Kompasiana, Kabupaten Bandung - Buruh di Kabupaten Bandung, Jawa Barat lakukan konvoi demo pada Rabu (29/11/2023) menuju Gedung Sate Kota Bandung untuk menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2024. Pantauan dari lapangan, rombongan buruh melakukan perjalanan dari arah Kabupaten Bandung ke Gedung Sate Jawa Barat, mampir ke pabrik-pabrik yang dilintasi untuk mengajak para buruh lain bergabung ke dalam rombongan konvoi demo tersebut. Aksi ini diharapkan akan menarik perhatian masyarakat dan pemerintah, serta mengarah kepentingan pemerintah untuk memperjuangkan kenaikan UMK sesuai dengan rekomendasi kota dan kabupaten
Kebanyakan dari rombongan tersebut menggunakan sepeda motor. Lalu di depan rombongan konvoi, terdapat mobil bak terbuka yang dilengkapi pengeras suara. Setiap pabrik yang dilintasi, disuarakan untuk ikut berjuang kesejahteraan buruh. Konvoi tersebut membuat arus lalu lintas terhambat. “Jalur yang dilalui mulai dari Banjaran Katapang, Palasari, Pameumpeuk, sama Dayeuhkolot” ujar kata buruh yang ikut serta dalam aksi demo. Dayeuhkolot merupakan titik terakhir para buruh untuk mengajak rekan-rekannya di sejumlah Industri Kabupaten Bandung, setelah itu seluruh ribuan pabrik yang didatangi mulai langsung menuju Gedung Sate. Aksi demo buruh di Gedung Sate Kota Bandung telah berjalan damai dan dijaga ketat oleh petugas keamanan dari kepolisian dan satpol PP.
Pasalnya rombongan hampir memenuhi jalan dan hanya menyisakan satu lajur dari arah yang berlawanan. Rombongan para buruh yang beriringan depan belakang itu pun dikawal polisi bermobil. Sesampainya di setiap pabrik, para buruh diberikan air mineral oleh beberapa buruh yang sudah standby duluan. Namun, dalam aksi konvoi ini para buruh tidak melakukan aksi sweeping hingga masuk kedalam pabrik, karena setiap pabrik sudah ada dilakukan penjagaan oleh pihak kepolisian dan juga beberapa orang yang sudah ikut konvoi.
Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2023 dipengaruhi beberapa faktor, termasuk kondisi perekonomian global, pemilu, dan akselerasi pertumbuhan ekonomi sejak tahun sebelumnya. Sehingga semi buruh yang terjadi di berbagai kota besar, termasuk Bandung menunjukkan aksi untuk kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Kenaikan tersebut para buruh meminta sebesar 15 persen, tetapi penetapan tersebut di Kabupaten Bandung mendapatkan sebesar 1.02% dari Rp.3.492.465 pada tahun 2023 menjadi Rp.3.527.967 pada tahun 2024, jika di rupiahkan hanya naik sebesar Rp.35.502.
Aksi demo para buruh akan menjadi masa aksi yang tergabung dalam baik SPN, SBSI, KEPSPSI, dan SPSI Pembaharuan. Para buruh juga menolak PP 51 tentang pengupahan yang dinilai merugikan para buruh. Para buruh demo di Gedung sate merujuk pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai dasar perhitungan tuntutan kenaikan upah yang diminta. Menurut mereka, kenaikan upah yang dibutuhkan sebesar 15% sudah sesuai dengan hitungan KHL, yang menunjukkan bahwa biaya hidup semakin berat dan kebutuhan lain yang masih harus terpenuhi sulit.
Hal ini menimbulkan kekecewaan di kalangan para buruh akibat kenaikan UMK tersebut tidak sesuai, tidak memadai dan tidak mencukupi untuk menghadapi biaya hidup dengan ekonomi sedang menurun untuk menyeimbangkan kebutuhan lainnya. “Kami kurang puas dengan kenaikan yang hanya naik 35.000 ribu saja, karena tentunya itu relatif rendah ya jadi kami sangat kecewa”. Meskipun penetapan UMK ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah, buruh tetap merasa kenaikan upah belum mencukupi.
Reaksi buruh menunjukkan perlunya dialog yang lebih luas antara pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh untuk memastikan bahwa upah minimum dapat efektif dalam mendukung kebutuhan hidup. PJ Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menyatakan bahwa penetapan UMK telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan menciptakan keseimbangan antara kebutuhan buruh dan kondisi ekonomi Kabupaten Bandung. Sementara itu, sebagai respons terhadap kekecewaan dari para buruh terkait kenaikan UMK yang tidak sesuai, pada akhirnya buruh di Kabupaten Bandung tidak melakukan aksi demo kembali melainkan mengajak untuk melakukan audensi dengan Dinas Ketenagakerjaan. Hal tersebut menunjukan para buruh untuk mencari solusi melalui dialog dengan pemerintah dan instansi terkait guna menyelesaikan permasalahan terkait kenaikan UMK. Namun penetapan UMK yang telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan menciptakan keseimbangan antara kebutuhan buruh dan kondisi ekonomi di Kabupaten Bandung.
Para buruh mengakui bahwa dampak langsung dari UU Cipta Kerja belum dirasakan secara signifikan, namun mereka memiliki harapan bahwa UU tersebut dapat memberikan landasan untuk menyamaratakan keadilan dalam dunia kerja. UU Cipta Kerja bertujuan untuk menciptakan iklim berusaha dan investasi yang berkualitas bagi para pelaku bisnis, termasuk UMKM dan investor asing. Namun tetap saja UU Cipta Kerja juga menuai kritik dari beberapa pihak, termasuk para buruh yang menilai bahwa UU tersebut merugikan hak-hak pekerja atau buruh. Aksi buruh yang melakukan aksi demo di Gedung Sate Kabupaten Bandung tersebut, para buruh mendesak pemerintah untuk mencabut UU Cipta Kerja dan menolak Peraturan Pemerintah (PP) turunan UU tersebut. Karena tujuan awal demo yang dilakukan merupakan salah satu dari serangkaian aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para buruh di Indonesia untuk menolak UU Cipta Kerja.
Setelah melakukan aksi demo di Gedung Sate Kota Bandung, para buruh di Kabupaten Bandung berharap bahwa demonstrasi mereka dapat menarik perhatian pemerintah untuk memperjuangkan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sesuai dengan tuntutan mereka."ya semoga yang diharapkan dari demo tadi dapat memengaruhi kebijakan pemerintah terkait penetapan UMK dan pengupahan, serta memberikan dampak positif bagi kehidupan para buruh" ujar buruh berinisial (E).
