Jika Ditawarkan Berangkat Haji dengan Kuota Haji Negara Lain

WNI dapat berangkat haji memakai paspor Indonesia dengan menggunakan visa haji yang diperoleh dari negara lain, atau dengan kata lain memakai kuota haji negara lain, contohnya Filipina. Yang perlu diingat adalah salah satu syarat untuk memperoleh visa haji bagi non-warga negara setempat dari Filipina ataupun negara lain pada umumnya adalah dapat membuktikan bahwa telah menjadi penduduk (resident) atau tinggal menetap di negara tersebut setidaknya selama setahun. Di Filipina, WNI yang bertugas sebagai diplomat, pejabat Asian Development Bank, pelajar Indonesia di Filipina dapat berangkat haji dari Manila dan Davao City memakai paspor Indonesia dengan memanfaatkan kuota haji Filipina tanpa masalah karena memenuhi syarat tersebut.

Adapun masalah yang terjadi dengan 177 WNI calon jemaah haji yaitu, agar tidak terikat dengan syarat tersebut di atas, mereka didaftarkan paspor Filipina dengan identitas palsu oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dengan memanipulasi kewarganegaraan dan identitas seperti demikian, diharapkan visa haji dari Kedutaan Besar Arab Saudi di Manila akan lebih mudah diperoleh dan  akan relatif lebih cepat berangkat haji.

Bagaimana jika ditawarkan berangkat haji dengan kuota negara lain?

Dengan pengetahuan dasar mengenai bepergian ke luar negeri dan informasi mengenai perolehan visa haji dari negara lain seperti di atas, diharapkan setiap WNI lebih jeli dalam melihat dan menanggapi tawaran berangkat haji dengan iming-iming tidak perlu mengantri karena memakai kuota negara lain. Berikut ini adalah hal-hal melanggar hukum yang menandakan tawaran untuk berangkat haji dengan memakai kuota negara lain perlu dicurigai sebagai bentuk penipuan:

• Nama perusahaan atau oknum tidak terdaftar dan tidak mendapat ijin Pemerintah;
• Mekanisme keberangkatan dari Indonesia ke negara dimaksud hingga sampai di Arab Saudi tidak secara jelas, misalnya: tidak jelas akan memakai penerbangan apa dan kapan, tidak jelas penginapan di mana, tidak jelas akan transit berapa lama, dsb;
• Keberangkatan haji tidak dengan paspor Indonesia, melainkan dengan paspor negara lain;
• Keberangkatan haji tidak dengan memakai visa haji; dan
• Perolehan visa haji dari negara lain tidak mengharuskan untuk menjadi resident di negara tersebut.

Selain itu, apabila mendapatkan informasi mengenai penawaran berangkat haji dengan kuota haji negara lain, kiranya agar dapat secara bijak menelusuri lebih lanjut sebelum menyebarkannya kepada orang lain.

Kenapa penawaran berangkat haji memakai kuota negara lain ada terus dari tahun ke tahun dan bagaimana mencegahnya?

Salah satu faktor utama yang mendorong maraknya penawaran WNI berangkat haji dengan kuota negara lain adalah adanya ketimpangan jumlah kuota haji dan jumlah yang dimanfaatkan setiap tahunnya antara Indonesia dan Filipina misalnya. Di Indonesia, meski telah diberikan kuota haji sekitar 160.000-an per tahun, namun calon jemaah haji pada umumnya harus menunggu sekitar 8-20 tahun untuk mendapatkan giliran. Sementara itu, menurut catatan Philippine National Commission on Muslim Filipinos (NCMF), kuota haji Filipina adalah 8.000 per tahun dan hanya sekitar 3.000-4.000 yang dipakai setiap tahunnya.

Terkait hal ini, adalah penting bagi Pemerintah untuk menemukan solusi jangka panjang, baik melalui diplomasi bilateral dengan Pemerintah Arab Saudi guna me-review kuota haji Indonesia, maupun diplomasi regional dan kerja sama teknis dengan negara-negara ASEAN guna mengkaji kemungkinan memanfaatkan kuota haji yang tidak terpakai untuk dapat digunakan bagi calon jemaah haji Indonesia. Ke dalam negeri, Pemerintah juga perlu me-review kebijakan pembagian kuota haji yang terbatas tersebut untuk masing-masing provinsi/daerah, menertibkan perusahaan/agen perjalanan haji, mendiseminasikan informasi selengkapnya mengenai ketentuan keberangkatan haji, serta mengkaji kebijakan prioritas pengalokasian kuota haji agar lebih efektif.

Adapun faktor lainnya yang juga berpengaruh dalam menyebabkan banyaknya penipuan terhadap calon jemaah haji adalah terbatasnya informasi dan pengetahuan dasar calon jemaah haji mengenai hal-hal yang boleh dan tidak diperbolehkan dalam bepergian ke luar negeri, khususnya terkait keberangkatan haji. Dengan adanya insiden tertangkapnya 177 WNI calon jemaah haji di Filipina dan dipaparkannya informasi mengenai kemungkinan berangkat haji dengan memakai kuota haji negara lain ini diharapkan akan dapat mengajak masyarakat untuk lebih teliti dan berhati-hati, sehingga dapat mencegah terjadinya hal serupa di tahun-tahun yang akan datang. 

***

Penulis adalah Pejabat Fungsional Diplomat di Manila, Filipina.