480.000 orang dibandingkan Maret 2013. Bertambahnya warga miskin Indonesia tentu berhubungan angka pengangguran yang mencapai 6,25 persen.
Data ini erat dengan laporan jumlah wiraswasta di negeri ini yang masih minim. Data Bank Indonesia menyebutkan jumlah wiraswasta di Indonesia hanya 1,56 persen dari jumlah penduduk. Itu artinya, pengusaha di Indonesia kurang dari 5 juta orang.
Sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar di ASEAN dan kaya sumber daya alam, pengusaha di Indonesia masih kalah dengan negara tetangga yang memiliki populasi dan SDA yang lebih kecil seperti Singapura dan Malaysia.
Padahal, angka idealnya sekitar 2 persen. Lebih besar persentasenya maka semakin baik. Di negara-negara maju, jumlah wiraswasta ini bisa di atas 50 persen, bahkan mendekati 100 persen. Mereka menjadi pemasok industri besar di sana. Saling melengkapi kebutuhan dalam negeri.
Problem Indonesia, ada banyak wirausaha tetapi tidak didukung oleh regulasi negara yang kuat, tidak ada payung hukum yang kuat yang bisa melindungi kaum wirausaha. Sehingga banyak wirausaha yang tak bertahan. Belum lagi persoalan kebijakan impor yang tak terbendung sehingga menggerus produk lokal.
Seperti misalnya, banyak kasus wirausaha yang dijerat berbagai macam ‘pungli’ oleh berbagai oknum dalam birokrasi pemerintah kota/kabupaten, propinsi dan pusat. Tetapi tidak ada tindakan hukum yang tegas terhadap para pelaku pungli, dan tidak diupayakan oleh negara adanya sistem layanan publik yang benar benar anti pungli.
Pemerintah baiknya tidak hanya fokus dalam mencetak sebanyak-banyaknya wirausaha, tetapi juga bagaimana mengorganisasikan macam-macam wirausaha itu menjadi industri. Sehingga yang dibutuhkan bukan hanya peningkatan jumlah wirausaha, tetapi juga upaya upaya pengembangan sentra-sentra industri. Dengan begitu posisi wirausaha bisa semakin kuat, baik secara ekonomi maupun secara politik.
