Mohon tunggu...
Reidnash Heesa
Reidnash Heesa Mohon Tunggu... Insinyur - Mohon Tunggu....

Penjelajah | Penikmat Sajak | Pecinta Rembulan | Pejalan Kaki

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Menolak Dana Bantuan Keagamaan di Tahun Politik 2014

27 Januari 2014   19:11 Diperbarui: 24 Juni 2015   02:24 54
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
1390824558182315913

Lebih baik memberi daripada menerima. Pernyataan ini bukan semboyan kampanye salah satu calon anggota legislatif yang sedang berjuang di tahun 2014, tahun pertarungan politik di Republik tercinta ini. Masa kampanye caleg menarik untuk disimak. Tentunya, banyak cara yang ditempuh oleh setiap caleg dalam meraih simpatik warga, mulai dari kegiatan sosial seperti penyaluran bantuan kepada korban bencana alam, sosialisasi pelestarian lingkungan di rumah-rumah penduduk seperti fogging sampai dengan penyebaran pamflet, spanduk bahkan pemasangan iklan dengan biaya mahal bersedia dilakukan untuk menjadikan diri ‘terkenal’ . Meraih suara terbanyak ? Tentulah, ya !

Menjadi populer dalam waktu sekejap membutuhkan usaha dan ektra kerja keras. Dengan ditetapkannya daerah pemilihan di masing-masing kota/kabupaten/provinsi, persaingan belum tentu menjadi mudah. Coba bayangkan, contoh kasus kota Pekanbaru dengan jumlah penduduk 894,255 jiwa, yang terbagi menjadi 5 daerah pemilihan. Meraih jatah 45 kursi di DPRD Kota, jumlah caleg yang ber-kompetisi sebanyak 540 orang (sumber : KPU Pekanbaru). Untuk mengefektifkan waktu kampanye, fokus utama adalah komunitas sosial. Perhimpunan atau perkumpulan warga atas nama asal daerah, suku bahkan agama menjadi sasaran. Hhmmm...

Siapa yang membutuhkan bukan menjadi persoalan penting. Bantuan seharusnya diberikan tanpa adu kepentingan di dalamnya. Bagi yang berkekurangan, layak untuk menerima. Bagi yang berkelebihan, menyalurkan bantuan adalah wujud kepedulian kepada sesama.

Menolak pemberian menjadi nuansa yang tidak etis apabila prinsip yang diuraikan di atas masih dipegang kuat oleh pihak pemberi dan penerima. Menolak dana bantuan keagamaan di tahun politik justru menyatakan sikap tegas untuk berkata tidak demi terciptanya nuansa pesta demokrasi yang bebas, jujur dan transparan .

Bermula dari sikap pemerintah yang jelas maka rakyat tidak perlu memelas. Salut dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang menunda penyaluran dana bantuan keagamaan tahun 2014 hingga pemilu legislatif berakhir. Bantuan keagamaan sangat rawan diselewengkan dan dijadikan alat pihak tertentu untuk kepentingan politik pribadi atau golongan, khususnya caleg yang maju pada Pemilu 2014 (sumber : Ciputra News)

Waktu pemilihan hanya menghitung bulan. Teriring salam dan doa dengan harapan, tidak ada yang berbuat curang demi masa depan Indonesia Raya.

Maju, dan teruslah maju tanah air, tumpah darah-ku !

Selamat ber-pesta, Indonesia !

[caption id="attachment_308615" align="aligncenter" width="590" caption="dok. pribadi"][/caption]

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun