Mohon tunggu...
Registrasi Lapas Magelang
Registrasi Lapas Magelang Mohon Tunggu... Administrasi - Subsi Registrasi Lapas Magelang
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Subsi Registrasi Lapas Magelang Memiliki Tupoksi Pencatatan Data WBP, Administrasi Sidang, Pembebasan WBP, Pengusulan Remisi, dll

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Langgar Syarat Program Pembebasan Bersyarat, Narapidana Ini Akui Menyesal

24 Desember 2023   22:16 Diperbarui: 24 Desember 2023   22:18 47
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Magelang, INFO_PAS - Seorang narapidana yang seharusnya mendapat kesempatan untuk memulai kembali hidupnya setelah mendekam dalam jeruji besi, justru kini harus menanggung konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukannya terhadap Program Pembebasan Bersyarat. Kebebasannya kembali terancam setelah tidak mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Pria yang tidak diungkapkan identitasnya ini sebelumnya telah diberikan kesempatan kedua untuk mereformasi dirinya melalui Program Pembebasan Bersyarat. Namun, harapan untuk hidup yang lebih baik tersebut terpatahkan ketika pihak berwenang menemukan bahwa narapidana ini melanggar sejumlah ketentuan yang telah ditetapkan.

Dengan wajah penuh kebingungan, narapidana tersebut bertanya kepada petugas, "Berapa hutang pidana saya, Pak?" Pertanyaan itu diucapkan dengan nada campuran antara keputusasaan dan kebingungan.

Reaksi narapidana tersebut mencerminkan kejutan dan kekecewaan yang mendalam, seolah baru menyadari betapa seriusnya konsekuensi dari tindakannya. Pertanyaan tersebut menciptakan momen dramatis di ruang registrasi Lapas Magelang, memperlihatkan ketidakpahaman seorang narapidana terhadap besarnya tanggung jawab hukum yang harus diemban akibat perbuatannya.

Sebelumnya, narapidana tersebut telah diberikan kesempatan untuk mengikuti Program Pembebasan Bersyarat dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi. Namun, harapannya untuk mendapatkan kembali kebebasannya hancur setelah ditemukan melanggar aturan program tersebut.

Narapidana tersebut diduga terlibat dalam kegiatan ilegal yang melibatkan narkotika di luar lapas. Selain itu, ia juga dilaporkan melanggar aturan pelaporan dan kewajiban yang diamanatkan oleh Program Pembebasan Bersyarat. Keputusan untuk mencabut haknya pun diambil setelah pihak berwenang mengumpulkan bukti yang memadai terkait pelanggaran yang dilakukannya.

Bagi pelanggar Pembebasan Bersyarat berarti tidak adanya hak remisi selama dua tahun. Hal ini tertuang pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN REMISI, ASIMILASI,CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT

Kehilangan hak ini berarti narapidana tersebut mungkin harus menghabiskan sisa masa tahanannya di balik jeruji besi. Keputusan ini diambil untuk memberikan sanksi yang sesuai dan sebagai peringatan bagi narapidana lainnya agar mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Program Pembebasan Bersyarat.

Kejadian ini menyoroti kompleksitas dan seriusnya perjalanan hukum yang dihadapi narapidana, sambil memberikan peringatan yang tegas bagi mereka yang mungkin menganggap enteng Program Pembebasan Bersyarat.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun