Setelah dilantik sebagai Menteri HAM, Natalius Pigai langsung menghebohkan publik dengan permintaan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk kementeriannya. Jumlah fantastis ini segera menuai reaksi keras dari netizen dan berbagai kalangan, memicu perdebatan tentang prioritas anggaran negara dan efektivitas penggunaan dana publik.
Pigai beralasan bahwa anggaran besar ini diperlukan untuk menangani masalah HAM di Indonesia secara lebih menyeluruh, termasuk perlindungan terhadap kelompok rentan. Namun, sejumlah pihak mempertanyakan kelayakan angka tersebut di tengah situasi ekonomi negara yang masih menantang.
Kritik utama datang dari mereka yang menilai bahwa kementerian harus lebih efisien dengan anggaran yang tersedia. Beberapa juga khawatir apakah dana sebesar itu dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran, sementara sebagian lainnya mendukung jika memang dana itu dialokasikan untuk memperbaiki situasi HAM yang mendesak.
Permintaan anggaran ini menciptakan percakapan yang menarik di masyarakat---apakah langkah ini akan benar-benar meningkatkan perlindungan HAM atau malah membebani keuangan negara?
Bagaimana tanggapan teman-teman
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
